Articles
86 Documents
<![CDATA[Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Marini Abdullah]]>;
<![CDATA[Husen Alting]]>;
<![CDATA[Anshar]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah obyek yang telah dihibahkan terhadap pembatalan hibah tanah. Studi kasus Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah objek yang telah dihibahkan dinyatakan sebagai kebatalan relatif. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana keadaannya disahkan dalam perbuatan hukum yang digantungkan pada kemauan salah satu pihak. Artinya, akibat hukum dapat timbul kepada penerima hibah jika dimohonkan batalnya pada pengadilan untuk memperoleh putusan yang berketetapan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap penerima hibah akan kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pembatalan hibah tanah sebagaimana Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/Pa.Tte pemberi hibah memiliki beberapa hak. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis ]]>
<![CDATA[Wandani Syahrir]]>;
<![CDATA[Sabir Alwy]]>;
<![CDATA[Indar]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perdata terhadap tindakan malapraktik tenaga medis di rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi data empirik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (cases approach). Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, dimulai dari terdaftarnya pasien di loket rumah sakit. Antara kedua pihak akan terjadi dua perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian medis. Rumah sakit memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan terhadap pasien yang maksimal. Sedangkan hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit terdiri dari hubungan ketenagakerjaan dan hubungan berdasarkan kontrak, dengan pola dokter sebagai karyawan dan dokter sebagai mitra. Tanggung jawab perdata tenaga medis terhadap tindakan malapraktik medis yang dilakukan di rumah sakit, dapat terjadi karena tenaga medis dan pasien terikat dengan transaksi terapeutik saat merawat pasien di rumah sakit. Jika terbukti bersalah, maka tenaga medis harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada kedua pihak, yaitu kepada pasien dan juga kepada rumah sakit. Sedangkan tanggung jawab perdata rumah sakit dalam penyelesaian kasus malapraktik medis, sebagai tempat bekerja tenaga medis yang memberikan pelayanan medis terhadap pasien, harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis (vicarious liability).]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi ]]>
<![CDATA[Sheila Febriana Ngiti Sasmita]]>;
<![CDATA[Sabir Alwy]]>;
<![CDATA[Muji Iswanty]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan dan penegakan hukum di bidang medik di Indonesia belum optimal. Beragam kasus sengketa medik yang terjadi dan dieskpos di berbagai media hanyalah merupakan sebagian kecil kasus, puncak dari gunung es (iceberg). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persetujuan tindakan kedokteran atas perluasan tindakan operasi. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum harus dilakukan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Mengenai perlindungan hukum dokter dalam hal terjadinya kasus sengketa terkait persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti dengan senantiasa menerapkan Standar pelayanan minimal, standar prosedur operasional, proses kredensial serta kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.]]>
<![CDATA[Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Iqbal Latief]]>;
<![CDATA[Juajir Sumardi]]>;
<![CDATA[Iin Karita Sakharina]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedaulatan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing atas sengketa antara negara dengan pihak swasta asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing merupakan indikator tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap ketertiban umum yang mengakibatkan suatu putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi apabila putusan arbitrase asing itu bertentangan dengan ketertiban umum yang melanggar undang-undang, kebijakan nasional, hukum nasional atau melanggar kesusilaan. Kedudukan hukum nasional Indonesia dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah merupakan indikator apakah suatu putusan itu melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan terdiri atas akibat hukum perdata dan akibat hukum publik. Akibat hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam putusan arbitrase tidak dapat terpenuhi dan dijalankan, sehingga kerugian perdata salah satu pihak tidak dapat dipulihkan. Selain itu, akibat hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah berimplikasi pada ketidakpastian pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap beberapa kasus putusan arbitrase.]]>
<![CDATA[Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Zulkifli Aspan]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pada praktiknya, belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan norma lingkungan hidup dalam konstitusi perlu dikuatkan dengan meningkatkan derajat norma lingkungan hidup dalam bagian tersendiri dalam konstitusi.]]>
<![CDATA[Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua ]]>
<![CDATA[Frans Reumi]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum terhadap pengakuan, perlindungan dan pengaturan Peradilan Adat secara normatif dalam kerangka UU Otonomi Khusus Papua. Secara de facto, peradilan adat sebagai salah satu subsistem penyelesaian alternatif pelanggaraan adat atau sengketa adat yang masih tetap eksis pada masyarakat hukum adat tertentu di Papua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan kewenangan peradilan adat harus menegaskan kasus-kasus pelanggaraann adat atau sengketa adat mana yang menjadi kewenangan peradilan tersebut dengan peradilan negara. Walaupun sesungguhnya peradilan adat tidak mengenal pembedaan perkara pidana dan perdata yang merupakan konsep hukum jajahan Belanda, namun untuk mengidentifikasi batas-batas kewenangan antara peradilan adat dan peradilan negara, untuk mengadili suatu perkara (objek), seharusnya dipilah antara perkara adat yang termasuk pelanggaran adat atau sengketa adat (dalam hukum negara masuk ranah hukum perdata) dan perkara adat yang termasuk pelanggaran adat atau delik adat.]]>
<![CDATA[Mediasi sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Negeri ]]>
<![CDATA[Jonhi Sassan]]>;
<![CDATA[Andi Tenri Famauri]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan (pressure value) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Manokwari belum berjalan dengan baik, walapun sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum efektif pencapaiannya yang signifikan, hal ini dapat dilihat hanya sekitar 20% (dua puluh persen) yang berhasil di mediasi dan 80% (delapan puluh persen) lanjut proses persidangannya, di karenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berdamai sangat kurang, sedangkan mediasi secara adat sangat efektif dari sisi waktu yang tidak terbatas, biaya murah, tidak perlu juga menggunakan pengacara, karna niat awal dari kedua belah pihak adalah perdamaian.]]>
<![CDATA[Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah ]]>
<![CDATA[Husna Handayani]]>;
<![CDATA[Aminuddin Ilmar]]>;
<![CDATA[Muhammad Aswan]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan adanya kejelasan mengenai honorarium PPAT serta untuk mewujudkan keadilan melalui pemerataan honorarium PPAT. Penerapan prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan keadilan distributif yang menilai keadilan dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan pada hak, jasa, uang dan juga jabatan, sehingga PPAT merupakan suatu jabatan yang mana menerima haknya berupa honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Tantangan dan Perkembangan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan ]]>
<![CDATA[Toar Neman Palilingan]]>;
<![CDATA[Cobi Elisabeth M. Mamahit]]>;
<![CDATA[Syamsia Midu]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan banding administrasi tidak secara tegas disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun substansi peraturan tersebut pada dasarnya pada intinya memberikan kewenangan kepada Menteri Agraria untuk melakukan pembatalan sertipikat sehingga peneliti tertarik mengkaji mengenai filosofi banding administrasi sebelum upaya hukum melalui peradilan tata usaha Negara dan penerapan banding administrasi dalam penyelesaian sengketa administrasi sertipikat hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif (internal review) dan litigasi di peradilan (judicial review) merupakan kombinasi instrumen dalam menjamin konsistensi tegaknya pilar-pilar negara hukum, khususnya bagi pemenuhan keadilan administratif (administrative justice) warga negara oleh negara c.q. pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dan pengadilan harus berbagi tugas dan peran guna saling melengkapi pemenuhan keadilan administrasi. Akibat Hukum tidak diajukannya upaya administrasi dalam sengkata tata usaha negara, hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Jefferson Hakim]]>;
<![CDATA[Rizal F]]>;
<![CDATA[Nurwinardi Nurwinardi]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaku tindak pidana memanfaatkan aset kripto sebagai instrumen untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena aset kripto dinilai memberikan keamanan transaksi yang lebih baik, anonimitas, serta terbebas dari intervensi pihak pemerintah dan institusi keuangan. Untuk kepentingan pembuktian perkara pidana, penegak hukum perlu untuk melakukan penyitaan aset kri5pto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Namun, belum ada ketentuan teknis yang mengatur penyitaan aset kripto serta aset kripto memiliki keunikan tertentu, salah satunya nilainya yang fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah aset kripto merupakan komoditi digital yang bergerak namun tidak berwujud. Penyitaan terhadap aset kripto dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto, bank yang menyediakan akun virtual, dan pihak terkait serta meminta izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu, penentuan nilai aset kripto sehubungan dengan penyitaan dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu.]]>
