cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 4, No 2/Juli (2014)" : 11 Documents clear
STRATEGI PEMBELAJARAN PKn BERBASIS MULTIKULTURAL (STUDI KASUS DI SMA MATARAM KOTA SEMARANG) Rondli, Wawan Shokib
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realitas Indonesia yang beragam digambarkan oleh kondisi siswa SMA Mataram Semarang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pendidikan multikultural diperlukan. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan pendidikan multikultural berbasis pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA? Kemudian diturunkan ke dalam sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana Strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural? 2) Apa masalah yang dihadapi dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural ?. 3) Bagaimana solusi dalam strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural.Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk menguji dan menganalisis strategi, hambatan, dan solusi oleh SMA Mataram Semarang dalam strategi PKn berbasis multikultural. Penelitian ini merupakan penelitian analitik pada strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural: studi kasus di SMA Mataram Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi observasi partisipan, wawancara, dan dokumenter catatan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga peristiwa aliran yang terjadi secara bersamaan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan / verifikasi. Strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural di SMA Mataram Semarang ,dimulai dengan aktifitas guru mengatur strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural yang kemudian diimplementasikan dalam proses belajar mengajar l untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembelajaran PKn berbasis multikultural terdiri dari 5 (lima) tahap: menentukan materi pembelajaran, belajar untuk menetapkan tujuan, menentukan metode pembelajaran, penentuan media pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Hambatan yang ditemukan antara lain, yaitu: (a) Kualifikasi guru yang tidak linier dengan tugas mengajar. (b) makna yang berbeda dari multikultural, (c) Kemampuan rendah guru untuk menguasai seluruh budaya siswa. Solusinya adalah: (a) kepala sekolah sebagai pengambil keputusan dalam menentukan pembagian tugas guru dan karyawan harus melihat pada kualifikasi guru. (b) Penetapan kebijakan sekolah pada operasi pembelajaran pembelajaran PKn berbasis multikultural harus memiliki pemahaman yang sama tentang multikultural untuk mencapai tujuan pembelajaran. ( Kata kuci: Startegi pembelajaran, PKn, Multikultural
PENGARUH PEMBELAJARAN PKN BERBASIS PORTOFOLIO TERHADAP PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA SEBAGAI WARGANEGARA Sudrajat, Rahmat
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap hari kita disuguhi berita tentang kekerasan, Berita kriminal dan amoral remaja. Etika dan tata krama bangsa yang dijunjung tinggi telah mengalami pergeseran. Fenomena ini menandakan sebagai cerminan dari rendahnya mutu pendidikan dan kegagalan suatu bangsa untuk mencapai tujuan pendidikannya serta sebagai bukti dari bentuk penemuan karakter terhadap anak bangsa ini masih lemah. Barangkali karena pelaksanaan pendidikan di negeri ini masih lebih mengedepankan kecerdasan kognitif semata dan hanya terjebak pada pencapaian prestasi yang diukur dari penilaian kecerdasan berpikir saja. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai ”Pengaruh Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio Terhadap Pengembangan Karakter Siswa Sebagai Warganegara”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Quasi Experiment. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan model pembelajaran konvensional dan pembelajaran portofolio keduanya dapat mengembangkan karakter siswa sebagai warganegara. Tetapi perkembangan karakter siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran potofolio perkembangannya mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran PKn berbasis portofolio terhadap pengembangan karakter siswa sebagai warganegara di SMA Bina Dharma 2 Bandung, ketercapaian untuk mengindentifikasi masalah mencapai 67,7%, memilih masalah mencapai 62,3%, mengumpulkan informasi mencapai 54,8%, menyajikan portofolio mencapai 60,0%, dan merefleksikan pengalaman belajar mencapai 57,3%. Kesimpulannya pembelajaran PKn berbasis portofolio dapat mengembangkan karakter siswa sebagai warga negara. Terlihat bahwa gambaran secara umum skor post test Pengetahuan moral mengalami peningkatan 25,1%, perasaan moral mengalami peningkatan 23,0% dan perilaku moral mengalami peningkatan 18,1%. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan karakter warganegara yang menggunakan model pembelajaran portofolio dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Pembelajaran PKn berbasis portofolio ini direkomendasikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran untuk merangsang keterlibatan seluruh potensi diri siswa sehingga siswa bisa meningkatkan karakter baiknya. Kata Kunci : Berita, Kriminalitas, Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio, Karakter Siswa
PENERAPAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS VII SMP NEGERI 39 SEMARANG Setiawan, Deka
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Pembelajaran Kontekstual dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII SMP Negeri 39 Semarang.Latar belakang dipilihnya judul tersebut bahwa sistem pembelajaran yang ada hanya menekankan pada aspek kognitif sedangkan aspek psikomotor dan afektif masih belum menonjol untuk itu perlu diterapkan pembelajaran kontekstual yang menekankan ketiga aspek tersebut.Permasalahan : Bagaimana penerapan pembelajaran kontekstual dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII SMP N 39 Semarang, Tujuan penelitian : untuk mengetahui penerapan pembelajaran kontekstual oleh guru PKn Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di SMP N 39 Semarang. Fokus penelitian adalah 1) penerapan pembelajaran kontekstual yang didalamnya meliputi tujuh komponen utama yaitu kontruktivisme, menemukan ,bertanya, masyarakat belajar ,pemodelan ,refleksi ,penilaian sebenarnya.Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.Teknik analisis data dengan pengumpulan data,reduksi data,penyajian data kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual mata pelajaran PKn kelas VII SMP N 39 Semarang sesuai dengan tujuh komponen pembelajaran kontekstual..Kesimpulan : Penerapan pembelajaran kontekstual mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII SMP N 39 Semarang telah dilakukan sesuai dengan tujuh komponen pokok pembelajaran kontekstual namun dalam penerapanya masih terdapat hambatan yaitu kurangnya alokasi waktu,keterlambatan peserta didik dalam mengumpulkan tugas,kurangnya sarana dan prasarana,biaya yang mahal dalam penerapan pembelajaran kontekstual. Kata kunci: pembelajaran kontekstual
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA SEMESTER 3 PROGDI PPKN UNIERSITAS PGRI SEMARANG MELALUI PENERAPAN MODEL GROUP INVESTIGATION DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Suneki, Sri
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Kewarganegaraan sebernarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga Negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban (Kaelan, 2007 : 1). Pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan idealnya mahasiswa memiliki motivasi. Namun motivasi itu kurang terlihat pada mahasiswa semester 3 Program Studi PPKn IKIP PGRI Semarang. Beberapa indikator tersebut terlihat dari sebagian mahasiswa yang terlambat hadir mengikuti kuliah, kurang serius selama proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar mahasiswa semester 3 progdi PPKn IKIP PGRI Semarang melalui penerapan model Group Investigation dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan terhadap 40 Mahasiswa angkatan tahun pelajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan iniadalah observasi dan pengisian lembar observasi (angket). Sebagai indikator peningkatan motivasi belajar mahasiswa teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model Group Investigation dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Hal ini ditunjukan oleh adanya peningkatan motivasi belajar antara sebelum menerapkan model Group Investigation dengan sesudah menerapkan. Kata kunci : Motivasi belajar, Group Investigation, Pendidikan Kewarganegaraan.
MEMBANGUN SISTEM HUKUM PIDANA YANG MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEADILAN Haryono, Haryono
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem hukum Indonesia adalah sistem transpalansi dari sistem hukum kolonial, yang bersifat individual, yang bertentangan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat (living Law). Hukum kolonial tersebut seperti KUHP, yang legalitas formal sehingga apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah keadilan formal (berdasarkan pasal) yang terwujud, bukan keadilan yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya legalitas formil yang terdapat dalam KUHP dipertanyakan, karena tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu diperkarakan di pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya upaya yaitu pembaharuan sistem hukum pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila terutama nilai keadilan masyarakat. Dalam perumusan KUHP konsep Pembaharuan seperti konsep yang menjamin kepastian hukum dan melindungi warga Negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian hukum secara legalitas formil dan legalitas materiel. Dengan demikian apabila ada seseorang yang mencari kadilan akan memperoleh keadilan yang sejati atau keadilan yang substansial. Sehingga apabila digunakan dalam menyelesaikan masalah maka keadilan yang terwujud adalah keadilan substansial bukan keadilan procedural dan formal (keadilan undang-undang). Kata kunci : Sistem Hukum, Keadilan Formil dan Keadilan Materiil.
IDENTIFIKASI NILAI-NILAI KEUTAMAAN DALAM SERAT TRIPAMA SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA PS, Supriyono; Sutono, Agus
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Supriyono PS, Agus Sutono ( 2013) Identifikasi Nilai-Nilai Keutamaan Dalam Serat Tripama Sebagai Bentuk Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya. Penelitianinidilatarbelakangiolehkurangnya pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya. Dengan pengindentifikasian nilai-nilai keutmaan dalam Serat Tripama sebagai bentuk pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya akan dapat memperkuat pengembangan pendidikan karakter. Oleh karenanya pula penelitianiniadalahuntukmengetahui nilai –nilai keutamaan atau nilai-nilai karakter yang dapat ditemukan dalam Serat Tripama sebagai sarana pendidikan karakter. Hasil penelitian menunjukan beberapa temuan sebagai berikut: Serat Tripama sebagai sebuah karya sastra telah mampu menghadirkan banyak kisah keteladanan yang kemudian dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pengembangan pendidikan karakter bagi generasi muda. Serat Tripama menghadirkan 3 orang tokoh yang mewakili sebuah bentuk keteladanan nyata yang bisa diikuti oleh siapa saja. Ketiga tokoh tersebut adalah Patih Suwanda, Kumbakarna, dan Adipati Karna. Bahwa terdapat nilai-nilai keutamaan yang dapat diidentifikasikan dalam Serat Tripama ini, yang antara lain adalah nilai keberanian, nilai kejujuran, dan nilai penghargaan atas komitmen.Nilai-nilai keutamaan dalam Serat Tripama dapat dikembangkan untuk memperluas cakupan dan pengembangan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Kata Kunci: Serat Tripama, Pendidikan Karakter, lokal
MEMBANGUN INTEGRITAS BANGSA DI KALANGAN PEMUDA UNTUK MENANGKAL RADIKALISME Suwito, Anton
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Integritas bangsa dikalangan pemuda penting dan perlu ditanamkan pada diri generasi muda atau pemuda saat ini. Banyak tindakan radikalisme yang terjadi di Negara Indonesia ini tidak lepas dari peran serta aktif para pemuda. Integritas bangsa dikalangan pemuda perlu dibangun karena pemuda merupakan ujung tombak Negara, untuk menangkal tindakan yang bersifat anarkis dan radikal. Nilai-Nilai nasionalisme dan patriotisme perlu digali kembali dan ditumbuh kembangkan pada diri pemuda. Integritas bangsa dimaknai sebagai suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas pun sering diidentikkan dengan sikap jujur atau Kejujuran. Dengan demikian, di dalam integritas terhimpun berbagai sifat pendukung yang bisa membuat orang menjadi berwibawa, jujur, dan konsisten terhadap kebenaran.Pemuda merupakan aset bangsa, bangsa yang kuat dapat diukur dari kekuatan nasionalisme generasi mudanya. Sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pemuda mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis. Pemuda adalah generasi yang memiliki potensi untuk menangkal radikalisme di Indonesia dengan semangat nasionalisme dan patriotisme, karena pemuda memiliki jumlah paling besar di Negara Indonesia.Radikalisme berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara yang keras atau drastis. Membangun integritas bangsa dikalangan pemuda untuk menangkal radikalisme perlu dilakukan dengan cara 1. Menanamkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) dikalangan pemuda melalui 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika), 2. Menanamkan semangat dan jiwa yang dimiliki, untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara (Patriotisme) melalui lingkungan keluarga dan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan instansi pemerintah atau swasta, pewarisan dan pelaksanaan kewajiban. 3. Menanamkan pada diri pemuda jiwa, semangat dan nilai-nilai juang 1945. 4. Menanamkan pendidikan karakter bangsa pada diri pemuda melalui jalur pendidikan formal, informal maupun nonformal. 5. Meningkatkan peran dan kiprah pemuda yang bersifat positif dengan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan pemuda dan pengembangan sumber daya manusia pada diri pemuda. 6. Memberikan pemahaman kepada para pemuda atau generasi muda bahwa bangsa Indonesia ini bisa Merdeka dan lahir menjadi sebuah Negara Kasatuan Republik Indonesia karena perasaan senasib dan sepenanggungan, semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang diilhami oleh Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. 7. Membangkitkan kesadaran para pemuda atau generasi muda melalui falsafah Menumbuhkan kesadaran rasa mawas diri dan berani mengambil sikap yang tegas (Mulat sarira hangrasa wani), menumbuhkakan sikap rasa saling memiliki (rumangsa melu handarbeni) dan menumbuhkan sikap kesadaran untuk saling menjaga dan saling melindungi (rumangsa wajib hangrukebi) sehingga terwujud integritas bangsa. 8. Membentuk sikap dan mental pada diri pemuda tentang Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu juga). 9. Menggali nilai-nilai nasionalisme dan karakter bangsa untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna menuju Pendidikan generasi muda atau pemuda yang berperadaban. 10. Memupuk ikatan rasa persaudaraan dikalangan generasi muda atau pemuda melalui organisasi pemuda. Kata Kunci : Integritas Bangsa , Pemuda dan Radikalisme
MENGENAL SEKILAS TENTANG KEBIJAKAN PEDAERAHAN PAJAK PUSAT Lazarusli, Budi
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tanggal 15 September 2009 diundangkan undang-undang baru yakni UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-Undang ini menetapkan kebijakan yang baru berupa perluasan basis pajak Daerah yang dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Berdasarkan UU tersebut di atas, ada dua jenis pajak pusat yang didaerahkan, yaitu : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Subjek dan Wajib PBB Perdeskot adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Subjek dan Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Dari penelitian yang penulis lakukan ternyata sampai sekarang masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Peraturan Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan pendaerahan pajak ini. Kata Kunci: Pajak, Pajak Pusat
PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN PADA PENDIDIKAN TINGGI Siswanto, Agus
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaraan kewirausahaan diperlukan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan minat kewirausahaan agar para lulusan perguruan tinggi lebih menjadi pencipta lapangan kerja dari pada pencari kerja. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk menyiapkan agar mahasiswa memiliki kesiapan untuk membuka usaha baru setelah lulus kuliah. Paper ini bertujuan: (1) untuk lebih memahami pro kontra pembelajaraan kewirausahaan di perguruan tinggi, (2) memahami kerangka teori dampak pembelajaraan kewirausahaan seperti dalam peningkatan minat mahasiswa untuk berwirausaha. Literatur pembelajaraan kewirausahaan memberikan sejumlah kesenjangan. Kesenjangan tersebut adalah berkaitan dengan apakah pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan atai tidak serta aakah metode pengajaran yang paling tepat dilakukan untuk pembelajaran kewirausahaan. Pandangan tradisional beranggapan bahwa kewirausahaan itu bakat dari lahir dan karenanya tidak dapat diajarkan, namun beberapa studi empiris menemukan bahwa kewirausahaan dapat diajarkan, diantaranya melalui pendekatan action based learning, experiental learning dan consultation-based learning. Pembelajaraan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan niat mahasiswa untuk berwirausaha, dalam pendekatan teori ekonomi memerlukan faktor pendorong (push) baik dari personal dan lingkungan serta faktor penarik (pull) yang berupa kesempatan-kesempatan untuk berwirausaha. Dari sudut pandang Ilmu sosial dan psikologi, teori yang paling sering dipakai dalam memperkirakan suatu dorongan perilaku adalah teori reasoned action dan teori planned behavior. Pembelajaraan kewirausahaan dalam upaya untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk berwirausaha memerlukan: pengetahuan, ketrampilan, sikap yang akhirnya menumbuhkan perilaku berwirausaha yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Kata Kunci: pembelajaraan kewirausahaan, pendidikan tinggi, minat berwirausaha, literature review
KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Budoyo, Sapto
CIVIS Vol 4, No 2/Juli (2014)
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harmonisai hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam. Upaya atau proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundangan – perundangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional. Makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana konsep langkah sistematik harmonisasi hukum? Serta Bagaimana harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan? Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa: 1. Harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya proses penyesuaian asas dan system hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang – undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegritas, dan konsisten, serta taat asas. Langkah sistematik harmonisasi hukum nasional, bertumpu pada paradigm Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan system ketatanegaraan dengan dua asas fundamental, asas demokrasi dan asas Negara hukum yang diidealkan mewujudkan system hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. 2. Di dalam suatu system hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai sub system yang saling terkait tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari system hukum tersebut Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang dapat mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan hukum yakni mengabdikan kepada tujuan Negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertical, yakni harmonisasi perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Adapun saran dari makalah ini adalah bahwa ideal ditempuh langakah harmonisasi hukum yang bersifat leading harmozation, dengan cara menjadikan sebagai model, baik dalam bentuknya semula (adoption) maupun dalam bentuk yang sudah diubah (adaptation) model-model Negara hukum maju, antara lain uniform law dan model laws hasil perancangan badan-badan internasional. Dengan langkah demikian, norma-norma hukum yang dihasilkan lebih mempunyai nilai-nilai yang bersifat transnasional. Kata Kunci: Harmonisasi hukum, Peraturan Perundang-Undangan

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue