Garuda - Garba Rujukan Digital

Perluasan Tanggung Jawab Pencipta dan Pengguna Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Filsafat Hukum Evellyn Octavia; Jeffaldo Thio; Sabrina Audelia; Yuwono Prianto
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (2026): Januari-April. Synergy of Research and Community Service for Community Empowerm
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/rjgd0b98

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant transformation across various sectors of life, while simultaneously introducing new legal complexities, particularly concerning liability for damages caused by AI-based systems. Within the framework of Indonesian positive law, AI is still positioned as a legal object functioning as part of an electronic system or agent, and therefore does not possess the capacity to act as an independent legal subject. Consequently, legal liability remains attributed to human actors, namely developers and users. This study aims to analyze the construction of legal liability for AI developers and users under Indonesian positive law, as well as to formulate an expanded model of liability from the perspective of legal philosophy in order to achieve a balance between victim protection, justice, and technological innovation. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that fault-based liability remains the dominant paradigm; however, it faces significant limitations in addressing the autonomous and black box characteristics of AI, which complicate the establishment of causality. Therefore, it is necessary to develop more adaptive liability models, such as strict liability, shared liability, and hybrid liability, supported by philosophical foundations including utilitarianism, deontology, and distributive justice. In addition, strengthening the principles of transparency (explainability), due diligence, and collective responsibility mechanisms is crucial in addressing the emerging responsibility gap. In conclusion, a comprehensive reformulation of legal regulation grounded in the values of social justice is urgently required to ensure that the development of AI remains aligned with the principles of legal certainty and the protection of human rights.

Analisis Hapusnya Perikatan Akibat Meninggalnya Salah Satu Pihak Tanpa Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5855

Berkahirnya perikatan adalah salah satu elemen krusial dalam hukum perdata yang mengatur penyelesaian hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat. Secara umum, sebuah perikatan dapat selesai karena berbagai alasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam kenyataannya seringkali muncul masalah ketika salah satu pihak dalam perikatan meninggal tanpa meninggalkan pewaris yang bisa meneruskan hak dan kewajibannya. Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait kelangsungan perikatan serta status hak dan kewajiban yang masih tertunda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berakhirnya perikatan akibat meninggalnya salah satu pihak tanpa ahli waris menurut ketentuan KUHPerdata serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kematian salah satu pihak tidak selalu berakibat pada berakhirnya perikatan, karena pada dasarnya hak dan kewajiban dapat diteruskan kepada ahli waris. Namun, jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris dan perikatan itu bersifat pribadi atau sangat tergantung pada kemampuan serta sifat pihak yang bersangkutan, maka perikatan dapat berakhir secara otomatis. Dalam situasi tertentu, negara dapat berfungsi sebagai penerima aset warisan yang tidak memiliki pemilik sesuai dengan peraturan yang ada. Studi ini menjelaskan bahwa penghapusan perikatan akibat wafatnya salah satu pihak tanpa waris harus ditetapkan berdasarkan karakteristik perikatan tersebut serta ketentuan KUHPerdata yang mengatur transfer hak dan kewajiban setelah seseorang meninggal. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang akurat mengenai karakter perikatan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Akibat Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 4 (2026): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i4.5885

Pemalsuan tanda tangan ahli waris adalah salah satu bentuk tindakan melanggar hukum yang kerap terjadi dalam konflik warisan di Indonesia. Tindakan itu dapat berdampak pada keabsahan dokumen, perjanjian, dan pemindahan hak atas harta warisan yang mengakibatkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi ahli waris yang berwenang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari pemalsuan tanda tangan ahli waris dalam sudut pandang hukum perdata Indonesia dan menilai langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh ahli waris yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui penelitian literatur dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemalsuan tanda tangan ahli waris dapat menyebabkan batalnya atau pembatalan dokumen dan perjanjian akibat tidak terpenuhinya elemen kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan pemulihan hak atas aset warisan. Langkah hukum yang bisa diambil oleh ahli waris mencakup pengajuan gugatan pembatalan dokumen, gugatan untuk tindakan melawan hukum, tuntutan untuk kompensasi, serta pelaporan kasus pidana terhadap pelaku pemalsuan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak keperdataan para ahli waris dan memastikan kepastian hukum dalam distribusi warisan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perlindungan hukum, penguatan mekanisme verifikasi dokumen, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam kasus warisan.

Analisis Pengaturan Mengenai Investasi dan Koperasi Dalam Sistem Hukum Indonesia Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5670

Investasi dan koperasi merupakan dua instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan terkait pengaturan hukum dan pelaksanaan investasi melalui koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai investasi dan koperasi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji peran koperasi dalam mendukung kegiatan investasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait investasi dan koperasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat disharmonisasi dan kendala dalam implementasinya. Selain itu, koperasi memiliki peran penting sebagai wadah penghimpun dan pengelola modal masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan investasi.

Keabsahan dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Elektronik Wilma Silalahi; Evellyn Octavia
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5674

Kontrak digital telah menjadi elemen krusial dalam transaksi di zaman digital, termasuk di Indonesia. Pemanfaatannya menawarkan kemudahan dan efektivitas bagi semua pihak dalam menjalankan hubungan hukum tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Studi ini bertujuan untuk meneliti validitas kontrak elektronik dalam kerangka hukum Indonesia dan mengevaluasi jenis perlindungan hukum untuk pihak-pihak yang terlibat. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislative dengan telaah pustaka seperti buku dan jurnal hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kontrak elektronik dinyatakan valid selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan terkait lainnya. Di samping itu, perlindungan hukum untuk semua pihak telah diatur dalam berbagai peraturan mengenai transaksi elektronik, meskipun dalam praktiknya masih ada hambatan dalam penerapannya.

GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA Urbanisasi Urbanisasi; Evellyn Octavia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.19-23

Wanprestasi dalam hubungan kontraktual merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya sengketa perdata, terutama ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif syarat dan dasar pengajuan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata serta bentuk ganti rugi yang dapat diminta kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata menempatkan unsur kelalaian sebagai syarat utama sebelum tuntutan ganti rugi dapat diajukan, sehingga somasi menjadi instrumen penting untuk membuktikan bahwa debitur telah diberi kesempatan wajar namun tetap tidak memenuhi prestasi. Selain itu, bentuk ganti rugi yang dapat diminta mencakup kerugian nyata, keuntungan yang hilang, dan biaya tambahan yang secara langsung timbul akibat wanprestasi, sehingga bertujuan mengembalikan posisi kreditur seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan dengan benar. Penelitian juga menemukan bahwa dalam praktik, perbedaan pemahaman mengenai isi perjanjian, kualitas prestasi, dan waktu pemenuhan kewajiban merupakan faktor dominan yang memicu sengketa ganti rugi. Di samping itu, penggunaan klausula penalti dalam kontrak bisnis turut memperkuat posisi kreditur, meskipun hakim tetap dapat menilai kewajarannya berdasarkan asas proporsionalitas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata memberikan kerangka normatif yang jelas dan berfungsi menjaga keseimbangan hak-kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search