cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 91 Documents
Simplifikasi Perizinan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Olien Tempo; Donna Okthalia Setiabudhi
Amanna Gappa VOLUME 34 NOMOR 1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, implementasi SPBE di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat banyaknya regulasi sektoral yang menimbulkan disharmonisasi, tumpang tindih pengaturan, dan kompleksitas birokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi hukum penyelenggaraan SPBE serta mengkaji urgensi penyederhanaan regulasi dalam mendukung implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SPBE yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih tersebar dalam berbagai regulasi yang belum terintegrasi secara harmonis. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi melalui harmonisasi pengaturan, pemetaan regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi berkala, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi menjadi langkah yang diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas implementasi SPBE, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Page 10 of 10 | Total Record : 91