cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 27 NOMOR 1, 2019" : 5 Documents clear
Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah Muh. Hasrul; Syafa’at Anugrah Pradana
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6957

Abstract

Staf ahli kepala daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami kedudukan dan tugas staf ahli dalam struktur pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; serta mengetahui dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini menggunakan seinwijsenschaff atau penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris yang mengkaji aturan positif yang berlaku (literature research) dan dilanjutkan dengan penelitian di lapangan (field research). Data dianalisis dengan cara kualitatif dan dipaparkan serta disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan staf ahli dalam struktur pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, staf ahli berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli antara lain: faktor rekrutmen jabatan, pendidikan, pengalaman, hubungan antar unsur perangkat daerah, dan budaya organisasi.
Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita Mohammad Supri; Ahmadi Miru; Farida Patittingi; Harustiati A. Muin
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6958

Abstract

Electronic commerce sebagai salah satu tren di era globalisasi tidak hanya membuka potensi besar dalam penyebaran informasi, di lain sisi meningkatkan peluang penyalahgunaan khususnya pelanggaran Hak Cipta. Fenomena “free riding” atau penumpang gratis atas produk jurnalistik, khususnya berita online menjadi semakin tidak terkendali. Kehadiran agregator berita yang memanfaatkan informasi dari media massa menimbulkan permasalahan hukum karena ketidakjelsan letak muatan hak cipta atas produk jurnalistik. Doktrin kegunaan yang wajar dan pencantuman sumber artikel yang dijadikan pembenaran oleh agregator berita dalam menjalankan aktivitasnya menimbulkan ambiguitas, utamanya dalam pembagian jenis berita aktual dengan jenis produk jurnalistik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dasar hukum hak cipta berita online dan mengetahui apakah praktik pengutipan dan pemanfaatan berita oleh agregator berita melanggar ketentuan Hak Cipta. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta atas produk jurnalistik khususnya berita dilindungi menurut UU Hak Cipta dan pemanfaatan atau pengutipan oleh agregator berita merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Cipta apabila digunakan untuk komersial. Menyebutkan sumber berita dalam artikel yang dikutip merupakan pemenuhan atas hak moral pencipta, namun tidak menghapus hak ekslusif lain yang dimiliki pencipta, yakni hak ekonomi.
Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Oheo K. Haris; Sabrina Hidayat; Honesto Ruddy Dasinglolo
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6954

Abstract

Tulisanini ditujukan pada putusan pengadilan dalam menilai dan menetapkan alat bukti pada tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Ratio Decidendi Hakim menetapkan keabsahan alat bukti dalam sidang Praperadilan penetapan tersangka tindak pidana korupsi, Serta menilai alat bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian telah sesuai dengan syarat-syarat pembuktian menurut perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum, yakni meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pada poin “alat bukti” yang ditetapkan oleh Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya Hakim menilai bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimal dua (2) alat bukti yang sah dalam hal ini Penetapan Tersangka Pemohon hanya didasari oleh proses administrasi. Alat Bukti yang digunakan oleh Penyidik Kepolisian untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Amaliyah Amaliyah; Fauziah P. Bakti; Rezky Amalia Syafiin; Kun Arfandi Akbar
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6955

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja jasa taksi online sebagai pelaku usaha di bidang jasa transportasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lokasi penelitian, yaitu di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (sosiolegal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin operasi, warna plat kendaraan, tempat mengambil penumpang, dan tarif adalah aspek-aspek yang menjadi poin utama konflik yang terjadi di antara transportasi konvensional dan transportasi online. Penguasaan pasar dari jasa taksi online belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang dikategorikan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat karena penguasaan pasar belum melebihi batas 75% dan masih dilaksanakan secara jujur dan tidak menghambat persaingan.
Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman Romi Librayanto; Marwati Riza; Muhammad Ashri; Kasman Abdullah
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.7312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana putusan Mahkamah Konstitusi mampu memperkuat kekuasaan kehakiman dan prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus (case), dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi “tiang utama” penegakan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan judicial review memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, yang dapat dikualifikasi antara lain sebagai berikut: Mengadili dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Mengadili dan memutus suatu peristiwa konkret; dan Kinerja kelembagaan Mahkamah Agung. Selanjutnya, apabila Mahkamah Agung dalam pelaksanaan kewenangannya tidak segera dan seketika menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung akan dianggap melakukan hal yang inkonstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi akan dianggap sebagai lembaga yang putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pada akhirnya, kedua pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini akan mendapatkan delegitimasi dari masyarakat pencari keadilan. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap upaya penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue