cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum" : 29 Documents clear
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DAN CINA” Oktriyanto Maatiri
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui status wilayah Laut Natuna menurut United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan upaya penyelesaian sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Cina, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. wilayah Laut Natuna Utara berdasrkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia yaitu dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati. 2. Dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan China dilaut Natuna Utara adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah melalui konsoliasi dengan pemanfaatan hubungan Kemitraan Strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi dan hard power yang lebih di tujukan kepada upaya militer yang ditujukan bukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendukung upaya diplomasi. Dalam Kemitraan Strategis, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan kemaritiman. Memanfaatkan forum bilateral Indonesia dan Tiongkok yang diharapkan akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, sehingga dalam hal penyelesaian konflik yang ada lebih kepada cara-cara damai.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN E-COMMERCE MENURUT HUKUM PERDAGANG INTERNASIONAL Tojenar Argais Permana; Imelda Amelia Tangkere; Youla O.Aguw
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual-beli antara pembeli dengan penjual berdasarkan kata sepakat saat melakukan kegiatan jual-beli, kegiatan jual-beli pada umum dilakukan secara konvensional dalam hal ini adanya tempat penjualan. Perkembangan perdagangan yang mengikuti perkembangan teknologi membuat berubahnya proses kegiatan jual-beli ke dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Adanya e-commerce yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian e-commerce, meningkat pula penggunaan e-commerce. Dengan peningkatan tersebut tak jarang banyak pembeli yang dirugakan. contohnya : Tidak kesesuaian produk yang dibeli, terdapat kerusakan terhadap barang yang dibeli, penipuan, dan yang sering terjadi pembobolan sistem keamanan situs e-commerce yang mengancam data pribadi pengguna e-commerce. Dengan permasalahan diatas penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan e-commerce dan bagaimana tanggung jawab negara dalam perlindungan e-commerce menurut hukum perdagangan internasional, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Tanggung Jawab Negara, E-Commerce
PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan; Toar Neman Palilingan; Feiby S Mewengkang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembagian kekuasaan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi prinsip check and balances dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1.Berdasarkan perkembangannya, Indonesia mengalami beberapa perubahan yang signifikan dalam hal kelembagaan, fungsi, wewenang dan kedudukan. Seperti halnya sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam hal yang disebut diatas MPR mempunyai kedudukan yang tertinggi dari semua Lembaga negara yang ada, dikarenakan fungsi dan wewenangnya yang sangat luas dan mempengaruhi Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Namun setelah amandemen ke-4 UUD NRI Tahun 1945, kedudukan kelembagaan di Indonesia menjadi setara, tidak ada lagi Lembaga tertinggi negara dan hanya ada Lembaga tinggi negara. 2. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi yang sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara. Penerapan teori pembagian kekuasaan dan teori check and balances merupakan suatu sarana agar demokrasi dan negara hukum dapat berjalan. Kata Kunci : pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan di indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN Jeveline Mende
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban, hak dan tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hak Rumah sakit yaitu segala sesuatu yang menjadi kepentingan Rumah Sakit dan dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sedangkan tanggungjawab Rumah Sakit adalah untuk melaksanakan kewajiban demi memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. 2. Setiap orang berhak menerima atau memperoleh sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi merupakan perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada pasien yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhi haknya sebagai seorang pasien di rumah sakit. Kata Kunci : perlindungan hukum terhadap pasien
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Yuliati Rosmina Mangode; Adi Tirto Koesomo; Victor Demsy Kasenda
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan untuk mengetahui penerapan hukum dari UU ITE terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1.Aturan hukum tentang pencemaran nama baik di media sosial dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana undang-undang ini mengacu pada ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah” yang kemudian dipertegas dengan munculnya revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 2. Penerapan hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial juga dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Bireuen Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN.Bir. Dari hasil putusan pengadilan tersebut maka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam pemberian hukuman kepada pelaku masih kurang memberikan efek jera karna terhadap korban sendiri ia mengalami trauma dari kasus pencemaran nama baik tersebut tetapi kepada pihak pelaku hanya diberikan hukuman yang ringan dan tak setara dengan apa yang sudah dialami korban. Kata Kunci : pencemaran nama baik, media sosial
KEDUDUKAN HUKUM BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN Nelson Gulo; Merry Elisabeth Kalalo; Grace H. Tampongangoy
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan Hukum Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga perbankan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Lembaga Perbankan diatur secara keseluruhan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lebih spesifik diatur dalam pasal 6 sampai pada pasal 13 yang membahas tentang hukum acara mengajukan pernyataan permohonan pailit. Dalam hal UU 37 Tahun 2004 Tentang K-PKPU yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan pernyataan Pailit yaitu, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan disesuaikan menurut Debitornya. 2. Peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu diawali adanya peralihan pengawasan micropudential bank dari BI ke OJK. Sehingga saat ini yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK. Namun peralihan pengawasan tersebut tidak turut mengalihkan kewenangan dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank dari BI ke OJK menimbulkan kekosongan hukum. Serta perlu dilakukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan pengajuan permohonan pailit lembaga perbankan. Kata Kunci : BI, OJK, permohonan pernyataan pailit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI ATAS PERTAMBANGAN NIKEL DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Cavin Juan Kuhu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atas pertambangan Nikel dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis normative berdasarkan bahan hukum utama dengan mencari teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, metode pendekatan terhadap UUPPLH No 32 tahun 2009, analisa dengan menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, serta data yang diambil dari sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan media internet. Data yang digunakan penulis yaitu metode library research (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan media internet yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan terhadap kegiatan pertambangan berdasarkan pembangunan berkelanjutan diatur oleh izin lingkungan, serta harus melakukan wajib Amdal dengan melakukan analisis terhadap kawasan lingkungan yang mudah tercemar sehingga dapat dilakukan pencegahan serta kawasan pertambangan nikel di wilayah kecamatan Bunta tidak sesuai dengan kelima prinsip utama pembangunan berkelanjutan, sebab sektor pertambangan nikel tidak memperhatikan lingkungan sekitar pertambangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pertambangan Nikel, Pembangunan Berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN Ridho Giani Arbie; Toar Neman Palilingan; Ronald E. Rorie
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan pemerhati hukum dan konstitusi khususnya masyarakat yang menilai secara langsung wakil rakyat yang dipilihnya. Permasalahan tentang penggunaan hak imunitas anggota DPR ialah penilaian masyarakat terhadap perlindungan hukum (hak imunitas) atas para wakil rakyat tersebut yang berkesan hanya melindungi kepentinganpribadi dan bukan demi kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami terkait kedudukan dewan perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan di indonesia. dan sejauh mana batasan-batasan penggunaan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini kedudukan DPR dapat dipandang melalui segi hierarkis dan segi fungsi, dimana apabila ditinjau dari hirarki maka DPR yang eksistensinya diatur secara tegas dalam konstitusi terkualifikasikan sebagai lembaga negara pada lapis pertama yang disebut constitutional organ. Sedangkan dalam segi fungsi maka kedudukan DPR tergolong sebagai lembaga negara utama (Primary Constitutional Organ) yang bergerak pada lingkup kekuasaan legislatif dan pengawasan serta Batasan-batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR diakomodir melalui dua hal pokok pembatasan, yaitu “Hukum Perundang-undangan” dan “Etika Profesi (Kode Etik)”, dimana kedua hal tersebut menghendaki adanya batasan terhadap penggunaan Hak Imunitas Pejabat DPR hanya berlaku sepanjang dimaknai dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraannya. Kata Kunci : Hak Imunitas, Dewan Perwakilan Rakyat, Sistem Ketatanegaraan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA MENGHALANGI PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) OLEH ADVOKAT DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Geraldo Alfaro Tambuwun
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya kasus tindak pidana korupsi, seringkali dijumpai pihak-pihak terkait yang mencari keadilan dengan cara-cara yang berlawanan dengan Undang-undang. Sesuai amanat yang diberikan Undang-undang, Advokat dalam membela kliennya tidak boleh melanggar prinsip moral serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Bahwa dalam pasal 21 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana bagi orang yang melakukan upaya menghalangi proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Penulis menggunakan metode penelitian jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada normanorma yang terdapat dalam peraturan perundan-gundangan.Advokat memiliki suatu hak istimewa yang diberikan Undang-Undang yaitu Hak Imunitas. Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 UU Advokat. Advokat tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan. Iktikad baik dalam hak imunitas Advokat adalah Advokat menjalankan profesinya berdasarkan hukum untuk membela kliennya demi tegaknya keadilan. Namun apabila terdapat iktikad buruk dari Advokat, maka hak imunitas atau kekebalan hukum Advokat menjadi tidak berlakuBerdasar pada teori strict liability pertanggungjawaban pidana seorang advokat melekat pada dirinya dan terlepas dari ikatan profesi. Dalam hal ini ketika terbukti melakukan obstruction of justice maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban profesi berdasar pada kode etik dan ataupun juga pertanggungjawaban pidana jika terbukti melanggar ketentuan hukum serta memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci: Obstruction of Justice, Advokat, Korupsi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP LAGU DAERAH YANG TELAH DIMODIFIKASI MENJADI MASH UP OLEH DISCJOKEY DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Viraine Amellya Beslar; Merry Elisabeth Kalalo; Victor Demsi Denli Kasenda
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah yang di Mash Up oleh Discjokey untuk kepentingan komersial dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak lagu daerah yang di Mash up oleh Discjokey untuk kepentingan komersial. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pelanggaran hak cipta lagu daerah yang dimodifikasi menjadi mash up oleh discjokey secara komersial khususnya lagu daerah didorong untuk mencari keuntungan pribadi secara cepat dengan mengabaikan izin dari pencipta dan pemegang izin hak cipta. 2. Perlindungan hak cipta atas lagu daerah yang dimodifikasi menjadi mash up oleh discjokey telah diberikan perlindungan secara eksklusif oleh negara melalui Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta pun telah memberikan perlindungan terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dari pemilik atau pemegang Hak Cipta dari lagu daerah tersebut. Kata Kunci : pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah

Page 1 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue