Articles
86 Documents
<![CDATA[Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional terhadap Hak atas Lingkungan ]]>
<![CDATA[Ashri, Abdul Munif]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan dinamika konseptualisasi hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional. Dimarkahi dengan pengadopsian Resolusi No. 76/300 oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2022, pengakuan internasional terhadap hak atas lingkungan mendapat momentumnya setelah 50 tahun Deklarasi Stockholm (1972). Sementara itu, dinamika di tingkat nasional dan regional menunjukkan perkembangan progresif. Terlepas bahwa Deklarasi Stockholm tidak menyatakan eksistensi hak atas lingkungan secara eksplisit, ditengarai jikalau teks “soft law” itu memberi pengaruh signifikan dalam konstitusionalisasi hak atas lingkungan di tingkat nasional. Dengan mengandalkan teori yang diajukan Besson terkait validasi dan legitimasi timbal balik terhadap HAM, artikel ini mengargumentasikan bahwa rekognisi hak atas lingkungan melibatkan interaksi yang erat antara norma hukum internasional dan nasional, sebagaimana pengakuan itu didorong oleh perkembangan “konstitusionalisme lingkungan” dan rekognisi hak atas lingkungan secara regional.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum ]]>
<![CDATA[Setiabudhi, Donna Okthalia]]>;
<![CDATA[Apituley, Jovano Abraham Alfredo]]>;
<![CDATA[Umar, Muhammad Farhan]]>;
<![CDATA[Palilingan, Toar Kamang Ronald]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual semakin kompleks problematikanya saat menemui tahapan penerapan dan penegakan hukum. Jika dilihat dari substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efesien dengan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya seringkali substansi hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, karena berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi socio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek substansi hukum (legal substance), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komperhensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan ]]>
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>;
<![CDATA[Hasyim, Dahlai]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Salah satu kasus yang saat ini marak dan belum ada kejelasan penyelesaian hingga saat ini yaitu kasus pembajakan buku. Kasus ini sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan dan sangat krusial. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam penguruan tinggi yang berada di Kota Ternate, sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus. Banyaknya jumlah mahasiswa tersebut tentu tidak sebanding dengan pasokan buku sebagai bahan pengetahuan pada beberapa tokoh buku yang saat ini aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama toko-toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selekta, Gramedia, dan toko buku Kulaba yang diketahui terdapat buku-buku bajakan yang kemudian dijual. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta dilindunggi hasil karyanya. Upaya perlindungan yang dilakukan berdasarkan observasi dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatan belum dilakukan sehingga progres kasus ini terus berkembang.]]>
<![CDATA[Kedudukan Bank Tanah dalam Rangka Retribusi Tanah ]]>
<![CDATA[Abd Kadir, Mirnawati]]>;
<![CDATA[Alting, Husen]]>;
<![CDATA[Alaudin, Rusdin]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembentukan bank tanah dalam system hukum tanah di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan bank tanah di Indonesia dalam pelaksanaan Retribusi tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa kedudukan bank tanah dalam rangka retribusi tanah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum, sebaliknya, hanya menguntungkan kepentingan para investor sebagai pemilik modal. Terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan, membuka peluang investasi, memperparah monopoli tanah. Selain itu, hadirnya bank tanah, secara tidak langsung pemerintah mengulang kembali atau mangadopsi asas domein verklaring dan menyelewengkan hak menguasai negara. Semangat dan cara kerja bank tanah ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah.]]>
<![CDATA[Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Setlight, Mercy Maria Magdalena]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Diana R.]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks, sebab tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun telah menjadi isu universal dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberian hak kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, baik oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksananya.]]>
<![CDATA[Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Frederik, Wulanmas Anna P. G.]]>;
<![CDATA[Ringkuangan, Deine R.]]>;
<![CDATA[Tuwaidan, Herry F.D.]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendaftaran tanah yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa substansi hukum pendaftaran tanah di Indonesia pada dasarnya telah berupaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, namun pada tataran praktis, penerapan ketentuan tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum karena tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara tanah. Dengan tidak adanya suatu kepastian hukum, maka hak-hak masyarakat suatu saat dapat digugat, dan kita tidak akan tahu kapan gugatan itu akan muncul, karena pada dasarnya sertifikat tersebut bukanlah jaminan yang kuat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemindahan Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara ]]>
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>;
<![CDATA[Sangaji, Faisal I]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, justru memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah terhadap pendirian tiang listrik yaitu pertama perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan preventif terhadap hak-hak masyarakat di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.]]>
<![CDATA[Kerangka Desentralisasi Asimetris dalam Memperkuat Hubungan Internasional di Wilayah Perbatasan Asia-Pasifik ]]>
<![CDATA[Pinori, Josepus Julie]]>;
<![CDATA[Setiabudhi, Donna Okthalia]]>;
<![CDATA[Palilingan, Toar Kamang Ronald]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini membahas kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik. Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi geografis yang strategis, berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju pasar global. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Pasifik, tantangan masih dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ini. Melalui analisis terhadap kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung, artikel ini menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan perbatasan, pengembangan ekonomi maritim, dan penguatan potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks hubungan luar negeri.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Investor pada Transaksi Repurchase Agreement: Studi Kasus Gagal Serah di PT. Hanson Internasional Tbk ]]>
<![CDATA[Rahmah, Dian Maris]]>;
<![CDATA[Abubakar, Lastuti]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Otoritas Jasa Kuangan (OJK) telah menerbitkan pedoman standar pelaksanaan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) dengan tujuan untuk melindungi para pihak dalam Transaksi Repo, tetapi dalam praktik masih ditemukan kasus terkait dengan Transaksi Repo di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam Transaksi Repo. Salah satunya adalah kasus gagal serah pada tanggal pembelian kembali dalam Transaksi Repo PT. Hanson Internasional Tbk. yang mengakibatkan kerugian bagi investor penjual. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam Transaksi Repo saham apabila terjadi gagal serah pada saat jatuh tempo pembelian kembali. Penelitian hukum ini merupakan penilitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penjual adalah, investor penjual hanya menerima pembayaran sejumlah denda yang telah disepakati dari pihak pembeli. Investor penjual dapat pula menuntut ganti rugi berupa bunga kepada perusahaan efek yang bertindak sebagai agennya, apabila gagal serah tersebut disebabkan pula oleh kelalaian perusahaan efek tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan pengamanan terhadap efek yang menjadi objek transaksi Repo selama jangka waktu Transaksi Repo dengan menerapkan sistem pembekuan atau pemblokiran terhadap efek yang dijadikan sebagai objek Transaksi Repo.]]>
<![CDATA[Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi dan Fasilitasi dalam Pengawasan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Akbar, Haeril]]>;
<![CDATA[Sukardi]]>;
<![CDATA[Radian Salman]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembentukan peraturan daerah yang semakin hari semakin bertambah memerlukan kontrol dari pemerintah untuk menghindari terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan. Kontrol tersebut dilakukan dengan metode pengawasan preventif melalui pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Namun pelaksanaan pengharmonisasian mengalami dualisme kewenangan, yakni harmonisasi oleh Kemenkumham dan fasilitasi oleh Kemendagri. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pengharmonisasian kepada Kemenkumham merupakan kebijakan yang sentralistik namun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di daerah. Peran pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah tidak dapat diabaikan sepenuhnya sehingga perlu mengakomodir kepentingan pengawasan kemendagri terhadap pembentukan peraturan daerah. Untuk itu pemerintah harus mengatur pelaksanaan pengharmonisasian secara kolaboratif antara Kemenkumhan dan Kemendagri, sehingga pelaksanaan pengawasan preventif peraturan daerah dapat berjalan optimal dan tidak dilaksanakan dalam dua metode yang berbeda.]]>
