cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Political Science Journal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 143 Documents
Strategi Peningkatan Pelayanan Publik melalui KPMD di Desa Pulosari Kabupaten Pemalang
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i1.54720

Abstract

Dalam melayani publik, Desa Pulosari memiliki layanan desa berbasis IT dengan singkatan “Simpel Maspulo” (Sistem Pelayanan Masyarakat Pulosari). Simpel Maspulo ini merupakan akses layanan pembuatan surat menyurat dengan fitur SMS Gateway. Namun dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan maksimal. Partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan ini masih terbilang rendah, karena dengan alasan menyulitkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Desa Pulosari Kabupaten Pemalang. Data diambil dari wawancara langsung dan observasi lapangan dengan Aparat Pemerintah Desa Pulosari dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif fungsional. Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat Desa Pulosari belum menunjukan pelayanan yang prima. Dukungan sistem aplikasi belum mampu memberikan hasil yang maksimal sehingga seringkali dikeluhkan oleh pengguna atau masyarakat setempat. Standar pelayanan yang formal belum disusun secara formal. Dengan demikian pelayanan belum terukur tingkat keberhasilan dan kelemahannya. Keberadaan KPMD Pulosari sebagai kelompok kader penggerak, diberdayakan pemerintah desa secara optimal untuk menyusun standar pelayanan sebagai pedoman pelayanan publik di Desa Pulosari. KPMD yang tupoksinya terbagi dalam berbagai bidang, sangat sinergis dan relevan untuk menyusun standar pelayanan publik Pemerintah Desa Pulosari. Langkah-langkah yang ditempuh KPMD menyusun konsep rancangan standar pelayanan yang berisi unsur-unsur pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengkomunikasikan dengan pihak desa, BPD dan masyarakat, menyerahkan rancangan final kepada kepala desa untuk ditetapkan. Selanjutnya disosialisaikan kepada pelaksana desa serta dipublikasikan pada khalayak melalui berbagai media. Saran dari peneliti adalah sebagai berikut : meningkatkan kuaalitas dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menjadi fasilitator dalam pengembangan program desa.
Implementasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i1.55201

Abstract

Dewasa ini masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis, banyak masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang politik dan enggan ikut campur dalam politik. Salah satu lembaga pemerintah yang berperan untuk menyelenggarakan pendidikan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Implementasi pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang oleh Kesbangpol Kota Semarang 2) Faktor pendukung dan penghambat Kesbangpol Kota Semarang dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Kesbangpol Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diuji dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang diwududkan dalam berbagai program diantaranya : pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat, lomba pemilihan ketua Osis, fasilitasi pemilu dan pilkada, fasilitasi Kampung Demokrasi Pancasila, dan edukasi pendidikan politik melalui sosial media. Program tersebut mempunyai sasaran berbagai kelompok masyarakat yang ada di Kota Semarang seperti parpol, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, organisasi perempuan, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya termasuk para pengguna media sosial. 2) Faktor pendukung Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat diantaranya yaitu dari segi sumber daya manusia yang sangat memadai, sumber daya finansial yang besar, dan juga kerjasama antar lembaga yang baik. Faktor penghambat Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat yaitu adanya refocusing anggaran dan juga pola pikir masyarakat yang kurang.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Goa Jatijajar di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i1.57471

Abstract

Goa Jatijajar menjadi wisata unggulan kabupaten karena jumlah kunjungannya yang tinggi. Sebagai objek wisata yang dikelola oleh Pemda ternyata berpengaruh bagi partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengembangan wisata Goa Jatijajar. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengembangan wisata Goa Jatijajar ditinjau dari aspek objek wisata dan daya tarik, aksesibilitas, amenitas, fasilitas pendukung dan kelembagaan; 2) untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Goa Jatijajar di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data yang dilakukan oleh penulis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan objek wisata Goa Jatijajar sudah terlaksana dengan cukup baik, dibuktikan dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi beberapa tahun kebelakang. Tahapan yang dilakukan oleh Pemda guna pengembangan objek pariwisata Goa Jatijajar ialah sebuah konsep struktural yang memasukkan unsur-unsur baik dari segi fisik yang diwujudkan melalui revitalisasi sarana dan prasarana objek wisata. Lebih lanjut untuk pengembangan non fisik yang dilakukan oleh Disporawisata Kabupaten untuk meningkatkan produk wisata di objek wisata Goa Jatijajar adalah dengan membentuk kelompok sadar wisata. Selanjutnya, dari kelima aspek pengembangan wisata Goa Jatijajar, partisipasi masyarakat masih rendah. Pola pendekatan yang dilakukan oleh Pemda dalam pengembangan objek wisata Goa Jatijajar adalah top up sehingga inisiatif datang dari pemerintah. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat Desa Jatijajar dapat dilihat dalam tahap pemanfaatan hasil pengembangan objek wisata. Bentuk-bentuk dan tingkatan partisipasi yang diberikan masyarakat berupa tenaga, buah pikiran, serta keterampilan dan kemahiran. Tingkatan partisipasi tersebut dapat dikategorikan dalam tingkat partisipasi insentif, inisiatif, dan interaktif. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu kepada Disporawisata Kabupaten Kebumen semestinya menerapkan pola pendekatan bottom up dalam pengembangan objek wisata Goa Jatijajar dan perlu menciptakan kemitraan yang sinergis bersama masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Pengembangan, Wisata Goa Jatijajar
Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City dalam Mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i2.58254

Abstract

Jakarta Smart City diluncurkan untuk menciptakan DKI Jakarta menjadi kota yang lebih baik, inovatif, dan kreatif. Smart Governance adalah salah satu program dari Jakarta Smart City dalam mengelola dan mengatasi permasalahan dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi, berkolaborasi dan terintegrasi pada pelayanan publik. Namun, pada awal pelaksanaan Jakarta Smart City masih mengalami berbagai kendala seperti tingkat partisipasi masyarakat masih terbilang rendah dan sistem yang belum berjalan baik yang menyebabkan implementasi yang kurang maksimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi Jakarta Smart City dalam mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, implikasi Jakarta Smart City dalam mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan faktor penghambat serta faktor pendorong dalam mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jakarta Smart City dalam mewujudkan Smart Governance sudah terlaksana dengan baik. Keenam variabel faktor keberhasilan implementasi terpenuhi dan berjalan baik. Tetapi, masih ditemui beberapa faktor penghambat yang menjadi evaluasi dan faktor pendorong yang dapat terus ditingkatkan oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City.
Strategi Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Kearifan Lokal Madura Perantauan di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Tahun 2018
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i2.59544

Abstract

Pemilihan kepala desa merupakan suatu representasi dari demokrasi lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Pemilihan kepala desa yang ada di Desa Sukadanau merupakan salah satu contoh dari demokrasi lokal tersebut. Dalam penelitian ini berupaya untuk menganalisis terkait bagaimana peran masyarakat Madura perantauan dalam membantu proses pemenangan pemilihan kepala desa di Desa Sukadanau. Terkait hal ini peneliti juga berupaya menganalisis terkait dengan bagaiamana strategi yang dilakukan untuk pemenangan pemilihan kepala desa berbasis kearifan lokal masyarakat Madura di Desa Sukadanau pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan penelitian pada situasi yang terjadi dilapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh narasumber sehingga penelitian ini mampu menggambarkan kondisi dilapangan dengan lebih realistis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data Hasil penelitian ini menunjukan terkait peran dan strategi pemenangan pemilihan kepala desa berbasis kearifan lokal masyarakat Madura di Desa Sukadanau. Dalam penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh salah satu calon kepala desa yang melakukan pendekatan melalui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura yang di Desa Sukadanau, hal ini dilakukan karena masyarakat Madura merupakan suatu kumpulan masyarakat yang suaranya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan uang tetapi juga membutuhkan kedekatan emosional sehingga strategi pendekatan melalui nilai kearifan lokalnya menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan hati masyarakat Madura.Saran dalam penelitian ini diharapkan, bahwa pendekatan berdasarkan analisis kearifan lokal masyarakat bisa digunakan dengan efisien pada proses demokrasi seperti pada pemilihan kepala desa, hal ini dikarenakan politik bukan hanya perihal uang saja melainkan pembentukan karakter yang baik serta pola komunikasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memenangkan hati masyarakat. Hal ini termasuk pada strategi pemenangan yang dilakukan kepada masyarakat Madura di Desa Sukadanau yang aslinya bukan warga lokal namun karena populasi yang cukup dominan mampu memiliki andil dalam proses demokrasi ini.
Ruling Party’s Influences and The Re-Run Elections in Nigeria
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i2.62977

Abstract

Little attention was given to re-run elections in the previous studies; therefore, this study examined how the ruling party influenced the re-run elections in Nigeria. Through mixed-methods, our study discovered that the national ruling party won 93.1% of the re-run elections unlike 53.9% in general elections. Through 3-created models, we found undue influences on election process, institution and enforcement and civil election monitoring. They indirectly appointed, controlled, and determined the postings of major electoral agencies that were directly organized the pre, during and post-elections processes. State’s public facilities and workers were serving their interests and this created a strained relationship between the opposition parties and electoral agencies. Communities in opposition strongholds witnessed low voter-education, limited campaign time, poor registration of voters and inexperienced staff mainly to discourage full participation. Harmonizing the conduct of re-run elections with the general elections is necessary to limit the influence of the ruling party.
Pengaruh Keberagaman Agama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Buntu
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i2.63488

Abstract

Pengaruh Keberagaman Agama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Buntu (Studi Kasus pada Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020). Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Komunikasi Sosial dan Politik. Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ). 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Keberagaman Agama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Buntu terhadap Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020. Jenis penelitian dikategorikan field research ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dianalisis, dan kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen untuk mendapatkan data yang mendalam dari narasumber. Permasalahan agama masih menjadi polemik berbagai negara di dunia, semua umat manusia baik individu maupun kelompok memiliki keyakinan keagamaan. Sama halnya masyarakat di Desa Buntu, mereka memiliki keyakinan yang beragam mulai dari islam, katholik, budha, dan kristen. Lalu bagaimana mereka dapat hidup bersama secara berdampingan dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam partisipasi politik, penulis berusaha meneliti tentang bagaimana pengaruh keberagaman agama terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Buntu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan teori perilaku politik yang difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat Desa Buntu dalam Partisipasi Politik Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Media massa dan Media Sosial, Keluarga, dan Situasi keluarga dan Kehadiran orang lain yang terjadi saat pemilihan umum sedang dilaksanakan. Keberagaman agama tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Buntu pada Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020 hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai kesadaran penuh dan tinggi terhadap nilai-nilai luhur dari agama yang dipercayai juga sebagai wujud rasa toleransi yang tinggi. Saran penelitian ini adalah pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai wujud hak dan kewajiban dalam partisipasi politik, guna meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, dalam hal ini merupakan pendidikan politik.
Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i2.64402

Abstract

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya ini memiliki tujuan untuk merekayasa keadaan lalu lintas yang diharapkan dapat mengurai tingkat kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jalan Jenderal Sudirman, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan, sesuai dengan konsep Edward III mengenai variabel keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketaatan dan sikap para pelaksana yang baik dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan, sedangkan yang menjadi penghambat, yakni kurangnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini.
Efektivitas Kebijakan Pelatihan Kerja Pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat dalam Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta
Unnes Political Science Journal Vol 6 No 2 (2022): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v6i2.64986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dilihat dari materi, instruktur, dan metode dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dalam penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode mix method. Dalam penelitian ini salah satu metode lebih dominan terhadap metode lain. Metode yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Sumber data penelitian ini diperoleh dari responden dan informan dengan menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian dilakukan dengan triangulasi teknik. Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada angket analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelatihan kerja efektif dilihat dari instruktur, materi, dan metode. Hasil observasi secara langsung sarana dan prasarana sudah menunjang serta alat dan bahan yang dipakai juga sudah memenuhi kebutuan tiap kejuruan. Efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dalam penyerapan tenaga kerja juga efektif di tahun 2019 lebih dari 50% dari jumlah peserta yang lulus dan terserap di pasar kerja baik yang bekerja maupun yang berwirausaha walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 karena terkendala adanya pandemi COVID – 19.
Pergeseran dan Disproporsionalitas Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten Demak 2004-2019 Prihatmoko, Joko J
Unnes Political Science Journal Vol 7 No 1 (2023): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v7i1.21973

Abstract

Pergeseran suara menjadi hal yang wajar terjadi pada pada pemilu. Selain karena dinamika perubahan masyarakat, perubahan elemen-elemen teknis pemilu berpengaruh terhadap hasil pemilu.Dalam system pemilu proporsional, idealnya keterwakilan atau representasi hasil pemilu juga proporsional, yakni ketika perolehan suara partai atau calon sama dengan perolehan kursi di lembaga perwakilan.Keseimbangan ini menunjukkan tingkat disporporsionalitas atau sebaliknya proporsionalitas suara dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disproporsionalitas hasil pemilu seiring terjadinya perubahan elemen-elemen teknis dan pergeseran suara partai pada empat Pemilu DPRD di Kabupaten Demak (2004, 2009, 2014, dan 2019. Dari penelitian diketahui bahwa konsep representasi tetap menjadi problematik pada dapil menengah besar. Tidak ada jaminan yang mengonfirmasi bahwa dapil menengah besar mendorong tingkat proporsionalitas suara dan hasil pemilu. Dapil menengah besar juga tidak mempengaruhi tinggi-rendahnya indek disproporsionalitas. Indek disproporsionalitas menunjukkan derajat disproporsionalitas suara dalam suatu sistem pemilu. Sebaliknya, disproporsionalitas suara menimbulkan persoalan keadilan, yaitu apakah suara pemilih mendapatkan perlakuan sama.