Articles
548 Documents
<![CDATA[PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ORANG TUA ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Intifadah Ummuhanifah]]>;
<![CDATA[Moch. Zainuddin]]>;
<![CDATA[Gigin Ginanjar Kamil Basar]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (465.715 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13255
<![CDATA[Anak jalanan merupakan istilah yang dipakai untuk anak-anak yang hidup di jalan yang umumnya sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah Program penanganan anak jalanan yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif mengurangi jumlah anak jalanan. Banyak program penanganan anak jalanan yang hanya berfokus pada penanganan anak jalanan saja tidak kepada orang tua anak jalanan. Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar tercapainya kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. Pelayanan sosial itu sendiri adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (communal services) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Dalam artikel ini akan membahas mengenai pelayanan sosial kepada anak jalanan dan orang tua anak jalanan ditinjau dari proses pekerjaan sosial, yang dilakukan oleh Lembaga Sosial. Adapun tahap-tahap pelayanan yang diberikan sosial meliputi assessment, planning, intervention, evaluation, termination, dan follow up. Upaya peningkatan pelayanan sangat diperlukan oleh pengurus Lembaga Sosial dan Pekerja Sosial, agar tercipta pelayanan sosial yang lebih baik bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RENSPOSIBILITY OLEH PT. CHEVRON DI KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Rivani Rivani]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.253 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14221
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program community development sebagai bentuk corporate social responsibility oleh PT. Chevron di Kabupaten Garut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Populasi penelitian ini adalah seluruh KK yang ada di Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, yang berjumlah 1133 orang KK. Sedangkan ukuran sampel berjumlah 43 orang KK, dengan teknik pengambilan sampel dengan cara proportionate random sampling. Pengumpulan data meliputi studi pustaka dan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan dukungan tabel frekuensi dan garis interval untuk intepretasi kategori.Hasil dari perhitungan akumulasi jumlah skor dan garis interval didapat bahwa efektivitas pelaksanaan program community development oleh PT.Chevron berada pada kategori “tidak baik” dengan jumlah skor 1301. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum efektif. Hal-hal yang masih kurang optimal dalam pelaksanaan program ini adalah fasilitasi kerja sama akses pada bidang ekonomi maupun sosial. Sedangkan Hal yang sudah efektif adalah pembangunan struktur infrastruktur berupa jalan, renovasi gedung, fasilitas air bersih, dsb.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Martha Sintaully Agustine]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Meilanny Budiarti S.]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.505 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i3.13701
<![CDATA[Realitasnya di Indonesia, masih banyak kalangan yang mengatakan bahwa pekerjaan sosial dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ilmu dan pendidikan. Kegamangan profesi pekerjaan sosial di tengah masyarakat tampak jelas ketika lulusan pendidikan pekerjaan sosial tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ilmunya. Masalah ini disebabkan dari masih kurangnya pemahaman mengenai profesi pekerjaan sosial oleh masyarakat sehingga keberadaan pendidikan pekerjaan sosial menjadi kurang jelas arahnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, sebelumnya kita perlu membedakan antara kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial adalah semua aktivitas intervensi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial umat manusia. Sedangkan pekerjaan sosial adalah profesional yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi, pekerjaan sosial lebih berkaitan dengan profesi pekerjaan dan kesejahteraan sosial adalah ilmu yang membidanginya. Ini sama halnya dengan dokter dokter dengan ilmu kedokteran, guru dengan pendidikan, psikolog dengan psikologi dan seterusnya. Seperti halnya dokter, ketika tindakan medis dilakukan oleh seseorang yang bukan berlatar belakang pendidikan kedokteran maka kemungkinan terjadinya malpraktik sangat besar. Pekerja sosial pun demikian, orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial secara konsep pasti lebih matang dibandingkan dengan mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial, ketika suatu intervensi dilakukan oleh orang yang tidak ahli dalam bidangnya maka akan menimbulkan konsep yang salah dan berujung pada praktik yang tidak benar. Untuk itu penting diperhatikannya latar belakang ilmu yang membidangi suatu profesi.]]>
<![CDATA[PENGARUH GADGET PADA INTERAKSI SOSIAL DALAM KELUARGA ]]>
<![CDATA[Inda Lestari]]>;
<![CDATA[Agus Wahyudi Riana]]>;
<![CDATA[Budi M. Taftazani]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.369 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i2.13280
<![CDATA[Dunia sudah memasuki era baru yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini terjadi sangat pesat, teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis gadget yang memiliki klasifikasi sebagai gadget high technology. Pada umumnya teknologi (gadget) telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan agar tetap menggunakan internet lewat gadgetnya dengan cerdas. Namun dewasa ini gadget dalam penggunaannya sering kali terjadi secara berlebihan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pengaruh tersebut dapat dirasakan baik pada diri tersebut dan pada orang yang berada disekitar penggunanya. Salah satu lingkungan terdekat yang dikenai pengaruh oleh pengggunaan gadget pada adalah keluarga. Keluarga yang secara harfiah memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing pada anggota keluarganya menjadi terganggu akibat adanya penggunaan gadget yang berlebihan pada penggunanya. Salah satu aspek yang terganggu dalam keluarga adalah aspek interaksi sosial antar anggota keluarga, yang mencakup di dalamnya pola komunikasi dan kontak sosial. Lewat komunikasi dan kontak sosial inilah perubahan interaksi sosial dalam keluarga tersebut dapat diukur. Adanya perbedaan dan perubahan komunikasi dan kontak sosial yang terjadi di dalam keluarga sebelum dan sesudah penggunaan gadget pada anggota keluarga dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dalam keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian dapat dilihat pengaruh atas penggunaan gadget tersebut terhadap interaksi sosial dalam keluarga.]]>
<![CDATA[INTERAKSI SOSIAL ANAK DOWN SYNDROME DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL (STUDI KASUS ANAK DOWN SYNDOME YANG BERSEKOLAH DI SLB PUSPPA SURYAKANTI BANDUNG) ]]>
<![CDATA[RENAWATI RENAWATI]]>;
<![CDATA[RUDI SAPRUDIN DARWIS]]>;
<![CDATA[HERY WIBOWO]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.649 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14341
<![CDATA[Jumlah penyandang down syndrome di Indonesia ada sekitar 300 ribu lebih. Down syndrome adalah suatu kelainan genetik yang terjadi pada manusia yang menyebabkan mereka yang mengidapnya memiliki kelainan baik fisik maupun psikis. Dalam kesehariannya, orang yang menyandang down syndrome selain menghadapi permasalahan yang ada pada dalam dirinya, juga harus menghadapi permasalahan yang datang dari luar. Penerimaan masyarakat adalah hal yang menjadi sangat sensitif. Tidak semua masyarakat paham apa itu down syndrome sehingga memperlakukan mereka secara berbeda (diskriminasi). Sehingga dalam berbagai aspek kehidupan, seorang yang menyandang down syndrome kadang tidak selalu dapat ikut serta menjadi bagian. Kesulitan berinteraksi dengan orang lain terutama dialami oleh penyandang down syndrome anak-anak. Anak penyandang down syndrome kerap dikucilkan di lingkungan bermainnya. Keterlambatan perkembangan yang dimilikinya membuat teman sebayanya ‘enggan’ untuk bermain dengannya. Mereka juga kerap mendapatkan perilaku diskriminasi karena perbedaan kemampuan yang dimilikinya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pekerja sosial memiliki tanggung jawab profesi dalam pemberian pelayanan dan intervensi terhadap penyandang down syndrome tersebut. Intervensi pekerjaan sosial dalam hal ini bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial mereka.]]>
<![CDATA[KONDISI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR BERBAHAYA ]]>
<![CDATA[Eka Maulia Agustine]]>;
<![CDATA[Ishartono Ishartono]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.62 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13228
<![CDATA[Anak selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik dalam aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi karena hal tersebut sudah diatur dalan Undang-undang. Pada kenyataannya, negara dan keluarga belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Permasalahan yang menjadi sorotan adalah banyaknya pekerja anak yang bekerja di sektor berbahaya. Keluarga yang mengandalkan mereka untuk bekerja agar dapat memberikan kontribusi berupa materi kepada keluarga atau bahkan untuk biaya mereka bersekolah. Dan hal tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak namun juga memberikan dampak yang buruk atau negatif bagi anak sebagai calon generasi penerus bangsa. Jaminan masa depan anak akan menjadi taruhannya jika kondisi tersebut terus berlangsung di masa yang akan datang, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkannya, seolah diputus untuk kepentingan ekonomi keluarga. Pekerja anak memang tidak sepenuhnya salah, namun ada batasan-batasannya, tidak seharusnya anak mendapatkan pekerjaan yang berat seperti memikul batu karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan fisiknya, sehingga menghambat tumbuh kembang pekerja anak tersebut.]]>
<![CDATA[PELAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA YANG MENGALAMI PERUBAHAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Nandang Mulyana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.82 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14209
<![CDATA[Dinamika masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Perubahan mata pencaharian merupakan salah satu contoh dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan mata pencaharian lebih disebabkan karena adanya adaptasi yang harus dilakukan oeh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan mata pencaharian akan memunculkan masalah sosial. Oleh sebab itu perlu adanya pelayanan sosial terhadap keluarga yang mengalami perubahan mata pencaharian agar masalah sosial yang terjadi tidak bertambah besar yang dapat mengganggu masyarakat secara keseluruhan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Sumber data berasal dari masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian dan tokoh masyarakat yang mengetahui perubahan mata pencaharian di lokasi penelitian.Hasil penelitian diarahkan pada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat akibat perubahan mata pencaharian, pelayanan sosial yang sudah ada, dan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masalah dalam keluarga maupun hubungan antarkeluarga. Demikian juga pelayanan sosial yang ada dan dibutuhkan lebih mengarah kepada pelayanan sosial untuk keluarga dan hubungan antar keluarga.Kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul akibat dari perubahan mata pencaharian tidak selamanya dapat diselesaikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pelayanan sosial yang ada hanya dapat menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi. Masyarakat masih membutuhkan pelayanan sosial lainnya agar tercapai kondisi yang kondusif.]]>
<![CDATA[POTENSI CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Wandi Adiansah]]>;
<![CDATA[Nandang Mulyana]]>;
<![CDATA[Muhammad Fedryansyah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.435 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i2.13655
<![CDATA[Setiap lembaga pelayanan sosial pasti membutuhkan dana dalam melakukan berbagai program-program pelayanannya. Secara umum lembaga pelayanan sosial memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur baik pemerintah, swasta maupun perseorangan. Namun, sering kali dana yang diperoleh dari donatur tersebut tidak mampu menutupi biaya operasional lembaga. Banyak diantara lembaga-lembaga pelayanan sosial yang pada akhirnya gulung tikar karena tersendat aspek pendanaan. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, setiap lembaga pelayanan sosial harus memiliki strategi-strategi dalam memperoleh pendanaan (fundraising). Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, saat ini di Indonesia mulai berkembang salah satu metode fundraising dengan menggunakan media internet. Metode ini dinamakan metode crowdfunding. Dalam praktik pekerjaan sosial baik dalam setting lembaga pelayanan sosial maupun dalam setting casework seorang pekerja sosial dapat menggunakan metode crowdfunding sebagai salah satu strategi fundraising baik untuk memperoleh dana maupun untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber yang tersedia. Dalam hal ini pekerja sosial memainkan perannya sebagai broker.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) ]]>
<![CDATA[Rudi Saprudin Darwis]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>;
<![CDATA[Dessy Hassanah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2019): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.39 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v6i1.21482
<![CDATA[Pemerintah, sebagai salah satu stakeholder dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki kepentingan yang besar terhadap program CSR perusahaan, Dengan kekuasaan, legitimasi pemerintah cenderung untuk mempengaruhi program CSR agar sejalan orientasi pembangunan. Dalam tulisan ini akan digambarkan peran pemerintah dalam kolaborasi stakeholders pada pelaksanaan program CSR.Penelitian ini dilaksanakan di daerah operasi PT. Pertamina EP3 Asset Subang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Peran pemerintah dalam kolaborasi dengan stakeholders lain akan digambarkan dengan menggunakan unsur-unsur proses kolaborasi, yaitu pengelolaan tujuan, kompromi, komunikasi, demokrasi dan kesetaraan, serta determinasi, komitmen dan stamina.Hasil penelitian menunjukkan pemerintah lebih banyak menjalankan peran mendukung pelaksanaan program CSR perusahaan dengan menyediakan regulasi maupun fasilitas. Perusahaan pun memegang komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan melalui program CSR. Pemerintah turut mensosialisasikan program CSR dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak pihak yang dirugikan dalam kolaborasi pada pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian. Di lain pihak, masyarakat menunjukkan komitmen terhadap aturan pemerintah.]]>
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL DI PERINDUSTRIAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aries Y. Ahmadi]]>;
<![CDATA[Hadiyanto A. Rachim]]>;
<![CDATA[Moch. Zaenuddin]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.493 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13594
<![CDATA[Pekerjaan sosial industri adalah lapangan praktik pekerja sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara individu dan lingkungan kerja dalam konteks ini. Konsep pekerjaan sosial industri bukan hanya berbicara tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun masyarakat (community development) saja. Pekerjaan sosial industri mencangkup pelayanan sosial yang bersifat internal dan eksternal, pekerjaan sosial industri melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling terapi kelompok, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal, pekerjaan sosial industri, berwujud dalam berbagai bentuk program CSR termasuk di dalamnya strategi dan program pengembangan masyarakat serta kebijakannya, dan advokasi sosial. Kehadiran pekerja sosial di perindustrian diharapkan akan memerikan berbagai manfaat terutama manfaat secara finansial maupun secara sosial. Di Indonesia, istilah pekerjaan sosial dalam perindustrian masih belum banyak dikenal , belum banyak perusahaan yang mengunakan jasa pekerja sosial di dalamnya. Sementara itu di era globalisasi ini, bayak perusahaan-perusahaan di beberapa negara maju yang sudah sejak lama mengunakan konsep pekerjaan sosial di dalam perusahaannya, sehingga bisa meningkatkan kualitas perusahaan tersebut dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat.]]>
