cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Unnes Political Science Journal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 143 Documents
Implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2016 di Kawasan Seputar Kebun Raya Bogor Pamungkas, Chinoo Wanaputra; Suhardiyanto, Andi
Unnes Political Science Journal Vol 4 No 1 (2020): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v4i1.43632

Abstract

Peraturan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Jalan utama yang diberlakukan sistem satu arah adalah Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Ir. H. Djuanda, dan Jalan Jalak Harupat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah 1) implementasi Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2016 membahas Sistem Satu Arah dan 2) Standar Operasional Protokoler Sistem Satu Arah. Regulations are implemented with the aim of optimizing the use of the road network to improve safety, order, and smooth traffic. The main road used by the one way system is Jalan Otto Iskandarnata, Jalan Ir. H. Djuanda, and Jalan Jalak harupat. The research method used in this study is qualitative. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of this study are 1) the implementation of Bogor Mayor Regulation Number 13 Year 2016 discusses the One Way System and 2) The Standard Operational Protocol of the One Way System.
Permohonan Hak Milik Atas Tanah Untuk Badan Hukum: Muhammadiyah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Buana, Nila Aeny Chandra; Sunarto, Sunarto; Udin, Hafiz Rafi
Unnes Political Science Journal Vol 4 No 1 (2020): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v4i1.43636

Abstract

Di antara badan hukum yang mempunyai hak milik salah satunya adalah badan-badan agama yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama, salah satunya Muhammadyah. Rumusan penelitian, bagaimana permohonan hak milik untuk badan hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora serta apa kendala permohonan hak milik untuk badan hukum: Muhammadiyah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Metode penelitian adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan skunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan analisis kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian, pengajuan hak milik dilakukan secara tertulis dan melalui berbagai proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Kendala, kurangnya pemahaman dari pemohon, kurangnya SDM atau petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, dan sengketa tanah yang belum tuntas diselesaikan. Saran yang diberikan peneliti, untuk Kantor Pertanahan agar lebih meningkatkan kinerjanya dan untuk pemohon agar lebih bisa bekerjasama selama proses permohonan. Among legal entities that have ownership rights, one of which is religious bodies that have received approval from the minister of religion, one of them is Muhammadiyah. Research formulation: how the application for ownership rights for legal entities: muhammadiyah in kantor pertanahan kabupaten blora and what obstacles are in the process of appliying for land rights. The research method is qualitative. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection using interview, observation and documentation techniques. Research using qualitative analysis includes data reduction, data presentation, and conclusions. Suggestions from researchers are: Submission of ownership is done in writing and through various processes in Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. obstacles in the application process, lack of understanding from the applicant, lack of human resources or officers at kantor pertanahan kabupaten blora, and unresolved land disputes. Suggestions from researchers are: for Kantor Pertanahan Kabupaten Blora to improve the performance and for applicants to be more able to work together during the application process.
Peran Kepemimpinan Lembaga Adat Kampung Naga dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga Musthofa, Wanda; Setiajid, Setiajid
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44028

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan lembaga adat Kampung Naga dalam menjaga kearifan lokal Kampung Naga; faktor penghambat dan pendukung lembaga adat Kampung Naga dalam menjalankan peran kepemimpinannya.Penelitian ini dilakukan di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder. Alat dan teknik dalam pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan lembaga adat Kampung Naga dalam menjaga kearifan lokal meliputi: mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang melindungi adat maupun kearifan lokal yang ada di Kampung Naga; menjalankan peran serta tanggung jawab dari tiap-tiap unsur lembaga adat yang diwariskan secara turun-temurun; mengajak seluruh lapisan masyarakat Kampung Naga untuk meyakini dan menjalankan falsafah, adat, serta kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan. This study intended to identify and describe; the leadership role of Kampung Naga traditional institution in maintaining the local wisdom of Kampung Naga; describing the inhibiting and supporting factors of Kampung Naga traditional institution in carrying out its leadership role. This research was conducted in Kampung Naga, Neglasari Village, Salawu District, Tasikmalaya Regency. The research method used was qualitative research. The sources of research data include primary and secondary data sources. The techniques and equipment in data collection was in the form of interviews (Kampung Naga traditional institution,Kampung Naga community, local government) and documentation. The results showed that the leadership role of Kampung Naga traditional institution in maintaining the local wisdom includes; issuing policies or regulations that protect the customs and local wisdom in Kampung Naga; (carrying out the roles and responsibilities of each element of the customary institution that has been passed down from generation to generation; inviting all levels of the Kampung Naga community to believe in and carry out the philosophy, customs, and local wisdom in every aspect of life.
Strategi Pemenangan H. Nuruddin Amin (Gus Nung) dengan Mengonstruksi Identitas Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Legislatif 2019 di Jepara Nikmah, Choris Satun; Suhardiyanto, Andi
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44234

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui strategi pemenangan H. Nuruddin Amin dengan mengonstruksi identitas NU pada Pileg 2019 di Jepara; dan (2) menganalisis faktor pendukung strategi pemenangan H. Nuruddin Amin (Gus Nung) dengan mengonstruksi identitas NU dalam Pileg 2019 di Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah strategi pemenangan dan faktor pendukung yang digunakan Gus Nung dengan mengonstruksi identitas NU pada pemilihan legislatif di Jepara. Sumber data diperoleh dari informan dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi pemenangan H. Nuruddin Amin (Gus Nung) dengan mengonstruksi identitas Nahdlatul Ulama terdiri dari strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif , berupa membentuk Tim Sukses, menyusun program kampanye, membangun visi berbasis identitas NU, memperkuat image NU, dan segmentasi pemilih serta pengelolaan media. Sementara, Strategi defensif, yaitu silaturahmi melalui acara keagamaan, santunan Yatama, takziah, dan pembagian tunjangan hari raya. (2) faktor pendukung, yaitu: pertama, merawat Ketokohan dengan kredibilitas keluarga sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama. Kedua, memantapkan kelembagaan dengan kontruksi image atau citra diri yang sama antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gus Nung, yaitu citra PKB sebagai partainya orang NU.Saran yang dapat peneliti rekomendasikan (1) Calon anggota legislatif diharapkan mampu mengelola waktu dengan baik, menjaga ketokohan, merawat kesan Tokoh Nahdlatul ulama dan menjaga komunikasi serta hubungan yang baik dengan masyarakat atau konstituen. (2) Tim pemenangan diharapkan bisa mengevaluasi dan memperbaiki program kampanye, serta membangun komunikasi yang lebih terorganisir antara tim pemenangan dengan alumni madrasah.
Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Pada Pemilu 2019 Basri, Hasan; Lestari, Puji
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44430

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji rekrutmen politik calon legislatif perempuan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah pada pemilu 2019 dan mengkaji strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan rekrutmen politik calon anggota legislatif, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam melakukan rekrutmen politik, menggunakan mekanisme rekrutmen terbuka. Rekrutmen anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah mencakup tiga tahapan, yaitu tahap penjaringan calon anggota legislatif, tahap penyaringan calon anggota legislatif, dan tahap penetapan calon anggota legislatif. Strategi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah untuk mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan tersebut, yaitu (1) Memaksimalkan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan, (2) Mendukung rekrutmen calon legislatif perempuan melalui aturan partai, (3) Mengutamakan kader partai dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, (4) Menjaring calon legislatif perempuan yang memiliki pengalaman organisasi, (5) Memaksimalkan DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah dalam rekrutmen calon legislatif perempuan, (6) Menggandeng NU dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Prabowo, Machruf; Handoyo, Eko
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44512

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap tanah. Penggunaan dan perubahan lahan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan kebutuhan penduduk terhadap lahan. Penggunaan lahan sering kali terjadi untuk perumahan, pembangunan dan perkembangan ekonomi juga sarana prasarana. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Perda RTRW No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap, memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan pertanian dengan tujuan menekan fenomena alih fungsi lahan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkembangan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian masih kerap sekali terjadi dan Peraturan Daerah yang ada belum diterapkan secara efektif. Efektifitas instrumen implementasi pengendalian alih fungsi lahan masih belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan rancangan dan tujuan Kabupaten Cilacap yang ada di dalam peraturan daerah. Population enhancement affects the amount of land needs indirectly. The use and change of land in Cilacap are increasing along with the needs. It happens almost for housing, constructing, economic, and infrastructure development. In this case, Local government in local regulation RTRW Number 9 of 2011 concerning the spatial plan of Cilacap district has a role in regulating and controlling the use of conversion in Cilacap with the target to suppress the phenomenon happened. This study used a qualitative method with a descriptive approach. In this study, the result showed the development of conversion still happened and the local regulation is not implemented effectively. Besides, the effectiveness of the instrument for controlling the conversion did not run optimally and not fit yet with the plan and purpose in local regulation of Cilacap.
Implementasi Program Desa Online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (Si Dokar) di Tiga Desa Kabupaten Kendal Lestari, Nurul Alam; Arumsari, Nugraheni
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44551

Abstract

Program desa online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (SI DOKAR) merupakan sebuah kebijakan publik sebagai upaya memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa dan akses informasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa sebagai pelaksana diharapkan dapat mengimplementasikan program tersebut secara efektif dan optimal. Untuk melihat realitas implementasi, peneliti mengambil study di tiga desa Kabupaten Kendal yaitu: 1) Desa Kumpulrejo, Desa Cepiring, 3) Desa Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program desa online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (SI DOKAR) di tiga Desa Kabupaten Kendal, serta faktor penghambatnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi program desa online melalui Sistem Informasi Desa Online Kendal Terintegrasi (SI DOKAR) di tiga Desa Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui tiga tahap implementasi yaitu: a) persiapan, b) implementasi, c) monitoring. Faktor penghambat meliputi: a) permasalahan jaringan internet, b) kurangnya sumber daya manusia, c) pembagian kerja yang belum merata. The online village program through the Integrated Kendal Online Village Information System (SI DOKAR) is a public policy in an effort to provide convenience for the Village Government and access to information to the community. The village government as the implementer is expected to implement the program effectively and optimally. To see the reality of the implementation, researchers took a study in three kendal villages, namely: 1) Kumpulrejo Village, Cepiring Village, 3) Karanganyar Village. The purpose of this research is to find out the implementation of online village programs through the Integrated Kendal Online Village Information System (SI DOKAR) in three Kendal Regency Villages, as well as the inhibition factors. This research uses qualitative research method. Data collection techniques used: interviews, observations, and documentation. There are two data sources, primary and secondary. Test validity using triangulation techniques. Data analysis techniques used are interactive models through data collection, data reduction, data presentation, and inference. Research results: 1) implementation of online village programs through the Integrated Kendal Online Village Information System (SI DOKAR) in three Kendal Regency Villages is carried out through three stages of implementation, namely: a) preparation, b) implementation, c) monitoring, 2) inhibitory factors including: a) internet network problems, b) lack of human resources, c) uneven division of work.
Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran Setiawan, Andi; Fajar, M Khablul
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 1 (2021): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i1.44608

Abstract

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen di Indonesia yang mempunyai kewenangan sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Sebagai lembaga pengawas penyiaran, KPI berwenang memberikan teguran atau peringatan kepada media yang menayangkan siaran-siaran yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Dewasa ini banyak sekali siaran-siaran yang tidak layak untuk ditonton terutama bagi anak-anak, karena siaran tersebut tidak mendidik. Untuk itu perlu adanya pengawasan oleh KPI agar siaran-siaran tersebut layak untuk ditonton. Untuk memaksimalkan kinerjanya di tingkat daerah maka dibentuk KPID. KPID dibentuk di wilayah provinsi untuk mengawasai tayangan-tayangan di wilayah tersebut. KPI dan KPID dalam menjalankan tugasnya membuat regulasi berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar program Siaran. Tujuan dibuatnya regulasi tersebut guna menegakkan aturan mengenai pelanggaran program siaran yang merusak nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan konsep monitoing guna melihat peran yang dilakukan oleh KPID dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media di wilayah Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah KPID telah berupaya mengawasi lembaga penyiaran yang berpedoman kepada P3SPS dengan tujuan untuk membekali lembaga penyiaran agar tetap menayangkan siaran yang sehat dan tentu saja yang berkualitas Kata Kunci: KPI, Lembaga Independen, Monitoring, Siaran
Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Sokoyoso Tahun 2019 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Merliana, Fanny; Suhardiyanto, Andi
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i2.46757

Abstract

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan terselenggaranya proses demokrasi yang baik di tingkat lokal. Penelitian ini meneliti tentang partisipasi politik masyarakat di Desa Sokoyoso dalam Pilkades 2019 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Bentuk-bentuk partisipasi politik dalam Pilkades Sokoyoso yaitu : menjadi Calon Kades bagi masyarakat yang bersedia dan memenuhi persyaratan, menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, diskusi politik dengan keluarga, teman, membahas mengenai Pilkades, menjadi tim sukses serta pemberian suara. Pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling dominan. Adapun faktor-faktor penyebab partisipasi politik Masyarakat Desa Sokoyoso dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal (kesadaran politik, kepercayaan politik, karakteristik pribadi) dan faktor eksternal (sejauh mana menerima rangsangan politik atau lingkungan politik melalui ikatan hukum formal yang mewajibkan warga negara berpartisipasi politik).
Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangduwur dalam Pengembangan Potensi Wisata Pantai Menganti Kabupaten Kebumen Wandira, Praba; Lestari, Puji
Unnes Political Science Journal Vol 5 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v5i2.46948

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata Pantai Menganti Kebumen dan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sejak awal penerencanaan pembangunan. Pemberdayaan dilakukan berdasarkan tujuh tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengkajian (assessment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. (2) Pemberdayaan dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Desa Karangduwur dengan LMDH selaku pengelola objek wisata Pantai Menganti. Bentuk kerjasama tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Penerapan kebijakan ini dinilai berdasarkan 5 variabel yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Page 11 of 15 | Total Record : 143