cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Political Science Journal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 143 Documents
Religious Bodies as Catalyst For National Development in Africa: The Case of The Living Faith Church Omodunbi, Olumide Olumuyiwa; Akinrinde, Olawale Olufemi; Ige, Richard; Olawole, Oluwadamilare
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i2.47061

Abstract

Politics and religion overtime have become two sides of a coin. This is particularly through of Africa, Nigeria inclusive, due to the nature of colonialism that accompanied introduction of Christian religion. No matter how conceived, the activities of the various missionary bodies that came with colonialism brought about development to Nigeria in all spheres of live especially in the education sector. This can be attested to by many schools set up by the Christian missionaries that provided quality education for many generations during and after colonial rule in the country. This paper attempts to investigate the activities of the Living Faith church (Winners Chapel) in bringing development through education. The paper found that the Living Faith church have invested vigorously in the education sector as manifested in the establishment of two Universities and chains of Secondary and Primary schools across the country that have continued to train scores of Nigerians and in turn contributing to the development of the country. Although it has been argued that the type of education provided by this church is too expensive and targeted at the elites when compared to the education provided by the early Christian missionaries. The paper concludes that since governmental authorities at various levels have continued to neglect the education sector in spite of the teeming yearning of Nigerians for quality education, the cost of ignorance cannot be compared to the services rendered by the Living faith church in the education sector and thereby contributing its own quota to the development of Nigeria. Keywords: Religion, Church, Development, Winners Chapel, Education
Respon Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Dalam Kebijakan Pengelolaan Pasar Tumenggungan Di Masa Pandemi Covid-19 Prasmita, Kabul; Sunarto, Sunarto
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i2.48560

Abstract

Kebijakan yang diterapkan Disperindag Kabupaten Kebumen untuk mencegah angka persebaran virus Corona serta menjaga stabilitas ekonomi pedagang di Pasar Tumenggungan yang merupakan pasar tradisional terbesar dan berada di pusat kota merupan hal yang sangat penting menghadapi pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah medeskripsikan dampak Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian di Pasar Tumenggungan Kebumen serta kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 di Pasar Tumenggungan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian berada di DISPERINDAG Kabupaten Kebumen dan Pasar Tumenggungan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi atas sumber data tertulis berupa dokumen dan arsip profil DISPERINDAG Kabupaten Kebumen, arsip profil Pasar Tumenggungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan pengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Pasar Tumenggungan Kebumen antara lain adalah sepinya pengunjung, penurunan pemasukan pedagang, perputaran uang yang semakin lambat. Respon DISPERINDAG Kabupaten Kebumen menghadapi kondisi tersebut adalah mengeluarkan kebijakan di Pasar Tumenggungan berupa pemasangan banner dan stiker himbauan; pengadaan fasilitas cuci tangan; pengadaan bantuan masker; woro-woro protokol kesehatan; pantauan kegiatan pasar; sterilisasi pasar; pengadaan rapid tes; pengurangan target pendapatan; work from home; dan kerja bakti. Kebijakan yang dilakukan DISPERINDAG Kabupaten Kebumen mendapat respon positif dari masyarakat.
Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Diskriptif Kualitatif di Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang) Maulidah, Salasatun; Setiajid, Setiajid
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i2.48839

Abstract

MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA (STUDI DISKRIPTIF KUALITATIF DI DESA PANDANSARI KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG)Salasatun Maulidah, Drs. Setiajid, M.SiProgram Studi Ilmu Politik (S-1), Jurusan Politik dan Kewarganegaran, Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri SemarangE-mail: salasatunmaulidah@gmail.com Abstrak: Terbentuknya desa wisata Pandansari bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Pandansari serta diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Keinginan masyarakat dalam membantu pengembangan pariwisata di desa wisata Pandansari tentunya tidak dapat terlepas dari modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pandansari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan modal sosial dalam pengembangan desa wisata Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus penelitian modal sosial dalam pengembangan desa wisata Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Sumber data diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam unsur modal sosial di desa wisata Pandansari, yaitu: (1) jaringan digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan semua elemen masyarakat; (2) kepercayaan dibagun dengan mengadakan berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat; (3) norma digunakan untuk mengatur kegiatan yang ada di desa wisata Pandansari; (4) nilai yang digunakan adalah nilai khas masyarakat yaitu nilai kedesaan berupa nilai paseduluran, dan gotong royong. (5) resiprocity diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan kegiatan sosial lainnya tidak membeda-bedakan, saling peduli, dan membantu; (6) proactive action berupa perilaku aktif, kreatif, dan inisiatif yang dituangkan oleh pengelola dalam bentuk program. Saran yang diberikan penulis adalah (1) pemerintah Desa Pandansari diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam mempromosikan desa wisata Pandansari; (2) pengelola desa wisata Pandansari diharapkan dapat membuat program dan kegiatan yang inovatif dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Pandansari; (3) masyarakat Desa Pandansari diharapkan dapat menyumbangkan ide/gagasannya terkait pengembangan desa wisata Pandansari.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Electronical Government melalui Aplikasi Blakasuta di Tiga Kantor Kecamatan Kabupaten Brebes Ilman, Ahmad Azis Nur; Arumsari, Nugraheni
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i2.50318

Abstract

Dindukcapil Kabupaten Brebes membuat Aplikasi Blakasuta sejak tahun 2018 Hingga sekarang ini seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Brebes sudah menjalankan aplikasi tersebut, namun dalam penelitian ini objek yang menjadi kajiannya ialah Kantor Kecamatan Brebes, Kantor Kecamatan Jatibarang dan Kantor Kecamatan Songgom. Pada masa pandemi covid-19 instansi pemerintah harus lebih memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelayanan berkonsep e-government harus lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelayanan publik berbasis electronical government yaitu aplikasi Blakasuta di Kabupaten Brebes, dan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanakan aplikasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan dokumentasi. Terdapat dua sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Uji keabsahan yakni melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, sesuai dengan konsep George Edward III mengenai variabel keberhasilan implementasi aplikasi Blakasuta yang meliputi (1) Komunikasi, Komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal: (2) Sumber daya Sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur dan sumber daya finansial (3) Disposisi pelaksanaan implementasi kebijakan aplikasi Blakasuta dapat dinilai komitmen dari Dindukcapil Kabupaten dan (4) Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan aplikasi Blakasuta diatur dalam Peraturan Kepala Dinas. Saran peneliti ditengah pandemi covid-19 penggunaan pelayanan online harus dilakukan, oleh karena itu Dindukcapil Kabupaten Brebes hendaknya memaksimalkan sosialisasi aplikasi Blakasuta dan membuat wifi corner serta menyediakan hardware di lingkungan Kantor Kecamatan untuk masyarakat agar mempermudah penggunaan aplikasi Blakasuta.
Pola Kaderisasi Organisasi Ekstra Kampus: Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP UIN Syarif Hidayatullah Nurtanto, Anggian; Munandar, Aris
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i2.50418

Abstract

Kaderisasi merupakan hal penting dalam organisasi, terutama organisasi perkaderan seperti HMI. Kaderisasi merupakan proses penurunan nilai dari senior ke junior dan menandakan adanya sebuah keberlanjutan dalam sebuah organisasi. Himpuan mahasiswa Islam Komfisip UIN Syarif Hidayatullah dianggap merupakan salah satu komisariat terbaik yang melakukan kaderisasi dan menghasilkan kader-kader berkualitas. Baik dalam prestasi akademik, non akademik maupunn gerakan politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola kaderisasi HMI Komfisip UIN Syarif Hidayatullah Cabang Ciputat? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pola kaderisasi organisasi HMI Komfisip UIN Syarif Hidayatullah terdiri dari 3 fase, yaitu: fase pengenalan, pembentukan dan pengabdian. Dalam fase pengenalan berisi agenda pengenalan ideologi HMI dan rekrutmen anggota, fase pembentukan berisi kegiatan kaderisasi formal, non formal dan informal. Kaderisasi formal memiliki kegiatan terstruktur, sistematis dan berjenjang. Diawali dengan MAPERCA dan Latihan Kader 1 kemudian dilanjut dengan follow up dan upgrading. Kaderisasi non formal terdiri dari kegiatan minat bakat seperti pelatihan menulis, debat, sekolah kepemimpinan, diskusi (study club), akademi insan cita serta rekreasi dan olahraga. Sedangkan kaderisasi informal bersifat pembangunan kualitas SDM berdasarkan rasa kekeluargaan disertai dengan manajemen organisasi. Fase pengabdian dilakukan oleh alumni HMI yang tergabung dalam KAHMI. Metode yang sering dilakukan dalam proses kaderisasi adalah ceramah dan diskusi.
Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i2.42007

Abstract

Hasto Wardhoyo menjabat sebagai Bupati Kulon Progo sejak tahun 2012 menjadikan potensi lokal Kulon Progo mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk lebih dikembangkan. Inovasi kebijakan publik Bupati Kulon Progo melalui kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo mendorong pengembangan potensi lokal untuk melindungi produk lokal Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Efektivitas pelaksanaan kebijakan Publik Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan yaitu Perda Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM, kebijakan yang dibuat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo, ketepatan pelaksanaan yaitu pelatihan pengemasan produk, perizinan HKI, bantuan permodalan dengan bekerjasama dengan perbankan, BUMD, BUMN melalui pinjaman kredit, pemasaran produk melalui Tomira, ketepatan target yaitu untuk target dapat tercapai koperasikabupaten Kulon Progo telah melakukan takeover pada 19 toko modern menjadi Tomira dengan anggota UMKM penyetok, dan ketepatan lingkungan baik Pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, pelaku Koperasi dan UMKM serta masyrarakat memberikan dukungan. 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu jiwa entrepreneurship dan skill masyarakat yang masih rendah, faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komitmen dari para pelaku usaha Koperasi dan UMKM.
Modal Sosial Siti Rochmah Yuni Astuti Dalam Pemilihan Legislatif 2019
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i1.44417

Abstract

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada 17 April 2019 salah satunya yaitu pemilihan legislatif, di Kabupaten Blora sendiri terbagi menjadi lima daerah pemilihan. Salah satu anggota legislatif yang terpilih dari daerah pemilihan Blora 5 yaitu Siti Rochmah Yuni Astuti, kemenangan yang diraih tidak terlepas dari peranan modal sosial yang dimiliki. Adanya peranan modal sosial berupa jaringan, kepercayaan, dan norma berpotensi menjadi strategi dalam mempertahankan kemenangannya ditiga periode berturut-turut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk modal sosial Siti Rochmah Yuni Astuti dalam pemilihan legislatif 2019, dan untuk mengetahui modal sosial yang paling berkontribusi. Objek dari penelitian yaitu modal sosial Siti Rochmah Yuni Astuti dalam pemilihan legislatif 2019 sebagai informan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data berupa: wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing/verification atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Modal Sosial Robert De Putnam. Hasil penelitian: Modal sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh Siti Rochmah Yuni Astuti dalam Pemilihan Legislatif 2019 yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma. Jaringan, kepercayaan, dan norma semuanya memiliki peran, namun yang memiliki kontribusi paling tinggi yaitu jaringan.
Analisis Framming Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 di Surat Kabar Harian Media Indonesia
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i1.45242

Abstract

Surya Paloh as the owner of the daily newspaper Media Indonesia, who is also the chairman of the National Democratic Party (Nasdem) has a major influence on news production in Media Indonesia. Regarding the support of the Nasdem party for the Basuki-Djarot pair in the 2017 DKI Jakarta Pilkada, of course, it has implications for the direction of Media Indonesia reporting which seeks to elevate the pair's political image amidst the issue of SARA that blew during the 2017 DKI Pilkada campaign. This is certainly not followed by the vision that Media Indonesia has, namely "Becoming an Innovative, Straightforward, Reliable, and Most Influential Independent Newspaper". Because in reality, Media Indonesia does not carry out an independent function, namely maintaining the attitude of non-participants. This study used a qualitative method. This study conducted in Jakarta. The data was taken from Media Indonesia news text. The data technique used documentation. The data analysis technique used the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki framing analysis techniques. The data analysis begins with studying data, data reduction, data presentation, and drawing or levers. This study showed that: news framing of the 2017 DKI Jakarta Regional Election in Media Indonesiais carried out by selecting news sources, selecting quotations from news sources, and placing images and idioms that support the news framing. The influence of media owners has an impact on the alignments of media coverage. This shows that media neutrality and objectivity are influenced by media owners. Suggestions from researchers are: media owners should not use their interests in producing news, and provide transparency in the presentation of the news that is displayed. People should be more observant in choosing and digesting messages conveyed in news.
Implementasi Kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i1.48968

Abstract

Implementasi kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Desa Padomasan, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Dasar hukum dari kebijakan program UPPKS ini adalah Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan serta apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan. Deskripsi tersebut berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsaan data melalui teknik triangulasi. Analisis data menggunakan metode interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Padomasan memiliki struktur pelaksanaan sampai ke Desa Padomasan. Implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan dapat dikatakan berhasil, karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari implementasi kebijakan UPPKS di Desa Padomasan dapat dilihat dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keywords : Implementation, UPPKS
Marketing Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Mempertahankan Basis Pendukung di Kabupaten Jepara
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i1.54242

Abstract

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai agamis yang mendominasi di Kabupaten Jepara. Kekuatan yang dimiliki PPP di Kabupaten Jepara berasal dari basis pendukung tetap yang mereka peroleh dari tahun ke tahun. Untuk memperoleh dan mempertahankan basis dukungan dalam suatu partai politik, maka tidak terlepas dari kegiatan menawarkan produk politik atau yang lebih dikenal dengan istilah marketing politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Latar penelitian ini dilakukan di DPC PPP dan Kantor Fraksi PPP Kabupaten Jepara. Fokus penelitian ini adalah marketing politik yang dilakukan oleh PPP dalam mempertahankan basis pendukungnya di Kabupaten Jepara. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan marketing politik PPP di Kabupaten Jepara dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh tokoh, mempertahankan konsistensi kegiatan rutin, menawarkan program dan kegiatan serta selalu menjaga komunikasi dengan basis pendukung mereka. Faktor kekuatan PPP di Kabupaten Jepara meliputi pengaruh kuat tokoh, basis pendukung yang setia, konsistensi kegiatan rutin, aktifnya jaringan struktural partai dan kader yang tersebar di berbagai organisasi. Faktor kelemahan PPP di Kabupaten Jepara meliputi adanya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda, belum ada inovasi signifikan pada program dan kegiatan, sumber dana terbatas, persaingan individu dan kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki.