cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 2 Number 1, June 2016" : 8 Documents clear
Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah) Wewen Kusumi Rahayu
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1524

Abstract

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) memiliki kewenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengarus utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Tulisan ini membahas mengenai analisis kebijakan PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Maksud dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender di BP3AKB dan mengetahui hal-hal yang memiliki Kecenderungan di dalam PUG di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP).Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal hal yang cenderung mempengaruhi PUG diantaranya tata nilai adat istiadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan keberadaan media massa. Sebagai masukan untuk mensukseskan pelaksanaan PUG oleh BP3AKB adalah melakukan pendekatan khususnya kepada perempuan untuk mau berfikir lebih luas dan tidak terlalu terkekang oleh nilai-nilai tradisi. Selain itu juga harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan agama.                                                      AbstractWomen Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency has authorities which one of them is to empower women. One of the strategies established by the Government is the Gender Mainstreaming (GM). GM is a strategy implemented in order to achieve gender equality through equal access, participation, control, and benefits as the impact of the development. This paper discusses the policy analysis of GM in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The purpose of this paper is to analyze policy that is responsive to gender in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency and acknowledge the issues related to Gender Mainstreaming in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency in Central Java province. The analysis technique used was the Gender Analysis Pathway (GAP).The result of the research showed that the gender mainstreaming policies implemented by BP3AKB of Central Java province still could not overcome gender problems. Gender mainstreaming is influenced by several factors, such as; custom values, the willingness and ability of women in achieving gender equality, and the presence of mass media. This is suggested that there should be a special approach toward women to encourage them to be open minded and not to be constrained by traditional values in assuring the success of the gender mainstreaming program in Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Agency. Moreover, the involvement of community leaders such as traditional and religious leaders should be engaged in order to make this program works successfully.
Pengaruh Semangat Kerja Pegawai Terhadap Keefektifan Organisasi Unit Program BelajarJarak Jauh Universitas Terbuka Makassar Muh. Alwi; Andi Sylvana; Risnaashari Risnaashari
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1520

Abstract

Keefektifan organisasi dalam suatu lembaga sangat ditentukan oleh semangat kerja pegawai yang adadalam organisasi yang bersangkutan. Semakin baik semangat kerja pegawai dalam suatu organisasi, makaorganisasi tersebut akan semakin efektif dalam mencapai dan merealisasikan tujuannya. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh semangat kerja pegawai terhadap keefektifan Unit Program BelajarJarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Makassar. Penelitian ini dilaksanakan dilingkup UPBJJ-UTMakassar. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory-survey dengan sampel dalam penelitianini adalah pegawai di UPBJJ-UT Makassar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang significanantara semangat kerja pegawai terhadap keefektifan organisasi UPBJJ-UT Makassar dengan nilaikoefisien korelasi X dan Y masing-masing 0,94 dan 0,92 dengan persamaan regresi Y = 1,88 + 0,550x. Setiapkenaikan skor pada semangat kerja pegawai (X) sebesar 1 unit akan diikuti oleh kenaikan keefektifanorganisasi (Y) sebesar 0,550 unit pada arah positif dengan konstanta sebesar 1,88. Pegawai yang memilikisemangat kerja yang tinggi dalam suatu organisasi, akan meningkatkan keefektifan organisasi dalam merealisasikantujuan dan sasaran yang telah ditentukan.AbstractThe effectiveness of organization at a certain institution is exactly determined by the morale of the employeesof such organization. The better the morale of the employees is the more effective the organization inachieving and realizing its goals and objectives. The research aims to identify the influence of morale towardsthe effectiveness of Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) or so calledDistance Learning Program Unit of Open University Makassar. The research was carried out at UPBJJ-UTMakassar. The method applied was explanatory-survey involving UPBJJ-UT Makassar employees as researchsample. The results show that there was significant influences of morale towards the effectiveness ofUPBJJ-UT Makassar with a correlation coefficient of X and Y respectively 0.94 and 0.92 with a regressionequation Y = 1,88 + 0,550x. Any increase in scores on employee morale (X) by 1 unit will be followed by anincrease in the effectiveness of the organization (Y) amounted to 0,550 units in the positive direction witha constant of 1.88. Employees who have high morale in a certain organization will enhance the organization’seffectiveness in realizing the goals and objectives that have been determined
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung Yogi Suprayogi Sugandi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1525

Abstract

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, seperti kekurangan makanan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan multidimensi sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan strategi yang komprehensif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Untuk wilayah perkotaan, upaya itu diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). P2KP hadir untuk melaksanakan amanat Program Pembangunan Nasional yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas mendesak untuk segera ditangani. P2KP membawa paradigma baru bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan suatu pendekatan yang berbasis pada prinsip prinsip pemberdayaan komunitas sehingga dalam proses pelaksanaan program perlu dilakukan upaya upaya tertentu yang harus dilakukan oleh komunitas itu sendiri dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin di tingkat kelurahan di perkotaan. Usaha mendorong kemandirian dan kemitraan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan Indonesia telah dilakukan melalui P2KP tahap pertama, kedua, dan ketiga, yang kemudian dilanjutkan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.                                                             AbstractThe social problems faced by the Indonesian people are affected by poverty conditions, such as food shortage, education, health, unemployment, malnutrition, and others. Poverty is a complex and multidimensional development problem. Thus, in order to overcome poverty, a collective effort needs to be done by involving the government and society in developing and implementing comprehensive, integrated, effective, and sustainable strategies. In urban areas, such effort is realized by the Indonesian Government by way of Urban Poverty Program (P2KP). P2KP is present to carry out the mandate of the National Development Program that puts poverty alleviation as an urgent priority for to be addressed immediately. P2KP brings a new paradigm in tackling poverty in sustainable manner by making use of an approach based on the principles of community empowerment so that the program implementation process should contain specific efforts that are done by the community with the primary target is the urban poor people in kelurahan. Several efforts to encourage self-reliance and partnership between community and regional government in elevating urban poverty in Indonesia have been conducted through P2KP in three stages, continued as the National Community Empowerment Program for Urban Community (PNPM Mandiri Perkotaan).
Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara) Muhammad Firyal Akbar
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1521

Abstract

Berbagai kendala dalam program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian ini bertujuanuntuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari program pemberiandana bantuan operasional sekolah (BOS ) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara, denganmelihat atau mengukur evaluasinya menggunakan Kriteria evaluasi seperti efektifitas, kecukupan, perataan,responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif dengan desainpenelitian studi kasus, adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusanmasalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan,wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, denganmelihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksidata, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menujukkan bahwa dari hasil evaluasiprogram pemberian dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju menunjukkanbahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masihada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan kajian ulanguntuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program dana BOS itu sendiri.                                            AbstractVarious problems in the school operational funds program in North Mamuju regency .This study aims toevaluate of the implementation of a program of school operational funds (known as BOS) at the elementarySchools in North Mamuju. The variables of this study are effectiveness, adequacy, alignment, responsivenessand accuracy. This study use qualitative method or approach to the design of case study research,as for that being the cases in this study is the case that the formulation of the research problem. Data wascollected by observation in the field, in-depth interviews, and documentation. The determination of conductedpurposive informant, the informant saw the fit between a candidate with the required information.Data were analyzed with data reduction, data display, and draw conclusions. This study was shows thatthe evaluation of the results of operational assistance grant program at the school in elementary schoolMamuju shows that this program is executed quite well and can continue, but there is still a record to beflaws and weaknesses in the program so it is necessary to review it maximize of success and goals of theprogram itself BOS.  
Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan Muh. Tang Abdullah
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1522

Abstract

Artikel ini adalah review literatur yang bermaksud menjelaskan bagaimana perubahan dalam manajemenpemerintahan dilihat dari perspektif governance. Perspektif governance muncul sebagai solusi terhadapketerbatasan dan kelemahan pada perspektif government yang memandang pemerintah sebagai satu-satunyaaktor yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Padahal kapabilitas pemerintah mengalamipenurunan baik aspek anggaran, manajerial, maupun aparatur dalam menjalankan pelayanan publik danfungsi pembangunan lainnya. Oleh karena itu, sebagian tugas dan fungsi pemerintahan diserahkan ke institusi-institusi lain di luar pemerintah, maka lahirlah apa yang dikenal dengan konsep jaringan kerja kebijakan.                                                AbstractThis article is the review of literature attempting to describe how changes in government management fromthe perspective of governance. Perspective governance emerges as a solution to the limitations and weaknessesin the government’s perspective that sees government as the only actor who carry out the functionsof government. Though the government has decreased capability both aspects of the budget, managerial,and personnel in running public services and other development functions. Therefore, part of the duties andfunctions are handed over to other institutions outside the government, it gives birth to what is known asthe concept of policy networks.
Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1518

Abstract

Permasalahan besar dalam bidang transportasi di suatu kota meliputi antara lain kemacetan, tingginya angkakecelakaan lalulintas, dan semakin tidak amannya akses bagi pejalan kaki. Di beberapa kota di Indonesiaterutama yang memiliki tingkat kemacetan lalulintas yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, danSurakarta banyak dijumpai “pengatur lalulintas” yang sering disebut “polisi cepek” dan sekarang dikenaldengan nama Supeltas (sukarelawan pengatur lalulintas). Mereka disebut Supeltas karena mengatur aruslalulintas yang ramai secara sukarela dan dengan imbalan sukarela dari para pengendara. Walaupun masihbanyak ditemui Supeltas yang tidak menggunakan atribut khusus, tetapi juga banyak dijumpai mereka yangmenggunakan seragam khusus yang berlambangkan kepolisian. Keberadaan mereka mau tidak mau dapatdiakui telah turut membantu mengatasi permasalahan besar diatas. Demikian pula dengan upaya pemerintahdaerah dalam meningkatkan pelayanan transportasi bagi pejalan kaki dengan penyediaan pelican crossing.Tulisan ini akan memaparkan tentang Supeltas dan pelican crossing sebagai ragam inovasi pelayananpublik di Kota Surakarta. Abstract Traffic jam, high number of traffic accidents, and increasingly insecure access for pedestrians are amongthe big issues in the field of transportation. In some cities in Indonesia especially those with high levelsof traffic jam such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, and Surakarta, we can find an interesting phenomenonin which people voluntarily act as a “traffic control” (this person is often called “polisi cepek” andeven now has a more formal term, i.e “Supeltas” or volunteer for traffic control). They hold the name ofSupeltas since they voluntary assist vehicle riders despite in fact they also receive money given by the theriders. Interestingly, most of them wear a special vest with a police attribut. Their work therefore is inevitablyrecognized has helped the traffic problems. At the same time, to improve transportation services forpedestrians, government provide a pelican crossing. This paper will describe about Supeltas and pelican crossing as a public service innovation in Surakarta City.
Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep Mohamad Thahir Haning; La Tamba; Muhammad Yunus; Nurdin Nara
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1523

Abstract

Permasalahan yang krusial dalam desentralisasi pemerintah adalah tarik menarik kepentingan antara dinas-dinas dengan kecamatan. Dalam konteks pelayanan publik, bahwa desentralisasi kewenangan dari dinasdan lembaga teknis lainnya ke kecamatan sudah saatnya dilakukan demi peningkatan pelayanan kepadamasyarakat. Kenyataannya implementasi dari Peraturan Pemerintah bahwa kecamatan merupakan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum berjalandengan maksimal. Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis kewenangan distributif pemerintah kecamatan;2) menganalisis desain struktur organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan kewenanganyang diberikan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik; 3) menganalisis kompetensi SDM yangdibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan teknik “triangulasi” dalam pengumpulan data. Unit analisis iniadalah organisasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini mengindikasikan bahwadesain struktur organisasi pemerintah kecamatan di Pangkep belum memiliki keterkaitan dengan visi, tugaspokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah, desain strukturnya masih berpedoman sepenuhnya padaPP No. 41 Tahun 2007.                                                AbstractThe crucial problems in the government’s decentralization are conflict of interest between departments/offices and district. In the context of public service, decentralization authority from the department/officeand other technical institutions to the district it’s time to do in order to improve services to the community.In fact, the implementation of Government Regulation (PP) that stated if districts are regional work units(SKPD) which carry out the regional administration, has not gone up. This study aimed to: 1) analyze thedistributive authority of the district governments; 2) analyze the design of the organizational structure ofthe government district in accordance with the authority granted to support the delivery of public services;3) analyze the competence of human resources needed in the implementation of public service duties at thedistrict level. This study is a qualitative study using the technique of “triangulation” in the data collection.The unit of analysis is a government organization of districts in Pangkep. The analysis showed that from44 authorities at the district level there were 23 of authorities are still considered to be implemented by therelevant SKPD. Design of the organizational structure of the district governments of Pangkep Regency hasnot own relationship with the vision, the duties and functions of existing local government and its structurestill guided by PP No.41 tahun 
Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hasniati Hasniati
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1519

Abstract

Dana desa ini merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak ditemuikelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuahmodel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desaagar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaandan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkanhasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan danadesa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskankepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkanmasyarakat.AbstractThe village fund is a relatively new policy in Indonesia which may faces some challenges in implementationprocess, particularly accountability issues. This research aims to develop an accountability modelof village fund management that can be referenced by the village government in utilizing village funds tobe more accountable to all stakeholders. The results showed that the village fund management, includingplanning, implementation, and reporting of activities in compliance with the principle of accountability.The model was developed based on the results of this study are named Model Accountability Process. Accountabilityprocess in the management of village fund is the willingness of the village fund managers toaccept responsibility for what was assigned to him in an efficient, effective, equitable, and implemented ina transparent manner with community participation 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue