cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS" : 7 Documents clear
KAJIAN KEBERADAAN PROPINSI DALAM PENGUATAN OTONOMI DAERAH Sudharto, Sudharto
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian keberadaan propinsi dalam penguatan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh praktik otonomi daerah yang perlu ditata ulang sehingga desentralisasi pemerintahan akan mencerminkan logika terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Otonomi daerah seyogyanya harus mampu meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Peran gubernur dengan fungsi gandanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sekaligus sebagai pemerintah otonom harus mendapatkan format ulang sehingga propinsi tetap berwibawa dan terhormat dalam menjaga agar otonomi daerah di kabupaten/kota pada jalur yang seharusnya. Pemerintah daerah propinsi harus didorong untuk lebih melaksanakan perannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah. Hal tersebut adalah bagian yang sangat strategis untuk ditangani oleh pemerintah daerah propinsi. Propinsi lebih efektif jika memfokuskan pada status dan fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi dan fasilitasi. Pemerintah propinsi menjadi pendorong agar pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota berjalan pada relnya sebagai pencerminan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang sebenarnya , yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kata kunci : pemerintah propinsi , otonomi daerah
PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM BIKAMERAL Maryanto, Maryanto
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Status DPD terbentuk berdasarkan kewenangan, tugas, dan hak-hak yang dimiliki oleh DPD, yang selanjutnya secara umum disebut dengan kekuasaan DPD. Anggota DPD disamping memiliki status sebagai angota DPD, juga merupakan anggota MPR sehingga juga memiliki tugas, kewenangan, dan hak sebagai anggota MPR. Berkaitan dengan sistem bikameral, yang dinyatakan sebagai sebuah model pemerintahan yang merujuk pada adanya dua dewan dalam suatu negara dan juga proses pembuatan undang-undang yang melaui dua dewan atau kamar, yaitu melalui Majelis Tinggi dan Majelis Rendah, maka peran DPD menjadi penting dalam rangka menjamin semua produk legislasi dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa secara ganda (double check). Keunggulan sistem double check ini semakin terasa apabila Majelis Tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang-undang memiliki anggota yang komposisinya berbeda dari Majelis Rendah. DPD sebaiknya memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang dimiliki pada saat ini. Paling tidak kekuasaan DPD harus mencerminkan kedudukannya sebagai revising chamber yang dapat menunda proses pembahasan RUU menjadi undang-undang Memperkuat kedudukan DPD sekaligus merupakan upaya untuk menerapkan prinsip checks and balances antara DPR dan DPD. Kecenderungan legislative heavy yang saat ini dimiliki DPR perlu diimbangi dengan kekuasaan DPD. Kata kunci : DPD, bikameral, checks and balances
REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA Ginting, Rosalina; Haryati, Titik
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya demokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu. Untuk itu reformasi birokrasi merupakan solusi yang sangat mendasar dengan melakukan perubahan, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mental yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggaraan negara (birokrasi) yang pro kepada good public service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum. Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Publik.
MUATAN PANCASILA DALAM MATA PELAJARAN PKn DI SEKOLAH Winarno, Winarno
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam hal tujuan dan isi. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila. Pancasila juga menjadi isi atau muatan dari pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai isi memunculkan masalah yakni muatan Pancasila yang manakah yang dapat menjadi isi pendidikan kewarganegaraan. Hal ini mengingat Pancasila sebagai konsep memiliki keragaman arti, status dan tafsir, padahal Pancasila sebagai isi seharusnya sama, satu perumusan dan bersifat mempersatukan dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan. Muatan Pancasila dalam PKn selama ini menunjukkan dua hal yakni memuat status Pancasila dan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Status Pancasila beragam sesuai dengan pemikiran akademik dan politik yang berkembang. Demikian juga tafsir atau makna dari tiap sila berbeda sesuai dengan statusnya. Disarankan agar konsepsi Pancasila sebagai dasar negara berikut tafsirnya dijadikan muatan PKn. Materi tentang Pancasila sebagai dasar negara telah mendapat pijakan kuat baik melalui pemikiran akademik maupun pemikiran di jalur politik kenegaraan. Kata kunci : Pancasila , Pendidikan Kewarganegaraan
PENGGUNAAN ISU KONTROVERSIAL DALAM KELAS PKn/ SEJARAH DI ERA REFORMASI
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kendala umum dalam proses pembelajaran sejarah yang dirasakan para siswa/mahasiswa PKN/Sejarah adalah betapa tidak menariknya proses pembelajaran, sementara pelajaran sejarah sebagai bagian pendidikan IPS maupun IPS amat penting dalam upaya menyiapkan warga negara yang baik Dipandang perlu dilakukan penelitian dengan judul Penggunaan Isu Kontroversial dalam Kelas PKN/Sejarah di Era Reformasi.. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana kepedulian para pengajar sejarah terhadap isu kontroversial. 2) Bagaimana kecenderungan para pengajar sejarah dalam penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah. 3) Bagaimana resiko penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah Untuk hal-hal tsb juga tujuan penelitian ini diselenggaraka. Diharapkan hasil penelitian bisa bermanfaat dalam upaya agar pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan efektif. Untuk penelitian ini data diambil dari pengajar sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip, FIS Unnes, serta semua SMA Negeri di kota Semarang, dengan cara mengisi kuesioner/ angket. Analisis data dilakukan secara proporsional . Hasil kajian menunjukkan informasi berikut. Mengenai respon terhadap isu kontroversial bagian terbesar (69%) pengajar sejarah menaruh perhatian penuh dan mengikuti kelanjutannya. Mengenai kecenderungan menggunakan isu kontroversial dalam kelas dilakukan karena topiknya aktual (34%); menarik (34%); relevan (30%); dan sudah terbiasa (2%). Tentang manfaat penggunaan isu kontroversial dalam kelas dikemukakan karena pembelajaran menjadi lebih kontekstual (33%), berpotensi meningkatkan parstisipasi siswa (19%), pembahasan berpotensi lebih menarik, tidak jenuh (17%), berpotensi pengembangkan semangat toleransi dan saling pengertian (16%), dan berpotensi mengembangkan dialog ( 15%). Mengenai kelemahannyaa dikatakan karena bahan ajar tidak selesai dibahas (29%), membutuhkan pengajar yang gemar mengikuti dialog terbuka (24%), tidak semua warga kelas tertarik (22%) memerlukan kesabaran dan kearifan pengajar (19%). Kata kunci :pembelajaran sejarah/IPS, isu kontroversial
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Noor, Munawar
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembanguan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, ENABLING yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, EMPOWERING yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, PROTECTING yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan. Kata kunci : pemberdayaan
DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Suprijanto, Agus
CIVIS Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi ekonomi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistim ekonomi global yang diperankan oleh aktor TNCs, WTO, IMF dan Bank Dunia. Secara Ekonomi negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi dan finansial internasional. Oleh karena itu negara Indonesia rentan terhadap tekanan internasional dan globalisasi. Globalisasi ekonomi berdampak pada hukum ekonomi nasional yang harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasi yang dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional dan internasional dan antar sektor kehidupan nasional. Secara ekonomi terjadi tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multi nasionalisasi produksi, integrasi pasar keuangan dan masuknya investasi modal global. Dalam menghadapi dampak globalisasi ekonomi menggunakan strategi berperan aktif dalam proses negosiasi dengan aktor-aktor globalisasi serta menciptakan hukum ekonomi nasional khususnya tentang penanaman modal asing yang mengakomodir kepentingan nilai global untuk dimanfaatkan bagi perkembangan perikonomian nasional. Kata kunci : Globalisasi, perekonomian Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue