Articles
86 Documents
<![CDATA[Kepastian Hukum Jual Beli Tanah dengan Kepemilikan Berdasarkan Perjanjian Nominee ]]>
<![CDATA[Wahyuni Hartono]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum jual beli tanah yang objek perjanjiannya berdasarkan perjanjian nominee. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap jual beli tanah yang kepemilikannya berdasarkan perjanjian nominee, yaitu dapat diperoleh ketika perjanjian jual beli yang dilakukan disertai dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT serta telah dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan dan dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah yang didaftarkan. Kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah beserta bangunan diwujudkan dalam pemberian tanda bukti hak yang secara jelas menunjukan jenis hak atas tanahnya, subjek hak, dan objek haknya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial ]]>
<![CDATA[Imam Syahbana]]>;
<![CDATA[Hasbir Paserangi]]>;
<![CDATA[Marwah Marwah]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari masyarakat dalam menggambarkan kondisi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Batik Palbatu memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap desainer batik betawi dengan mengizinkan desainer menggunakan Merek RBP untuk melindungi Batik Betawi sebagai kepemilikan. Dalam upaya melindungi Desainer Batik Betawi yang bekerja di RBP, RBP mendaftarkan pada rezim Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000680767. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri dengan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi bagaimana cara melakukan pengajuan permohonan serta membantu dalam pengaduan apabila terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Ahli Waris Lainnya dalam Pembuatan Akta Jual Beli Antara Orang Tua dan Anak ]]>
<![CDATA[Ade Ariyani B. Rayu]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan peralihan hak atas tanah antara orang tua dengan salah satu anaknya melalui akta jual beli menurut hukum perikatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dengan salah satu anaknya sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian serta disetujui oleh calon ahli waris lainnya. Namun perjanjian tersebut memiliki sensitivitas hukum yang tinggi karena bersinggungan dengan hukum pewarisan. Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris lain dalam pembuatan akta jual beli tanah antara orang tua dengan salah satu anaknya adalah dengan cara memasukan klausul pengaman akta parti yang memuat persetujuan anak-anak lainnya terhadap pengikatan jual beli tanah dan bangunan tersebut antara orang tua mereka dengan salah satu anaknya atau saudara mereka. Pentingnya klausul pengaman demikian agar akta tersebut tidak menjadi objek sengketa pewarisan di pengadilan. Jikapun akta tersebut menjadi salah satu dokumen yang dihadirkan di persidangan, dan notaris dipanggil menghadap sebagai saksi di persidangan, maka klausul pengaman tersebut akan menerangkan dirinya sesuai apa yang dikehendaki dan disepakati para pihak dan pihak lain dalam akta.]]>
<![CDATA[Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata ]]>
<![CDATA[Ardhian Wahyu Firmansyah]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>;
<![CDATA[Faissal Malik]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v30i1.22163
<![CDATA[Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik hadir seiring dengan perkembangan zaman di era digitaliasi berbasis teknologi informasi. Kehadirannya pun terkait dengan seluruh aspek kehidupan termasuk dalam dunia hukum dan peradilan. Permasalahan keabsahan, kedudukan, dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata sampai sekarang masih dalam perdebatan karena belum adanya hukum acara perdata yang mengatur tentang bukti elektronik tersebut. Kedudukan dan kekuatan bukti elektronik sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam ranah hukum perdata belum ada ketentuan yang mengatur alat bukti elektronik ini. Persoalan yang lebih luas juga terjadi dalam masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Retroaktif ]]>
<![CDATA[Soedharmanto Soedharmanto]]>;
<![CDATA[M. Syukri Akub]]>;
<![CDATA[Nur Azisa]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v30i1.22167
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan undang-undang terhadap penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan bentuk perubahan undang-undang untuk menjaga keselarasan dan kaharmonisan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Implikasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang diuji termasuk dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan asas retroaktif terkait adanya perubahan perundang-undangan, menganut teori materil terbatas. Penerapan prinsip menguntungkan dalam hal terjadinya perubahan perundang-undangan secara retroaktif masih terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan korban. Kecenderungan prinsip menguntungkan lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu atau pelaku tindak pidana.]]>
<![CDATA[Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum) ]]>
<![CDATA[Musakkir]]>;
<![CDATA[Ratnawati]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v30i2.23551
<![CDATA[Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Upaya agresif komponen bangsa terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, yakni; Pencegahan, Rehabilitasi dan Penegakkan Hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological approach), yaitu menganalisis implementasi aspek hukum (normatif) dan mendeskripsikan aspek sosiologi hukum (empirik) terhadap pemulihan korban pengguna narkoba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen secara cermat dan optimal. Program rehabilitasi yang dijalankan adalah model terapi komunitas dan masih terbatas pada rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan rehabilitasi vokasional belum dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Sosialisasi program rehabilitasi belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Metode dan substansinya sebagian besar tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau belum selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam ]]>
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v30i2.23563
<![CDATA[Pemerintah memiliki otoritas dalam pengendalian izin usaha. Tidak hanya memperhatikan satu aspek ekonomis semata, namun yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan izin yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological aproach). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi konflik sumber daya alam oleh pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan di lapangan, namun hasil penelitian menujukkan bahwa masalah ganti-rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelakuusaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak merata. Ganti rugi lahan berada pada posisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, masalah lingkungan, konflik tenaga kerja dan yang paling rendaha dalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha. Mencermati karakteristik masyarakat Maluku Utara dan para pelaku usaha yang telah diidentifikasi model konflik yang terjadi ketidakseragaman. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka perolahan tanah bagi kepentingan investasi. Model pemebesan lahan dengan cara jual beli yang diterapkan selama ini telah menghilangkan hak kepemilikan dari masyarakat atas tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen: Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang ]]>
<![CDATA[Arfanita Arfanita]]>;
<![CDATA[Insarullah Insarullah]]>;
<![CDATA[Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v30i2.24100
<![CDATA[This study aims to determine the effectiveness of supervision of the production of refilled drinking water and the role of the Consumer Dispute Settlement Agency in providing legal protection to consumers in Palu City. This study uses empirical legal research on the operation of law (law in action) in society. The results show that legal protection for consumers of refilled drinking water is the responsibility of local governments. Supervision of refilled drinking water production in Palu City needs to be more adequate than expected by consumers. The public does not fully know the Consumer Dispute Settlement Agency, so since its establishment until this research, there has never been a consumer dispute over refilled drinking water before being tried at the Palu City Consumer Dispute Settlement Agency. Therefore, it is necessary to provide guidance and outreach to the community regarding the feasibility of refilling drinking water and the institutional existence of the Consumer Dispute Settlement Agency.]]>
<![CDATA[Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian ]]>
<![CDATA[Aziza Aulya]]>;
<![CDATA[Andi Pangerang Moenta]]>;
<![CDATA[Hamzah Halim]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v30i2.24214
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Hal ini terbukti dalam beberapa partai politik diantaranya Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Nasdem yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat dipastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacat dan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diuji dalam konteks Undang-Undang Partai Politik, maka dapat dipastikan partai tersebut melanggar. Affirmative action telah diatur dalam ketentuan nasional. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun pada tataran praktis, kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi ]]>
<![CDATA[Alfredy Alfredy]]>;
<![CDATA[Sri Susyanti Nur]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v30i2.24603
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tanah tongkonan sebagai harta pusaka yang tidak terbagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Tongkonan Remen, Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah tongkonan yang berada dalam wilayah adat tongkonan adalah tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran) suku Toraja. Keluhuran tersebut juga menjadi nilai yang merekatkan seluruh anggota keluarga dan representasi lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Dalam sistem pengelolaan aset berupa tanah tongkonan dan wilayah adat tongkonan ditandai dengan adanya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai pengelola dalam hal pemanfaatan tanah komunal dan pemeliharaan harta pusaka tongkonan secara berkala. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musywarah rumpun sebuah tongkonan.]]>
