Articles
548 Documents
<![CDATA[DESA DAN KOTA DALAM POTRET PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Anas, Azwar Yusran]]>;
<![CDATA[Riana, Agus Wahyudi]]>;
<![CDATA[Apsari, Nurliana Cipta]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.782 KB)
<![CDATA[Pendidikan seharusnya sudah menjadi prioritas seluruh masyarakat di Indonesia. Tetapi pendidikan bagi masyarakat miskin bagaikan barang mewah yang tidak bisa mereka beli dan miliki. Salah satu alasan mengapa pendidikan tidak dapat tersentuh oleh masyarakat miskin adalah karena mahalnya biaya pendidikan. Kondisi masyarakat seperti ini ada di desa dan juga di kota. Kondisi pendidikan di kota besar yang memang biaya pendidikannya sudah gratis pun masih memiliki masalah yaitu masalah sulitnya biaya untuk membeli seragam dan juga buku buku sekolah karena pihak sekolah tidak memberikan secara gratis sehingga akhirnya banyak anak anak dikota yang putus sekolah dan akhirnya memilih untuk hidup di jalanan. Sedangkan kondisi pendidikan di desa tidak jauh berbeda dengan di kota persamaan masalahnya yaitu biaya dan juga masalah infrastruktur. Masyarakat desa yang miskin tidak akan bersekolah, kondisi ini diperparah dengan infrastruktur yang tidak lengkap di desa seperti tidak ada SMA di suatu desa sehingga bila masyarakat desa ingin bersekolah ke jenjang SMA maka mereka harus pergi sampai ke kota dan ini membuat masyarakat miskin di desa makin sulit untuk mengakses pendidikan. Sebenarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadakan pendidikan yang memadai secara gratis yang di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu dan juga semua warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Maka dengan adanya undang undang yang mengatur hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan sudah seharusnya seluruh warga negara Indonesia medapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang paling tinggi tanpa harus bergelut dengan permasalahan kemiskinan.]]>
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL di BIDANG INDUSTRI pada PASAR BEBAS ASEAN di INDONESIA ]]>
<![CDATA[Qurani, Sunny Aqilah]]>;
<![CDATA[Ishartono, Ishartono]]>;
<![CDATA[Basar, Gigin Ginanjar Kamil]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (506.928 KB)
<![CDATA[Pasar bebas ASEAN membuat perusahaan-perusahaan nasional dan internasional dapat mendirikan perusahaannya dengan lebih bebas di Indonesia. Selain itu, jangkauan pasar perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan ASEAN juga semakin luas. Hal ini menyebabkan kompetensi antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin tinggi, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Produk dan jasa yang berkualitas dapat diciptakan jika sumber daya manusianya (karyawan di dalam perusahaan) dapat menjalankan pekerjaannya dengan nyaman dan tanpa hambatan. Faktor internal dan eksternal perusahaan menjadi penyebab terjadinya hambatan dan tekanan bagi karyawan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas kerja karyawan. Pekerja sosial industri dapat menjadi salah satu profesi yang ada di dalam perusahaan yang bekerja untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan melalui metode-metode yang dimilikinya. Pembahasan dari artikel ini menjelaskan tentang peran pekerja sosial di dalam perusahaan untuk meningkatkan produktifitas karyawan dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang dapat menurunkan kinerja karyawan dalam bekerja. Pekerja sosial di bidang industri juga bekerja untuk menjalin hubungan baik antar perusahaan dengan mayarakat setempat sebagai bentuk dari tanggungjawab sosial perusahaan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI RANAH INDUSTRI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septianto, Danny Dwi]]>;
<![CDATA[Sulastri, Sri]]>;
<![CDATA[Basar, Gigin Ginanjar Kamil]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (470.288 KB)
<![CDATA[Setiap pekerja industri di seluruh dunia pasti memiliki resiko kecelakaan yang besar khususnya di Indonesia, hal tersebut tentu membuat perasaan cemas ke para pekerja di perusahaan tersebut belum lagi resiko kehilangan pekerjaan yang bukan karena kinerja mereka buruk atau kesalahan kerja, melainkan karena adanya pergantian pekerja dari manusia ke mesin hal itu tentu member rasa cemas yang bertambah besar dan belum lagi masalah sosial kronis seperti alienation,alcoholism,absenteeism,accidents dan abuse yang masih menyelimuti banyak pekerja yang bekerja di ranah industrialisasi. Dan di Indonesia masih belum ada indikasi bahwa Indonesia akan lebih memperhatikan dan mensejahterakan para pekerja dan lebih memanusiawi kan pekerja di ranah industrialisasi khususnya kepada pekerja yang tidak memiliki jabatan yang tinggi. Mungkin karena para pekerja tersebut dianggap tidak berpengaruh atau memang belum ada atau sengaja tidak mengadakan program pelayanan sosial bagi pegawai, yang jelas adalah Indonesia kini butuh pekerja sosial industri untuk memperhatikan pekerja, memberi rasa aman bagi para pekerja dan memberi rasa aman kepada keluarga yang ditinggalkan pekerja baik itu untuk keluar kota karena pekerjaan atau meninggal dunia. Serta dengan metode yang dimiliki pekerja sosial khususnya pekerja sosial industri maka masalah sosial kronis yang diderita oleh pekerja yang bekerja di ranah industrialisasi dapat ditangani agar pekerja dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik dan member dampak positif pada perusahaan. Hal tersebut yang harus di perhatikan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia saat ini mengingat industrialisasi merupakan salah satu faktor prnting pembangunan sebuah negara.]]>
<![CDATA[PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Amin, Melisa Amalia]]>;
<![CDATA[Krisnani, Hetty]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.413 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas pelayanan sosial bagi anak jalanan yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Sosial. Bagi lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak jalanan melalui rumah singgah, maka pelayanan yang diberikan menurut perspektif pekerjaan sosial dapat menggunakan model pelayanan Half-Way House Services. Adapun model pelaksanaan pelayanan menurut strategi ini dapat menggunakan teori proses pekerjaan sosial yang terdiri atas Engagement, Intake & Contract, Assessment, Planning, Intervention, Evaluation & Termination. Pada artikel ini, Salah satu lembaga sosial memberikan pelayanan kepada anak jalanan melalui pelatihan keterampilan, family development dan home visit. Dimana, sebelum menentukan bentuk pelayanan, lembaga ini sudah menggunakan proses pekerjaan sosial dan didalam pemberian pelayanan, masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pelayanan bagi lembaga ini. Upaya untuk meningkatkan pelayanan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial dapat menggunakan sistem dasar yang terdiri atas sistem pelaksana perubahan, sistem klien, sistem sasaran dan sistem kegiatan.]]>
<![CDATA[BIMBINGAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG DI TINJAU DARI RELASI PERTOLONGAN ]]>
<![CDATA[Sahlan, Fitri Nuryanti]]>;
<![CDATA[Wibhawa, Budhi]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.009 KB)
<![CDATA[Anak adalah generasi muda yang penting untuk di bangun potensinya demi terciptanya cita-cita bangsa. . Kenakalan anak sering disebut dengan âjuvenile delinquency,â yang diartikan dengan anak cacat sosial. Kenakalan anak dapat berujung pada sebuah kondisi dimana anak berada dalam sebuah pelanggaran hukum negara. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berkahir dalam tahanan. Kondisi tersebut memungkinkan untuk anak mengalami tekanan baik fisik maupun mental. Selain itu stigma buruk yang tercipta dalam masyarakat akan menjadi hambatan anak untuk siap kembali menjalani hidup di masyarakat setelah menjalani tahanan. Masalah tersebut yang menyadarkan betapa pentingnya adanya pekerja sosial dalam sistem peradilan anak.Setelah adanya penahanan, anak yang melakukan tindak pidana akan di adili dengan sistem peradilan anak. Dalam proses peradilan anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH ) akan di bina melalui bimbingan pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan akan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses peradilan. Hubungan yang akan di bangun oleh balai pemasyarakatan tidak hanya dengan anak berkonflik dengan hukum (ABH) namun juga dengan keluarga dan masyarakat. Hubungan âhubungan yang dijalin merupakan relasi yang sengaja di bentuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Relasi tersebut diupayakan untuk terciptanya harapan anak berkonflik dengan hukum (ABH) dapat diterima kembali secara baik oleh masyarakat. Relasi yang bertujuan untuk keberlangsungan masa depan anak berkonflik dengan hukum dapat termasuk kedalam sebuah relasi yang dilakukan oleh pekerja sosial yakni relasi pertolongan.]]>
<![CDATA[TUJUAN BESAR PENDIDIKAN ADALAH TINDAKAN ]]>
<![CDATA[Aziizu, Burhan Yusuf Abdul]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.683 KB)
<![CDATA[Pendidikan adalah indikator penting yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Diperlukan kualitas pendidikan yang baik supaya tujuan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar , yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana dengan baik. Pada kenyataanya bangsa Indonesia belum sepenuhnya tercerdaskan dengan benar. Masyarakat Indonesia terutama pelajar memang sudah tercerdaskan dari sisi akademis, namun tidak dari sisi perbuatan dan moral. Kita bisa melihat banyak fenomena-fenomena kasus kerusakan moral bangsa , seperti korupsi, tawuran, dan bentrok antar suku. Potret kelam yang seharusnya bisa ditanggulangi dengan sistem pendidikan. Pendidikan sudah seharusnya tidak mementingkan hanya kecerdasan otak , diperlukan juga pendidikan karakter untuk mendukung bangsa pintar dalam bertindak. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Peran-peran profesi Pekerja sosial di sekolah harus dipertimbangkan. Dibutuhkan dorongan semua pihak untuk terciptanya pendidikan karakter ini, sehingga peran-peran pekerja sosial dibutuhkan untuk mengintervensi lingkungan supaya menjamin ketercapaian pendidikan karakter ini. Maka, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengubah mindset masyarakat, meningkatkan eksistensi pekerja sosial di sekolah sebagai profesi yang memiliki knowledge, skill, dan values dalam praktiknya.]]>
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN ]]>
<![CDATA[Putri, Fadilah]]>;
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>;
<![CDATA[Hidayat, Eva Nuriyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.938 KB)
<![CDATA[Anak jalanan adalah sebuah potret kehidupan yang berasal dari jalanan yang sangat rentan mengalami berbagai masalah yang ada pada masyarakat. Dari berbagai kemungkinan yang dapat menimpa anak jalanan seperti kekerasan, korban eksploitasi, seks bebas dan sebagainya, pemerintah melakukan upaya dalam menanggulangi anak jalanan dengan dibentuknya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini menjadi prioritasi nasional Kementrian Sosial RI untuk mewujudkan pemenuhsn hsk dasar anak dan perlindungan. Melalui PKSA, diharapkan dapat meminimalisasi menjamurnya anak jalanan. Pelaksanaan Selain bantuan dana, PKSA juga memberikan pendamping yang dilakukan oleh tenaga professional yang disebut Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial). Sakti Peksos ditempatkan di Rumah Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH PANTI SOSIAL BINA KARYA âPANGUDI LUHURâ BEKASI ]]>
<![CDATA[Zefianningsih, Betha Dwidinanti]]>;
<![CDATA[Wibhawa, Budhi]]>;
<![CDATA[Rachim, Hadiyanto A.]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2016): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.515 KB)
<![CDATA[Permasalahan gelandangan dan pengemis masih menjadi beban pembangunan nasional dewasa ini. Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Gelandangan dan pengemis merupakan kantong kemiskinan yang hidup diperkotaan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) memerlukan waktu yang cukup lama dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan terkadang pada waktu tertentu populasi pengemis meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun dipusat-pusat rekreasi dan perbelanjaan. Tentunya secara grafik digambarkan jumlah populasi pengemis mengalami kenaikan dan penurunan.Penyebab kesenjangan yang besar adalah faktor ekonomi yang tidak merata sehingga jurang sosial antara si kaya dan si miskin tinggi terutama dikota-kota besar. Oleh karena itu, pemecahan masalahnya harus mencakup dua aspek yaitu: (i) kondisi di daerah asal; (ii) kondisi daerah tujuan. Prinsipnya adalah upaya pencegahan dilakukan di daerah asal sehingga mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desanya dan mencari penghasilan di kota dengan cara membuka pekerjaan di desa. Sedangkan di sisi lain, prinsipnya adalah penanggulangan yaitu di tempat tujuan âharusâ ditanggulangi atau ditangani sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk menjadi Gepeng di kota, karena tidak akan memperoleh penghasilan lagi.]]>
