cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
amannagappa.fhunhas@gmail.com
Editorial Address
Ruang Publikasi Lt. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AMANNA GAPPA
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785     DOI : http://dx.doi.org/10.20956/agp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 91 Documents
 6   7   8   9   10 
Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Alauddin, Rusdin; Alting, Husen
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu indikasinya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang hanya melayani wilayah perkotaan, sementara desa-desa terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat Kota Tidore Kepulauan atas lingkungan yang baik dan sehat belum terpenuhi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh pencemaran sampah yang tersebar di berbagai lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti tempat penampungan dan pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk melalui program Bank Sampah. Namun, implementasi program ini belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya penyadaran masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten, sehingga target pengelolaan dan penanganan sampah yang direncanakan tidak berjalan optimal.
Optimalisasi Penyelesaian Aset: Tinjauan Kritis Kebijakan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Sasmita, Dony; Suryanovi, Sri; Yunassanah, Selvia; Jimmy, Charles
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kebijakan (yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020) dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T). Dari 1.020 aset yang terdaftar sejak tahun 1989, sampai dengan 5 Agustus 2024 baru diselesaikan sebanyak 568 aset, sedang sisanya sebanyak 452 aset belum diselesaikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum dan non-hukum sebagai dasar analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, Pasal 10 PMK 62 mengandung ketidaksetaraan cara pandang negara dalam menyelesaikan ABMA/T antara yang dikuasai pemerintah dengan yang dikuasai pihak ketiga; kedua, Pasal 36 PMK 62 tidak selaras dengan UUPA terkait penerapan prinsip kepastian hukum; ketiga, Pasal 19 s.d. 32 PMK 62 memuat besaran kompensasi yang memberatkan; keempat, Pasal 32 PMK 62 menyebabkan penyelesaian ABMA/T melalui keringanan kompensasi secara riil tidak sepenuhnya tuntas; kelima, Pasal 30 dan 41 PMK 62, mempersulit penyelesaian ABMA/T karena mengandung ketidakadilan dan kesewenang-wenangan; keenam, Pasal 33 s.d. 34 PMK 62 memuat syarat pembuktian dengan putusan pengadilan Incracht yang sulit dilaksanakan. Saran dalam kajian ini adalah agar dilakukan pembaruan terhadap kebijakan yang menjadi kendala penyelesaian ABMA/T sebagaimana terurai dalam pembahasan dengan preskripsinya.
Institutionalizing Customary Land Rights: Insights from the Hatam Tribe’s Ulayat Rights, West Papua Yunus, Ahsan; Ibrahim, Nanang
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The marginalization of indigenous ulayat rights in Indonesia, particularly among the Hatam Tribe in Manokwari Regency, highlights critical gaps in legal recognition and socio-political inclusion, underscoring the urgent need for institutional frameworks that balance traditional practices with modern governance. This study seeks to address this gap by providing an in-depth analysis of the distinctive challenges and opportunities involved in institutionalizing customary law for the Hatam Tribe. The research focuses on examining the institutionalization process of the Hatam Tribe’s customary law in Prafi District, Manokwari Regency, West Papua, Indonesia. Using an empirical approach, the study gathered data from respondents representing the Manokwari Traditional Institution, the local government, and the community. A qualitative descriptive analysis was employed to interpret the findings. The results show that institutionalizing the ulayat (customary land) rights of the Hatam Tribe requires prioritizing justice by fostering collaboration between government bodies and indigenous communities to identify and validate these rights while ensuring comprehensive legal protection. Additionally, systems should be implemented to empower the Hatam Tribe to independently manage and benefit from their natural resources. This process must uphold and integrate local wisdom and traditional legal frameworks to preserve the tribe's cultural practices and social structures. Consequently, the institutionalization of ulayat rights should transcend mere formal recognition, aiming instead to achieve tangible social and economic justice for the indigenous community.
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Merek Berdasarkan First to File Principle: Konflik Hukum Skyworth dan Skyworth-RGB Cristi, Echa
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skyworth Group Co., Ltd.,asal negara China mengajukan pendaftaran merek miliknya yaitu SKYWORTH ke Direktorat Merek di Indonesia, namun statusnya di tolak dengan alasan sudah ada merek yang serupa yaitu SKYWORTH-RGB telah terdaftar terlebih dahulu atas nama orang lain. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan, penyusunan dan sistematisasi data. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu berdasarkan sistem first to file principle pihak yang paling berhak atas merek Skyworth adalah pihak Skyworth Group Co., Ltd., milik China. Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 telah sesuai dengan sistem first to file principle. Akibat hukum atas putusan  ini berupa pembatalan dan pencoretan merek Skyworth-RGB milik Linawaty Hardjono dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek diwajibkan untuk menerbitkan sertifikat merek Skyworth atas nama Skyworth Group Co., Ltd.
Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa Hasim, Muhammad Rizal; Gunawan, Bambang Ady; H, Wildanah; Samma, Rasma
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.
Reformulasi Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Kriminologi Sudarno; Karim, Muhammad Said
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Statistik kriminal mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, angka ini diyakini belum mencerminkan keseluruhan realitas, karena kemungkinan masih banyak kasus yang tidak tercatat atau tidak teridentifikasi oleh otoritas maupun masyarakat, yang dikenal sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime). Reformulasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menetapkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia dilakukan dua tahun sebelum masa hukuman pokok berakhir. Penetapan waktu ini disebabkan oleh keterbatasan medis terkait durasi efektivitas suntikan kebiri kimia dalam tubuh terpidana. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dan sinergi dalam proses pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan kebingungan di antara aparat penegak hukum.
Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Kasus Lapindo Brantas Inc) Ikhsan Prasetya Fitriansyah
Amanna Gappa VOLUME 34 NOMOR 1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nasionalisasi perusahaan penanaman modal asing (PMA) merupakan langkah yang dilakukan oleh negara untuk mengendalikan aset perusahaan asing demi kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, atau menjaga kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan nasionalisasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan hukum internasional, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perusahaan PMA yang terkena dampak nasionalisasi. Kasus Lapindo Brantas Inc., yang terlibat dalam semburan lumpur panas di Sidoarjo, dianalisis sebagai studi kasus nasionalisasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nasionalisasi dapat dilakukan selama memenuhi syarat kepentingan umum dan diikuti dengan kompensasi yang adil kepada investor asing. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya keselarasan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam perlindungan investor asing.
Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) pada Flash Sale melalui Live Streaming Aplikasi Tiktok Marissa Ayu Niar; Ermanto Fahamsyah; Galuh Puspaningrum
Amanna Gappa VOLUME 34 NOMOR 1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk dan menemukan inovasi guna mempertahankan eksistensi di dalam pasar, dengan berbagai promosi dalah satunya flash sale dengan menggunakan fitu live streasming aplikasi Tiktok. Namun, dalam prakteknya penetapan harga yang sangat rendah dalam flash sale seringkali dikaitkan dengan praktek jual rugi (predatory pricing) yang telah dilarang pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satunya ialah indikasi pada live streaming oleh brand skincare SCORA pada flash sale 3.3 Special Deals. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai dugaan praktek predatory pricing pada flash sale melalui live streaming aplikasi Tiktok dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pesaing akibat adanya jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan date sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flah sale yang dilakukan melalui live streaming aplikasi tiktok tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk jual rugi dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal 20 dan bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.
Kedudukan Aset Digital berupa Cryptocurrency sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia dan Inggris May Lany Putri Carrlyn Hondro; Lintang Yudhantaka
Amanna Gappa VOLUME 34 NOMOR 1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset digital berupa cryptocurrency sebagai bagian dari harta pailit dalam hukum kepailitan Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan dan pengakuan aset digital dalam hukum kepailitan Inggris. Permasalahan penelitian difokuskan pada ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai aset digital dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam praktik kepailitan, khususnya terkait penguasaan, penelusuran, dan pemberesan aset digital. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori hukum kebendaan, teori kepastian hukum, serta konsep harta pailit dalam hukum kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aset digital memenuhi unsur-unsur benda dan memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta pailit. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang jelas dalam hukum kepailitan Indonesia menimbulkan kendala praktis bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset digital. Sebaliknya, hukum kepailitan Inggris melalui pendekatan common law serta berlakunya Property Act 2025 telah secara tegas mengakui aset digital sebagai benda yang dapat menjadi bagian dari harta pailit, sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi serta perlindungan yang lebih efektif bagi kreditor.
Penataan Sistem Pemajakan Aset Kripto: Perspektif Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak Eka Merdekawati Djafar; Aulia; Ahsan Yunus
Amanna Gappa VOLUME 34 NOMOR 1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan ekonomi digital membawa perubahan signifikan dalam pasar keuangan global, terutama aset kripto di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan tantangan dalam aspek perpajakan khusunya dalam kepastian dan kepatuhan wajib pajak aset kripto. Diterbitkannya PMK Nomor 50 Tahun 2025memperlihatkan perubahan paradigma pemajakan aset kripto dengan penegasan aset kripto dipersamakan dengan surat berharga sehingga tidak dikenakan PPN. Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji model sistem pemungutan pajak aset kripto serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak aset kripto di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian memaparkan bahwa PMK Nomor 50 Tahun 2025. Penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pemungutan pajak dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dirancang secara sistematis melalui penggabungan sistem pemungutan self assessment dan sistem withloding. kesesuaian sistem pemungutan pajak yang terdapat PMK Nomor 50 Tahun 2025 dengan asas kesederhanaan masih dapat dikatan belum optimal karena masih terdapat kompleksitas; (2) penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai klasifikasi aset kripto, objek pajak, dan tarif pajak sehingga secara normatif mendorong kepatuhan wajib pajak aset kripto.

Page 9 of 10 | Total Record : 91

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 34 NOMOR 1, 2026 VOLUME 33 NOMOR 1, 2025 VOLUME 32 NOMOR 2, 2024 VOLUME 32 NOMOR 1, 2024 VOLUME 31 NOMOR 2, 2023 VOLUME 31 NOMOR 1, 2023 VOLUME 30 NOMOR 2, 2022 VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 VOLUME 29 NOMOR 1, 2021 VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 VOLUME 28 NOMOR 1, 2020 VOLUME 27 NOMOR 2, 2019 VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, 2018 VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 More Issue