cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AHMAD SYAUQI
Contact Email
syauqiberbakti@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.empati@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, (Gedung Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi Lt. III), Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 1541
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
EMPATI : JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23014261     EISSN : 26216418     DOI : 10.15408/empati
Core Subject : Social,
Social Sciences
Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial is a peer-reviewed journal on social welfare and social work, offering access to a better understanding of social welfare in Indonesia and developments through the publication of articles and research reports. EMPATI emphasizes on social welfare and social work practice in Indonesia, and intended to communicate original researches and current issues on various subjects such as on human service organizations, children, elderly, disability, economy, policy, health, gender, age, class, mental health, etc. The Journal provides an interdisciplinary forum to which academics and professionals working in the fields of social welfare.
Arjuna Subject : -
Articles 313 Documents
 28   29   30   31   32 
POLICY EVALUATION IN WASTE BANK IN SUKARAME VILLAGE, PACET DISTRICT, BANDUNG REGENCY Pratama, Yudhistira Anugerah; Raharjo, Santoso Tri; Resnawaty, Risna
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 12 No. 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v12i2.35370

Abstract

Abstract. Waste bank is one of the efforts based on policies to preserve the environment. Similarly, Sukarame Village, Pacet District, Bandung Regency began to establish a waste bank with the same goal. This study aims to evaluate policies through four dimensions which include legislation, background and objectives, member participation, and source system support. Qualitative descriptive methods are used, supported by observation, interviews, and literature reviews. The results showed that although the available source system has played an active role, most of the dimensions of policy evaluation in the waste bank in Sukarame Village have not been implemented optimally. Based on these findings, researchers suggest several efforts to optimize policies in waste banks in Sukarame Village, such as increasing socialization and education, increasing social campaigns, providing facilities, regulations, and resources, providing incentives and rewards, and forming a strong network. Keywords: legislation; member participation; sourcing system support; waste bank. Abstrak: Bank sampah merupakan salah satu upaya yang dilandasi oleh kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Begitu pula dengan Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang mulai mendirikan bank sampah dengan tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan melalui empat dimensi yang meliputi peraturan perundang-undangan, latar belakang dan tujuan, partisipasi anggota, dan dukungan sistem sumber. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang didukung dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem sumber yang tersedia telah berperan aktif, namun sebagian besar dimensi evaluasi kebijakan pada bank sampah di Kelurahan Sukarame belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan beberapa upaya untuk mengoptimalkan kebijakan di bank sampah di Kelurahan Sukarame, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kampanye sosial, menyediakan fasilitas, peraturan, dan sumber daya, memberikan insentif dan penghargaan, serta membentuk jaringan yang kuat. Kata kunci: legislasi, partisipasi anggota, dukungan sistem sumber, bank sampah.
PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER OLEH KONSELOR SPIRITUAL DI LK3 UIN JAKARTA Kharima, Nadya; Zaky, Ahmad
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 12 No. 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v12i2.35532

Abstract

Abstract. This study investigates gender-based violence prevention by spiritual counselors at LK3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, a state Islamic university. In response to the alarming rates of gender-based violence in universities, the study delves into LK3's efforts to address this issue. Utilizing qualitative methods, including interviews, observations, and literature analysis, the research sheds light on the spiritual counselors' role. Findings highlight a lack of student awareness regarding gender-based violence, including prevalent instances of bullying and derogatory remarks. Spiritual counselors bridge this gap by imparting religious knowledge and supporting vulnerable students. Their proactive strategies involve religious education and emotional assistance, fostering a safer and more respectful university environment. Keywords: Gender-Based Violence, Spiritual Counselors, Prevention Strategies, Higher Education Institutions, Religious Education. Abstrak. Penelitian ini menggali upaya pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) oleh konselor spiritual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menghadapi angka KBG yang tinggi di perguruan tinggi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara, observasi, dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran pencegahan KBG dari perspektif spiritual konselor LK3. Temuan menyoroti minimnya pemahaman mahasiswa mengenai KBG, termasuk kasus perundungan dan penghinaan seksis. Konselor spiritual memainkan peran kunci dalam mengisi kesenjangan ini melalui pengetahuan agama dan dukungan emosional. Strategi pencegahan melibatkan edukasi agama dan pendampingan mahasiswa yang rentan terhadap KBG. Penelitian ini menekankan pentingnya bimbingan spiritual dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan hormat bagi semua mahasiswa. Kata Kunci: Kekerasan, Gender, Spiritual.
THE IMPORTANCE OF CHILDREN CORRECTIONAL INSTITUTION PROGRAM EVALUATION: AN EFFORT TO FULFILL CHILDREN'S RIGHTS Maulida, Adlia Rahma; Rachim, Hadiyanto Abdul; Hidayat, Eva Nuriyah
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 12 No. 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v12i2.35808

Abstract

Abstract. The process of evaluating the quality of a program is essential in a service organization. This research aims to evaluate the service program process for correctional students at LPKA Class II Jakarta. This research is based on the evaluation concept according to Pietrzak et al which consists of four dimensions of service process evaluation: best practice standards, agency policies, process goals, and client satisfaction. This research method uses a qualitative approach using non-participatory observation techniques, in-depth interviews and a literature study. The research results show that the quality of the Development Program services at LPKA Class II Jakarta in the best practice standard dimension is under the SOP, institutional policies are running according to provisions, and long-term and short-term process goals have been implemented. In client satisfaction, service quality has been met, and LPKA Class II Jakarta has implemented a sound education service management system by implementing fair and non-discriminatory coaching. It can be concluded that the ongoing coaching program has been run by applicable provisions and standards with the implementation of process objectives and the fulfilment of inclusive education services. In the absence of social workers in the correctional sector at LPKA Class II Jakarta, some roles are not being carried out. This research further recommends the application of social welfare science and the part of correctional social workers in the practice of developing students in correctional institutions.Keywords: Program evaluation; correctional;  children against the law Abstrak. Proses evaluasi kualitas suatu program sangat penting dalam suatu organisai pelayanan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses program layanan kepada correctional students pemasyarakatan di LPKA Kelas II Jakarta. Kajian ini didasarkan atas konsep evaluasi menurut Pietrzak, dkk yang terdiri dari empat dimensi evaluasi proses pelayanan; standar praktik terbaik, kebijakan lembaga, tujuan proses, dan kepuasan klien. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi non partisipatif, wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan Program Pembinaan di LPKA Kelas II Jakarta dalam dimensi standar praktik terbaik berjalan sesuai SOP, kebijakan lembaga berjalan sesuai ketentuan, pada tujuan proses jangka panjang dan jangka pendek sudah terlaksana. Dalam dimensi kepuasan klien kualitas layanan sudah terpenuhi dan pihak LPKA Kelas II Jakarta sudah menerapkan sistem manajemen pelayanan pendidikan yang baik dengan memberlakukan pembinaan yang adil dan tidak membeda-bedakan. Dapat disimpulkan bahwa program pembinaan yang berlangsung sudah berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dengan terlaksananya tujuan proses serta terpenuhinya pelayanan pendidikan yang inklusif. Dengan tidak adanya pekerja sosial di bidang koreksional pada LPKA Kelas II Jakarta, ada peran-peran yang tidak terlaksana. Penelitian ini selanjutnya merekomendasikan penerapan ilmu kesejahteraan sosial dan peran pekerja sosial koreksional dalam praktik pembinaan terhadap correctional students di lembaga pemasyarakatan. Kata Kunci: Evaluasi program, Pembinaan, Anak berhadapan dengan hukum
IMPLEMENTASI PROGRAM RANTANG KANYAAH DI DESA KALAPADUA KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA Hamdy, M. Kholis; Rizkia, Hikma
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 12 No. 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v12i2.37035

Abstract

Abstract. Lanjut usia (lansia) merupakan salah satu tantangan penting di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan melihat sejauh mana implementasi kebijakan program Rantang Kanyaah di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kesejahteraan lansia sebagai salah satu kebijakan sosial. Selain itu, tulisan ini juga berfungsi sebagai evaluasi kebijakan secara sederhana yang bisa dijadikan bahan tambahan dalam perbaikan kebijakan lansia pada khususnya dan kebijakan sosial pada umumnya. Berdasarkan Susenas 2021, Jawa Barat termasuk ke dalam delapan provinsi dengan struktur penduduk usia tua, yaitu mencapai 10,18% (sekitar 4,9 juta jiwa dari 48.220.094 jiwa) dengan 73% penduduk usia produktif. Sebanyak 140.019 penduduk tua tersebut ada di Kabupaten Majalengka. Program ini telah dilakukan Pemkab Majalengka dan merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai perlindungan sosial bagi lanjut usia yang sudah tidak potensial dan tidak produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi di lingkungan program, dan studi dokumentasi dari sumber data lembaga terkait dan dokumentasi pribadi. Aspek-aspek implementasi kebijakan Edward III dan teori kebutuhan Maslow digunakan sebagai alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sudah berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa hal yang dianggap belum berjalan maksimal, seperti komunikasi kurang efektif yang ditunjukkan oleh adanya beberapa ketidaksinkronan informasi antar implementor serta antara implementor dan penerima. Selain itu, tidak ada pengawasan dan evaluasi dari pemerintah desa dan daerah sehingga perbaikan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan lapangan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.  Kata Kunci: Implementasi kebijakan, aspek-aspek implementasi kebijakan, lanjut usia lansia Abstract. Elderly is one of the future's significant challenges in social policy in Indonesia. This study aims to investigate and describe the extent to which the Rantang Kanyaah program was implemented in Majalengka Regency, West Java Province to promote the welfare of senior citizens. Furthermore, this writing can serve as an additional basic policy evaluation portrait that can be utilized to improve social policies of the elderly in particular and social policies in general. West Java is included in 8 (eight) provinces with an old age population structure, which reaches 10.18% (roughly 4.9 million people out of 48,220,094 people) with 73% of the productive age population, according to the 2021 National Surveys. Majalengka Regency has a total of 140,019 elderly residents. In a form of food assistance, the District Government of Majalengka carried out this initiative, which is the implementation of social welfare as social protection for the aged considered vulnerable. This study employs a descriptive qualitative methodology, data collected by interviews, program observations, and studies on documentation from associated institutional data sources and personal documentation. The data obtained is analyzed using aspects of Edward III's policy execution and Maslow's. The study's findings suggest that the program could be regarded as a success. However, there are a number of significant issues, such as inefficient communication as evidenced by knowledge asymmetry among implementers and the implementer with the recipients. Furthermore, there is no supervision and assessment mechanism in place from the village and regional governments, preventing efforts to develop science-based and field-based policies from being implemented adequately.  Keywords: policy implementation, policy aspects of implementation, elderly.
KERENTANAN DAN TANTANGAN KESEJAHTERAAN PENGEMUDI GRAB DALAM EKONOMI GIG INDONESIA Al-fadani, Syauqi Raihan; Nurdin, Nurdin
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v14i1.46127

Abstract

Abstract. The purpose of this study is to explain the conflict of social welfare policies between online motorcycle taxi drivers, PT. Grab Indonesia and the Government. This study uses a qualitative method to explain the dynamics and power relations between the Grab online motorcycle taxi driver group, the Ministry of Digital Communication of the Republic of Indonesia, and PT. Grab Indonesia regarding demands for social welfare. Data collection was carried out through in-depth interviews, literature reviews and observations. Meanwhile, the analysis of research problems was answered using social welfare theory and the concept of the gig economy. The results of this study explain that the power relations in determining the social welfare of gig workers are still dominated by the gig company Grab Indonesia. The weak position of the government has had implications for obstacles in making gig economy policies in the transportation sector to date. This condition has affected the level of social welfare of Grab online motorcycle taxi drivers which is not yet adequate. The low level of welfare of online motorcycle taxi drivers can be measured by low daily income, high workload, and the unavailability of health insurance facilities. In addition, the weak involvement of the government in regulating gig worker policies in Indonesia has also affected the political uncertainty of the social welfare of online motorcycle taxi drivers in general and Grab Indonesia online motorcycle taxi drivers in particular in the future amidst competition and scarcity of jobs in Indonesia.  Keyword: GIG Economy, Policy Conflict, GrabBike Drivers, Government, PT. Grab Indonesia.  Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik kebijakan kesejahteraan sosial antara pengemudi ojek daring, PT. Grab Indonesia dan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dinamika dan relasi kekuasaan antara kelompok pengemudi ojek daring Grab, Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia, dan PT. Grab Indonesia terkait tuntutan kesejahteraan sosial.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, kajian kepustakaan dan observasi. Sementara analisis permasalahan penelitian dijawab dengan menggunakan teori kesejahteraan sosial dan konsep ekonomi gig. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa relasi kekuasaan dalam menentukan kesejahteraan sosial pekerja gig masih didominasi oleh perusahaan gig Grab Indonesia. Posisi pemerintah yang lemah telah berimplikasi pada hambatan dalam pembuatan kebijakan ekonomi gig di bidang transportasi hingga saat ini. Kondisi ini telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial pengemudi ojek daring Grab yang belum layak. Rendahnya tingkat kesejahteraan pengemudi ojek daring dapat diukur dari pendapatan harian yang rendah, tingginya beban kerja, dan ketidaktersediaan fasilitas asuransi kesehatan. Selain itu masih lemahnya keterlibatan pemerintah dalam pengaturan kebijakan buruh gig di Indonesia juga telah mempengaruhi ketidakpastian politik kesejahteraan sosial pengemudi ojek daring umumnya dan khususnya pengemudi ojek daring Grab Indoenesia di masa mendatang di tengah kompetisi dan kelangkaan lapangan pekerjaan di Indonesia.   Kata Kunci:  Ekonomi GIG, Konflik Kebijakan, Pengemudi GrabBike, Pemerintah, PT. Grab Indonesia
ANALISIS IMPLEMENTASI LAYANAN BUS PINK TRANSJAKARTA SEBAGAI KEBIJAKAN TRANSPORTASI RAMAH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME Saparija, Nayla Azalia; Kusuma, Ardli Johan
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v15i1.46142

Abstract

Abstract. Cases of sexual harassment against women on public transportation show alarming and increasing numbers in the last 10 years. Buses are the location with the highest harassment rate, especially during peak hours. Although women have the right to access public facilities with a sense of security, they are still often victims of harassment. In an effort to reduce these cases, Transjakarta has provided a women-only Pink Bus service since 2016. This research aims to determine the significant impact of the Pink Bus policy on women's mobility. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted with a feminist urban mobility perspective, paying attention to aspects of mobility, intersectionality, and inclusivity in dealing with sexual harassment. The pink bus is considered a temporary solution that does not solve the root causes of sexual harassment in public transportation. The research also identifies factors inhibiting the effectiveness of the Pink Bus policy, such as the limited number of fleets, uneven operating hours, lack of socialization and harassment cases that have actually increased despite the Pink Bus policy. The results of this research are expected to provide insights for the development of safer and more inclusive transportation policies for women.  Keyword: Pink Bus; Sexual Harassment; Transportation; Policy.  Abstrak. Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dan terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Bus menjadi lokasi dengan tingkat pelecehan tertinggi, terutama saat jam padat. Meskipun perempuan memiliki hak untuk mengakses fasilitas umum dengan rasa aman, mereka masih sering menjadi korban pelecehan. Sebagai upaya mengurangi kasus ini, Transjakarta menyediakan layanan Bus Pink khusus wanita sejak 2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak signifikan kebijakan Bus Pink terhadap mobilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme urban mobility, memperhatikan aspek mobilitas, interseksionalitas, dan inklusivitas dalam menangani pelecehan seksual. Bus pink dianggap sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah pelecehan seksual di transportasi publik. Penelitian juga mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas kebijakan Bus Pink, seperti terbatasnya jumlah armada, belum meratanya jam operasional, kurangnya sosialisasi dan kasus pelecehan yang justru meningkat meski dibuatnya kebijakan Bus Pink. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan transportasi yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan. Kata Kunci: Bus Pink; Pelecehan Seksual; Transportasi; Kebijakan.
NEO-SUFISM AND SOCIAL WELFARE: THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN MUSLIM SOCIAL WORKERS Hakim, Budi Rahman
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v14i1.46314

Abstract

Abstract. Neo-Sufism, as a revitalized form of classical Sufism, offers a profound ethical and spiritual foundation that significantly enriches social welfare practices in Indonesia. This study aims to construct a theoretical framework that integrates Neo-Sufi values—such as compassion, justice, and spiritual devotion—into Muslim social work practice. Employing a qualitative literature review method, data were collected from credible academic sources indexed by Scopus and Web of Science and analyzed using thematic analysis. The findings reveal that Neo-Sufism enhances social welfare practice by providing an ethical foundation, fostering community empowerment, strengthening personal resilience among social workers, and enriching social work education curricula. These results suggest that integrating Neo-Sufi values can significantly strengthen both the professionalism and spiritual development of Muslim social workers in Indonesia, while promoting a more holistic approach to community welfare. Keyword: Neo-Sufism, Social Welfare, Muslim Social Work, Spiritual Ethics, Community Empowerment. Abstrak. Neo-Sufisme, sebagai bentuk pembaruan dari tasawuf klasik, menawarkan fondasi etis dan spiritual yang kuat untuk memperkaya praktik kesejahteraan sosial di Indonesia. Artikel ini bertujuan membangun kerangka teoretis yang mengintegrasikan nilai-nilai Neo-Sufi, seperti kasih sayang, keadilan, dan pengabdian spiritual, ke dalam praktik pekerjaan sosial Muslim. Melalui metode tinjauan pustaka kualitatif, sumber-sumber ilmiah yang terindeks Scopus dan Web of Science dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Neo-Sufisme memperkuat praktik kesejahteraan sosial dengan menyediakan dasar etika, meningkatkan pemberdayaan komunitas, membangun ketahanan pribadi, dan memperkaya kurikulum pendidikan sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual Neo-Sufi dapat memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan pekerja sosial Muslim di Indonesia, sekaligus mendorong kesejahteraan holistik masyarakat. Keyword: Neo-Sufisme, Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Muslim, Etika Spiritual, Pemberdayaan Komunitas.
THE ROLE OF DIGITAL INCLUSION IN THE SPREAD OF SOCIAL WELFARE AND RELIGIOUS VALUES Musfiah Saidah; Yopi Kusmiati; Ade Irmayanti
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v14i1.47890

Abstract

Abstract. Digital inclusion has become critical in ensuring equitable access to information and communication technologies, particularly in disseminating religious values and promoting social welfare. This study explores how digital inclusion through access to internet connectivity, digital devices, and digital literacy supports the spreading of Islamic da'wah messages and welfare related content on popular platforms such as YouTube, Instagram, and TikTok. Each platform offers different features that affect how effectively messages are delivered and received, particularly among diverse and marginalized audiences. Using a quantitative approach with the Digital Action Research method, this study analyzes user engagement metrics such as likes, comments, shares, and views to assess the impact of digital inclusion on the reach and effectiveness of religious and social welfare content. The results show that digital inclusion enhances access to religious information and strengthens social awareness, community participation, and value based education. This research highlights the importance of creating inclusive digital environments to ensure that religious and social messages are accessible, relevant, and impactful for all segments of society. Keyword: Digital inclusion, social welfare, religious values, da’wah, social media. Abstrak. Inklusi digital menjadi faktor penting dalam memastikan akses yang merata terhadap teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam penyebaran nilai keagamaan dan promosi kesejahteraan sosial. Penelitian ini mengkaji bagaimana inklusi digital melalui akses terhadap koneksi internet, perangkat digital, dan literasi digital mendukung penyebaran pesan dakwah Islam serta konten-konten yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di platform populer seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Setiap platform memiliki fitur yang berbeda yang memengaruhi efektivitas penyampaian dan penerimaan pesan, terutama bagi audiens yang beragam dan rentan. Dengan pendekatan kuantitatif melalui metode Digital Action Research, penelitian ini menganalisis metrik keterlibatan pengguna seperti jumlah suka, komentar, bagikan, dan tayangan untuk menilai dampak inklusi digital terhadap jangkauan dan efektivitas konten keagamaan dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi digital tidak hanya meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kesadaran sosial, partisipasi komunitas, dan pendidikan berbasis nilai. Penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan digital yang inklusif agar pesan-pesan keagamaan dan sosial dapat diakses, diterima, dan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Keyword: Inklusi digital, kesejahteraan sosial, nilai keagamaan, dakwah, media sosial.
PENGALAMAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DALAM MENAVIGASI KEMANDIRIAN SOSIAL EKONOMI MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Sri Rahayu Ningsih; Wahyuni Ilhamis Sholihah; Indi Ayu Maretia; Yulina Eva Riany
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v14i1.47931

Abstract

Abstract. The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program launched by the Indonesian government to support underprivileged families through cash transfers directed at improving access to education, health, and the economy. In 2020, the government allocated IDR 36.9 trillion in funds for 10 million recipient families as part of a strategy to accelerate poverty alleviation. However, in practice, some families remain recipients for years without experiencing significant improvements in their social and economic conditions. Using a phenomenological approach, this study involved six informants selected through purposive sampling based on inclusion criteria. The results show that KPM's understanding of the Family Hope Program (PKH) is generally functional, with a focus on children's educational needs. In the aspect of socio-economic independence related to irregular income, lack of access to productive businesses, increased social participation and interaction, the dynamics of social stigma, the strategic role of assistants, social solidarity, and changes in social identity and self-confidence. Socio-economic challenges, self-awareness and empathy values, the role of assistants, structural limitations of the program, as well as family and neighborhood support.  Keyword: Beneficiary families, phenomenological approach, family hope program, poverty reduction, socio-economic self-sufficiency. Abstrak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung keluarga prasejahtera melalui transfer tunai yang diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp36,9 triliun bagi 10 juta keluarga penerima, sebagai bagian dari strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, sebagian keluarga masih tetap menjadi penerima bantuan selama bertahun-tahun tanpa mengalami peningkatan signifikan dalam kondisi social dan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam proses menuju kemandirian sosial-ekonomi Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, penelitian ini melibatkan enam informan yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria inkulsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman KPM terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya bersifat fungsional, dengan fokus pada kebutuhan pendidikan anak. Pada aspek kemandirian sosial ekonomi terkait dengan penghasilan tidak tetap, minimnya akses terhadap usaha produktif, peningkatan partisipasi dan interaksi sosial, dinamika stigma sosial, peran strategis pendamping, solidaritas sosial, serta perubahan identitas sosial dan kepercayaan diri. Tantangan sosial ekonomi, kesadaran diri dan nilai empati, peran pendamping, keterbatasan struktural program, serta dukungan keluarga dan lingkungan dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat bagi KPM untuk graduasi mandiri. Kata Kunci: Bantuan sosial, KPM, studi fenomenologi, kemandirian sosial ekonomi, Program Keluarga Harapan (PKH).
MENGUBAH EMOSI JADI UANG, ANALISIS STRATEGI KERJA EMOSIONAL DI TWITTER/X Hanifah Erika Firdausy
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v14i1.48274

Abstract

Abstract. This paper examines how users’ emotions in digital interactions on Twitter/X are commodified into sources of economic value by the platform. Drawing on theories of affective labor, platform capitalism, and digital ethnography, the study highlights the concept of play labor—voluntary, unpaid user activity that generates monetizable data, attention, and engagement. The central focus is the paradox of empathy, wherein expressions of solidarity and seemingly genuine care are transformed into performative metrics that benefit the platform. This study analyzes how Twitter’s interface, emotion-amplifying algorithms, and gamified reward systems facilitate intense yet invisible emotional labor. Findings suggest that play labor on social media leads to emotional exhaustion, exacerbates digital inequalities, and calls for collective strategies—such as transparent algorithmic governance and platform cooperatives—to reclaim users’ emotional agency.  Keyword: Play labor, affective labor, platform capitalism, digital exploitation, empathy economy. Abstrak. Tulisan ini mengkaji bagaimana emosi pengguna dalam interaksi digital di Twitter/X dikomodifikasi menjadi sumber nilai ekonomi oleh platform. Dengan menggunakan pendekatan teori kerja afektif, kapitalisme platform, dan etnografi digital, penelitian ini menyoroti konsep play labor, aktivitas sukarela pengguna yang tidak dibayar namun menghasilkan data, perhatian, dan keterlibatan yang dimonetisasi. Fokus utama adalah pada paradoks empati, di mana ekspresi solidaritas dan kepedulian yang tampak tulus justru diubah menjadi metrik performatif yang menguntungkan perusahaan. Studi ini menganalisis bagaimana antarmuka Twitter, algoritma amplifikasi emosi, dan sistem penghargaan yang digamifikasi mendorong kerja emosional yang intens namun tak terlihat. Temuan menunjukkan bahwa kerja bermain di media sosial menimbulkan kelelahan emosional, memperparah ketimpangan digital, dan menuntut adanya strategi kolektif, seperti tata kelola algoritmik yang transparan dan koperasi platform—untuk merebut kembali agensi emosi pengguna. Kata Kunci: Pekerjaan bermain, pekerjaan afektif, kapitalisme platform, eksploitasi digital, ekonomi empati.

Page 31 of 32 | Total Record : 313

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Empati Edisi Juni 2025 Vol 14, No 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Empati Edisi Juni 2025 Vol 13, No 2 (2024): Empati Edisi Desember 2024 Vol. 13 No. 2 (2024): Empati Edisi Desember 2024 Vol. 13 No. 1 (2024): Empati Edisi Juni 2024 Vol 13, No 1 (2024): Empati Edisi Juni 2024 Vol. 12 No. 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023 Vol 12, No 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023 Vol 12, No 1 (2023): Empati Edisi Juni 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Empati Edisi Juni 2023 Vol 11, No 2 (2022): Empati Edisi Desember 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): Empati Edisi Desember 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Empati Edisi Juni 2022 Vol 11, No 1 (2022): Empati Edisi Juni 2022 Vol 10, No 2 (2021): Empati Edisi Desember 2021 Vol. 10 No. 2 (2021): Empati Edisi Desember 2021 Vol 10, No 1 (2021): Empati Edisi Juni 2021 Vol. 10 No. 1 (2021): Empati Edisi Juni 2021 Vol 9, No 2 (2020): Empati Edisi Desember 2020 Vol. 9 No. 2 (2020): Empati Edisi Desember 2020 Vol. 9 No. 1 (2020): Empati Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): Empati Edisi Juni 2020 Vol 8, No 2 (2019): Empati Edisi Desember 2019 Vol. 8 No. 2 (2019): Empati Edisi Desember 2019 Vol 8, No 1 (2019): Empati Edisi Juni 2019 Vol. 8 No. 1 (2019): Empati Edisi Juni 2019 Vol 7, No 2 (2018): Empati Edisi Desember 2018 Vol. 7 No. 2 (2018): Empati Edisi Desember 2018 Vol 7, No 1 (2018): Empati Edisi Juni 2018 Vol. 7 No. 1 (2018): Empati Edisi Juni 2018 Vol 6, No 1 (2017): Empati Edisi Juni 2017 Vol. 6 No. 1 (2017): Empati Edisi Juni 2017 Vol. 5 No. 1 (2016): Empati Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Empati Edisi Juni 2016 Vol 4, No 1 (2015): Empati Edisi Juni 2015 Vol. 4 No. 1 (2015): Empati Edisi Juni 2015 Vol. 3 No. 1 (2014): Empati Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): Empati Edisi Juni 2014 Vol. 2 No. 1 (2013): Empati Edisi Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Empati Edisi Juni 2013 Vol 1, No 1 (2012): Empati Edisi Juni 2012 Vol. 1 No. 1 (2012): Empati Edisi Juni 2012 More Issue