cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 28 NOMOR 2, 2020" : 6 Documents clear
Relasi Penerapan Automatic Exchange of Information dan Prinsip Kerahasiaan Bank: Perspektif Hukum Perpajakan Tjia Siauw Jan; Zainal Muttaqin; Dewi Kania Sugiharti
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.10900

Abstract

The implementation of access to banking financial information for tax purposes in Indonesia is linked to the secret banking policy. Banking secrecy is not a problem that can stop the implementation of taxation duties because the existing legal elements have supported this action's implementation. However, due to the absence of legal regulations regarding tax implementation mechanisms of banking secrecy, a basic implementing rule must be established to create legal certainty. The concept of automatic exchange of information carried out by the Indonesian state is related to its implementation readiness. By prioritizing disclosure of information supported by existing legal instruments, implementing automatic exchange of information can be carried out, although there are several obstacles faced. Pelaksanaan akses informasi keuangan perbankan untuk kepentingan perpajakan di Indonesia dihubungkan dengan kebijakan rahasia perbankan pada dasarnya rahasia perbankan bukan suatu masalah yang dapat menghentikan pelaksanaan tugas perpajakan karena elemen hukum yang ada telah mendukung akan terlaksananya tindakan tersebut. Namun demikian, berhubung dengan aturan hukum yang belum ada mengenai mekanisme pelaksanaan perpajakan yang bersinggungan dengan kerahasiahan perbankan, maka harus dibentuk aturan dasar pelaksana sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Konsep automatic exchange of information yang dilakukan oleh Indonesia dihubungkan dengan kesiapan atas pelaksanaannya dengan mengedepankan pada keterbukaan informasi yang didukung oleh instrumen hukum yang ada maka pelaksanaan automatic exchange of information dapat dilakukan, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi.
Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani; Shylvia Sandra Djaleha; Yazid Shidqi Faisal
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.11007

Abstract

The study aims to determine the ratio-decendi in the distribution of inheritance for the provision of mandatory will to sibling heirs in the case of Decision Number 58/Pdt.G2012/PA.Wsp. This research is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that a compulsory will is a form of will intended for groups who do not receive a share of the inheritance from the party who has the right to inherit. In the Islamic Law Compilation arrangement, the wills are a right for adopted children who are followed by adoptive parents. In the consideration in the case of Decision Number 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp, it is based on Article 209 KHI, which considers the position of the heir to be the son of the heir on the basis of the heir's closeness to the heir. The ratio-decidendi by the judges in handling this case is the principle of non-retroactivity, that is, laws and regulations may not apply retroactively.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decendi dalam pembagian harta waris atas pemberian Wasiat Wajibah terhadap ahli waris saudara kandung dalam perkara Putusan Nomor 58/Pdt. G2012/PA.Wsp. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat wajibah adalah merupakan salah satu bentuk wasiat yang diperuntukan kepada golongan yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pihak yang memiliki hak untuk mewaris. Dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah adalah hak bagi anak angkat yang diikuti dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam pertimbangan dalam perkara Putusan Nomor 58/Pdt.G 2012/PA.Wsp berpijak pada Pasal 209 KHI, di mana menganggap kedudukan ahli waris sebagai anak dari pewaris dengan dasar kedekatan pewaris dengan ahli waris. Ratio decidendi yang digunakan majelis hakim dalam menangani kasus ini adalah asas non-retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.
Upaya Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Perspektif Kreditor Enny Martha Sasea
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.11909

Abstract

Dalam praktik perbankan, diperlukan tambahan pengamanan berupa jaminan khusus yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan. Salah satunya berupa tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Kreditor perbankan terhadap upaya perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Debitor pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manokwari adalah Kreditor tetap memiliki hak kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit, sehingga Kreditor memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan utang Debitor apabila Debitor tetap beritikad tidak baik. Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan hak tanggungan yang bersifat Droid De Suite. Bentuk perjanjian kredit merupakan hal penting dalam Perlindungan hukum bagi kreditor, karena selain surat perjanjian,perlu adanya Berita Acara Pelaksanaan pembacaan Perjanjian Kredit antara kreditor dan debitor pada saat pengajuan kredit telah disetujui.
Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online Andi Pratiwi Yasni Putri; Ahmadi Miru; Maskun
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v28i2.12617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna layanan belanja online berbasis aplikasi atas penyalahgunaan fitur paylater oleh pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Kota Makassar, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 dan pada beberapa perusahaan aplikasi belanja online yang menyediakan layanan paylater, seperti PT. Trinusa Travelindo (Traveloka), PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), dan PT. Shopee International Indonesia (Shopee). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit (paylater) oleh pihak ketiga melalui aplikasi belanja online telah diterapkan oleh para penyedia jasa fitur paylater. Perlindungan hukum berorientasi pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan), seperti bekerja sama dengan lembaga tersertifikasi di dalam menyimpan dan menjaga keamanan data-data/informasi pengguna, menerapkan sistem keamanan berlapis, dan memberikan edukasi kepada para pengguna jasa. Terhadap kasus pembobolan akun paylater yang telah terjadi, pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan di dalam kebijakan privasi penggunaan layanan, sehingga beban kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen.
Penyelundupan Hukum melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Kuasa Jual di Hadapan Notaris Muhammad Irsyad Aulad; Ahmadi Miru; Oky Deviany Burhamzah
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelundupan hukum melalui perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa jual di hadapan notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus (case), dan pendekatan konseptual (conceptual). Penelitian dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelundupan hukum melalui pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris dilakukan dalam bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh pembeli. PPJB dan Kuasa Menjual dibuat sebagai cara pembeli untuk menghindari pembayaran BPHTB, karena pembeli tersebut berniat untuk menjual kembali tanah yang dibelinya. Tindakan yang dilakukan oleh pembeli pertama tergolong sebagai penghindaran pajak (tax avoidance), sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum perpajakan. Akibat penyelundupan hukum melalui pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris yaitu akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Akta yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak maka akta-akta tersebut dapat dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan pada pengadilan.
Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana Ully Tasya Simanungkalit; Amir Ilyas; Ratnawati
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penodaan agama dalam perspektif penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya di lapangan. Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum dikelola dengan baik karena masih bersifat insidentil dan adanya ego sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan komando kepada anggota Tim Pakem dalam melakukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue