cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2018): Juli" : 5 Documents clear
Pengalaman Empiris Proses Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur 2018 di Kabupaten Ponorogo Ida Royani; Ekapti Wahjuni DJ; Robby Darwis Nasution
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The socialization process in practice democracy as the selection is essential, It will have been fixed in the constitution of the institutional, During this time they have votes are missing or even to evaluate the success of the participation of determined from the about the the socialization process will be paid out starting, Institutionally in an election regional leaders the role of sub district election committee is very important, Particularly related to startegi that was undertaken in the socialization phase. The socialization process of sub-district election committee (PPK), does not success in Galag Village, Slahung sub district in Ponorogo Regency, An example of this was reflected in the amount of members of the village community ferociously who uses their voting right in 2018 year general election is now, Because has decreased compare 2 (two) election beforehand Empirical experience the socialization process in the implementation of election East Java 2018 in Ponorogo Regency.
Kondisi Sosial dan Politik di Desa yang Bercorak Majemuk Roin Khasanah; Jusuf Harsono; Yusuf Adam Hilman
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional autonomy has many make a change in the level of village, because in the village looked of Pluralis, so that it will appear the potential problems related to the difference existing, these differences can bring up conflict, so that needs to be done an act of, to resolve potential does. Klepu Village, Sawoo Subdustrict,  Ponorogo Regency is an example of a village that had such as shades of the variation in , there are from the research potential difference in practice political in the village, was triggered by differences of religion that is the Islamic and Christian in a village, even though the conflict does not occur in physical form, however problems appear in line with government remodeling inclined to decentralization
Konflik Internal Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sulawesi Selatan Ghalib Alydrus; Jayadi Nas; Adi Suryadi Culla
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  terbagi menjadi dua pokok pembahasan pertama membahas konflik internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan dan Membahas  Upaya  Penyelesain Konflik Internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat, sehingga Peneliti menganalisis dalam Bentuk  Konflik yang terjadi  harus terkait pada  Penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan  studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik trianggulasi data, reduksi data, Penyajian  data dokumen dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Konflik Internal Dewan Pimpinan  Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan Terjadi Karena adanya Persaingan Politik merebut  Jabatan Ketua Umum dan Perbedaan Kepentingan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Upaya yang dilakukan untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat Daerah Sulawesi  Selatan  menyebabkan terbentuknya  konflik horizontal yang membagi dua kubu  dalam Partai Demokrat, Kubu Reza Ali pada Ni’matullah dan Ilham Arif Sirajuddin pada Syamsul Rizal. Penelitian ini tidak hanya melihat bentuk konflik yang terjadi pada dua kubu tetapi juga bentuk penyelesaian konflik. Bentuk konsep penyelesaian konflik yang penulis dapatkan pada penelitian ini adalah cara yang digunakan Partai Demokrat dalam manajemen konfliknya yaitu. Dominasi berupa mediasi dari DPP Partai Demokrat untuk menyelesaikan kisruh dalam persoalan Musda. Hal itu berfungsi menekan konflik dan menyelesaikan konflik meskipun memiliki dampak-dampak yang terjadi pada kedua pihak yang berkonflik. Akomodasi dengan cara mengakomodir sebagian kepentingan pihak yang berkonflik. Kompromi yaitu melalui tindakan Syamsul Rizal keluar dari arena konflik dalam hal ini Partai Demokrat.
Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto Andi Muhammad Wahyu Arfansyah Bebasa; Muhammad Muhammad; Jayadi Nas
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).
Konflik Elit Partai Golkar Sulawesi Selatan Pasca Peralihan Kepengurusan Syahrul Yasin Limpo ke Nurdin Halid Andi Tika Wulandari; Gustiana Anwar Kambo; Muhammad Kausar Bailusy
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik yang terjadi antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam proses peralihan kepengurusan DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dan penelitian ini berlangsung di lingkungan DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teori konflik dan teori elite politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses peralihan kepengurusan partai Golkar Sulawesi Selatan ini menimbulkan gejolak-gejolak di dalam kepengurusan. Adanya pertentangan dan perbedaan yang muncul ketika DPP partai Golkar mengambil keputusan untuk mengutus pelaksana tugas untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Pada tahun 2015, ketika masih kepengurusan dualimse Yasril Ananta diberikan mandat oleh kubu Agung Laksono untuk menjadi Plt di Sulawesi Selatan, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh pengurus DPD Sulawesi Selatan, hal yang sama terjadi oleh Ibnu Muzir, dan Tanribali Lamo. Hal ini dapat dilihat bagaimana ketokohan Syahrul Yasin Limpo yang masih kuat di Sulawesi Selatan. Sehigga, DPP Partai Golkar akhirnya memberikan mandat pelaksana tugas kepada Nurdin Halid. Munculnya Nurdin Halid di Golkar Sulawesi Selatan membuat proses penggantian ini menjadi cukup alot. Kedatangan Nurdin Halid mendapatkan pertentangan dari kubu Syahrul Yasin Limpo. Meskipun pada masa peralihan kepengurusan ada gejolak-gejolak yang timbul di dalamnya, partai Golkar tidak menganggap itu sesuatu hal yang besar, karena partai Golkar merupakan partai yang sudah matang. Sehingga, partai Golkar dapat melakukan management konflik yang sangat baik. Konflik yang terjadi di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dengan konflik yang terjadi di tingkat pusat, konflik tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 5