Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

PELANGGARAN SIARAN TELEVISI LOKAL DAN PEMBERIAN SANKSI OLEH KPID SULSEL DI KOTA MAKASSAR Andriansyah Andriansyah; Andi Alimuddin Unde; Hasrullah Hasrullah
Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Jurnalistik Vol 4 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurnalisa.v4i2.6901

Abstract

Televisi Lokal di Makassar sering melakukan pelanggaran P3SPS dan berulang-ulang pada pelanggaran yang sama hal ini berdasarkan ekspose hasil monitoring KPID Sulsel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran isi siaran yang dominan yang dilakukan oleh televisi lokal, bagaimana KPID Sulsel dalam mengelola sanksi, serta strategi kebijakan KPID Sulsel dalam meminimalisir pelanggaran. Desain penelitian adalah deskriptif kualitatif melalui pengamatan langsung terhadap objek dengan mewawancarai Komisioner KPID Sulsel dan Ketua KPI Pusat serta kajian pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan memperhatikan kebijakan komunikasi yang diambil oleh KPID Sulsel dalam meminimalisir pelanggaran isi siaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran televisi lokal yang paling dominan didapatkan oleh KPID Sulsel adalah Pelanggaran Penggolongan Program Siaran. Untuk tahun 2014 terdapat 17.392 pelanggaran dan tahun 2015 terdapat 15.306 pelanggaran. Pengelolaan sanksi KPID Sulsel tidak maksimal karena perbedaan yang sangat siginifikan antara pelanggaran dengan pemberian sanksi dan strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPID Sulsel adalah kebijaksanaan terkait penempatan penggolongan program siaran, serta melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada lembaga penyiaran melalui program kegiatan antara lain GESIT, KPID AWARD, FGD serta Literasi Media kepada Masyarakat melalui Program Kegiatan GEMES, FMPPS.
TERORISME DALAM BUKU 21 LESSONS HARARI: SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF MEDIA MASSA Sri Hadijah Arnus; Hafied Cangara; Hasrullah Hasrullah
Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Jurnalistik Vol 7 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurnalisa.v7i2.27677

Abstract

The concept of terrorism according to Youval Noah Harari in his book 21 Lessons says that to reduce acts of terrorism is to not commit hysteria in the mass media. Therefore, the author's question appears to further examine whether there is a mutually beneficial relationship between terrorism and the mass media. How should the mass media, government, and society behave in the face of an act of terrorism? This article uses the library study method. Based on the results of the study found that there is indeed a symbiosis between terrorism and mass media. Acts of terrorism in the mass media have news value and certainly affect the ratings of programs and media. However, it is explained that the media must still hold the principle of social responsibility that provides the best information for the audience or society. On the other hand, the government should not panic in responding to acts of terrorism. The government must establish a strategy so that all terrorism-related information can be properly controlled and not cause fear in the community.
KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN (KKSS) SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIN KONFLIK ETNIS DI KOTA PALU Ulfah Attamimi; Hasrullah Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.1 No.4 Oktober - Desember 2011
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v1i4.317

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui fungsi KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konflik etnis di kota Palu, 2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat KKSS sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian konfli etnis di kota Palu.Pengumpulan data digunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi kelompok berfokus. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik antara Bugis dan Kaili di kota Palu, KKSS cabang kota  Palu menggunakan komunikasi kelompok dan komunikasi antarpribadi. Selain itu peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik Bugis dan Kaili juga sangat berpengaruh. Hambatan yang dihadapi KKSS cabang kota Palu dapat diatasi dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara pengurus, pemerintah dan tokoh masyarakat Bugis maupun tokoh masyarakat Kaili.ABSTRACTThis study aims to: 1) understanding the function of KKSS as a forum for communication in the resolution of ethnic conflicts of Bugis and Kaili in Palu city, 2) understanding the factors that support and inhibit KKSS as a forum of communication in the resolution of ethnic conflicts of Bugis and Kaili in Palu city.Data collection used interviews, observation, documentation and Focus Group Discussion (FGD). The data was analysed using descriptive qualitative analysis techniques.The result showed that in the resolution of the conflict between Bugis and Kaili in Palu, KKSS Palu used group communication and interpersonal commnunication. In addition, the role of community leaders in resolving the conflict of Bugis-Kaili is also very influential. Barriers that is faced by the KKSS of Palu can be overcome by good communications between KKSS committee, local government and community leaders of Bugis and Kaili. 
PERAN PEMUKA PENDAPAT (OPINION LEADER) DALAM MEMELIHARA KEDAMAIAN DI TENGAH KONFLIK HORIZONTALDI DESA WAYAME AMBON.pdf La Jaali; Hafied Cangara; Hasrullah Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.2 No.3 Juli - September 2013
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v2i3.329

Abstract

Abstrak Wayame merupakan satu-satunya desa yang ada di Kota Ambon yang tidak terkena konflik horizontal di Ambon, walaupun masyarakatnya heterogen yang terdiri dari dua komunitas besar Islam dan Kristen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemuka pendapat dalam memelihara kedamaian di tengah konflik horizontal di Desa Wayame kota Ambon dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa wayame tidak terlibat dalam konflik horizontal di Ambon. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (indepth interview). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam memelihara kedamaian di tengah konflik horizontal di Ambon, maka para pemuka pendapat (opinion leader) di Desa Wayame berusaha melakukan suatu tindakan yang melibatkan banyak pihak yang ada di Desa Wayame. Tindakan-tindakan para pemuka pendapat (opinion leader) tersebut terlihat pada: a) membentuk TIM 20, b) membangun kerjasama dengan masyarakat Wayame, c) melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, d) melakukan koordinasi dengan Desa tetangga dan Lembaga Keagamaan, dan e) melakukan upaya damai pada desa-desa tetangga tentang pentingnya perdamaian. Kelima peran yang dilakukan diatas menjadi penentu bagi masyarakat Wayame dalam memelihara kedamaian dan ketenteraman ditengah konflik horizontal di Ambon. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Wayame tidak terlibat konflik, yaitu: a) adanya komitmen dari pemuka pendapat (opinion leader) dengan masyarakat, b) adanya penanganan TIM 20, c) adanya saluran komunikasi, d) adanya penerapan hukum lokal dan sanksi, e) adanya kesadaran dan dukungan masyarakat,, f) adanya pertemuan rutin, dan g) adanya pasar damai.Abstract Wayame is the only village in the city of Ambon, which is not affected by horizontal conflicts in Ambon, although heterogeneous society consisting of two large community of Muslims and Christians. This study aims to determine the role of opinion leaders in maintaining peace in the middle of the horizontal conflict in Ambon city Wayame village and know the factors that cause Wayame villagers not involved in horizontal conflicts in Ambon. Data collection techniques in this study using in-depth interviews (depth Interview). Analysis of the data in this study using the interactive model analysis of Miles and Huberman which includes the step of data reduction, data presentation and verification of the data or conclusions withdrawal. From these results it can be concluded that in maintaining peace in the middle of the horizontal conflict in Ambon, then the opinion leaders (opinion leader) in the village of Wayame attempt to commit an act that involves many parties in the village Wayame. Actions of opinion leaders (opinion leaders) are seen in: a) forming TEAM 20, b) build partnerships with the community Wayame, c) coordinating with security, d) coordinate with neighboring Villages and Religious Institutions, and e) peace efforts in neighboring villages about the importance of peace. Fifth roles performed above Wayame be decisive for the community in maintaining peace and tranquility in the middle of horizontal conflicts in Ambon. The factors that cause people Wayame not in conflict, namely: a) the commitment of opinion leaders (opinion leaders) with the community, b) the handling of TEAM 20, c) the communication channel, d) the application of local laws and penalties, e ) the awareness and support of the community,, f) the regular meetings, and g) the peaceful market. 
HEADLINE POLITIK DAN POLITIK HEADLINE DALAM HARIAN FAJAR DAN TRIBUN TIMUR - KEBIJAKAN EDITORIAL SURAT KABAR DI MAKASSAR Riza Darma Putra; Andi Alimuddin Unde; Hasrullah Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.2 No.4 Oktober - Desember 2013
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v2i4.337

Abstract

Abstrak Headline sebagai representasi media meniscayakan sikap politik media itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) alasan berita politik dijadikan sebagai headline oleh Fajar dan Tribun Timur, (2) kecenderungan pemberitaan headline politik Fajar dan Tribun Timur, (3) kebijakan redaksi Fajar dan Tribun Timur dalam penentuan headline politik dan yang terakhir melihat faktor yang berpengaruh terhadap penentuan headline politik. Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penulis menggunakan content analysis untuk melihat kecenderungan media sedangkan Kualitatif dengan mengeskplor kebijakan redaksi serta faktor yang mempengaruhi headline politik. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan dipilihnya politik sebagai headline karena nilai beritanya, selain itu juga karena dimintai oleh pembaca. Kecenderungan pemberitaan headline Fajar dan Tribun Timur lebih mengarah pada politik sebagai arena struggle of power. Faktor yang mempengaruhi penentuan headline politik adalah faktor Internal yaitu kebijakan redaksi, serta dalam konteks tertentu pemilik modal. Sementara faktor eksternal lebih kepada kepentingan elit politik. AbstractHeadline representthe point of view the media. This study aims to determine (1) serve as a reason for political news headlines Fajar and Tribun Timur (2) The tendency of the news headlines of Politics Fajar and Tribun Timur (3) Editorial policy Fajar and Tribun Timur about the political headline news. This study combines quantitative and qualitative approaches. The author uses content analysis to look at the media while the qualitative trend with eksplore editorial policy and political factors that affect the headline. Results of this study indicate reasons for choosing politics as a headline for the news value, but it is also as asked by readers. TendencyFajar and Tribun Timur political headline: politics as an arena of struggle of power. Factors affecting the determination of the political headlines are Internal factors that editors policy, as well as in the specific context of capital owners. While external factors are interests of the political elit. 
KEBIJAKAN REDAKSIONAL HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR DALAM PENYIARAN BERITA KRIMINAL DI KOTA MAKASSAR Irwan Irwan; Andi Alimuddin Unde; Hasrullah Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.2 No.4 Oktober - Desember 2013
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v2i4.341

Abstract

Abstrak Berita kriminal adalah berita yang memuat informasi tentang kriminalitas, yang berarti informasi mengenai penyimpangan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Surat Kabar Harian Berita Kota Makassar selama lebih dari tiga bulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari hasil metode wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi partisipatif moderat, focus group discussion (FGD), wawancara, kuisiner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas agenda media, agenda publik dan kesesuaian antara agenda media dan agenda publik terhadap kebijakan redaksional harian Berita Kota Makassar dalam penyiaran berita kriminal belum optimal. Pemimpin redaksi selaku pengendali redaksi ternyata kewenangannya dalam menentukan agenda media dan agenda publik juga sangat terbatas. Pemred baru akan mengambil kebijakan jika ada peristiwa yang sangat besar dan penting seperti kejadian dan waktunya paling dekat atau paling luas cakupannya itupun tetap harus melakukan koordinasi dengan Korlip dan para redaktur. Redaktur adalah penentu kebijakan ketika berita sudah masuk ke meja editor. Redaktur memiliki hak veto secara penuh dalam menerbitkan sebuah berita atau dibatalkan. Abstract This study aims to analyze the media agenda Daily News Makassar in broadcasting crime news, identifies the public agenda and editorial policy of Makassar in the Daily News crime news broadcasting and measure the degree of correspondence between the media agenda and the public agenda Daily News Editorial Policy Makassar in broadcasting crime news in Makassar. The research was conducted at the Daily News Newspapers in Makassar for more than three months using a qualitative descriptive method of research procedures which produce descriptive data from the analytical results of the interview method. Data collection techniques are moderate participant observation, focus group discussion (FGD), interviews, and documentation kuisiner. The results showed that the effectiveness of the media agenda, the public agenda and kesesusian between the media agenda and the public agenda of the Daily News editorial policy of Makassar in broadcasting crime news is not optimal. As the chief editor of the editorial control turns its authority in determining the media agenda and the public agenda is also very limited. New Editor in Chief will take the policy if there is a very large event and important as the incidence of and time to closest or the most wide-ranging and even then still have to coordinate with Korlip and editors. Editors are decision makers when the news has been entered into the table editor. Editor has full veto power in issuing a news or canceled. 
IDEOLOGI DAN HEGEMONI MEDIA CETAK MELALUI EDITORIAL PADA HARIAN MEDIA INDONESIA Rosniar Rosniar; Andi Alimuddin Unde; Hasrullah Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.2 No.2 April - Juni 2013
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v2i2.362

Abstract

Abstrak Masing-masing surat kabar memiliki kebijakan politis tersendiri, termasuk kebijakan editorial sebagai kerangka pikir media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengkategorisasian isu dan strategi wacana atas teks terhadap kecenderungan redaksional editorial Harian Media Indonesia terhadap sebuah isu/peristiwa. Tipe penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kritis. Sumber data berupa dokumentasi teks editorial edisi 2 Januari 2012 sampai 30 Juni 2012. Dari keseluruhan editorial dilakukan analisis isi kuantitatif dengan melibatkan dua orang coder untuk pengkategorisasian editorial. Data berupa hasil kategorisasi dianalisis dengan menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) model Teun A. Van Dijk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isu politik menjadi preferensi Media Indonesia dalam sajian editorialnya yaitu 86 editorial dengan persentasi tertinggi 71,07%. Kecenderungan redaksional editorial Harian Media Indonesia yang kritis, pro rakyat dan tidak segan-segan memperlihatkan sikap anti pemerintah telah menjalankan hegemoninya berdasarkan ideologi yang dianut. Namun pada isu tertentu menyatakan sikap mendukung kebijakan pemerintah dengan indikasi kepentingan politik media bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap resisten terhadap pemerintah bukanlah ukuran valid guna menilai bahwa sebuah media komersial yang menjalankan politik ekonomi media telah berjuang bagi kepentingan masyarakat luas.ABSTRACTEach newspaper has its own political policies, including editorial policies as a media framework. This research aims to know the categorizing of the issues and discourse strategies over the text toward the redaction tendency of Harian Media Indonesia editorial toward issue/events. The types of the research are quantitative and qualitative descriptive using critical approach. Data sources are documentation of editorial texts since January 2, 2012 until June 30, 2012. All editorial texts are analyzed using quantitative content analysis by involving two coders for categorizing those editorial texts. Data got from editorial categorization will then be analyzed by using Critical Discourse Analysis (CDA) model by Teun A. Van Dijk. The results showed that political issues become the preference of the Media Indonesia in its editorial i.e. 86 editorials of which percentage is the highest as much as 71,07%. The redaction tendency of Harian Media Indonesia editorial which is critical, pro people and not hesitate showing its stance that anti Government has been running its hegemony based on ideological beliefs. However, on specific issues it stated its stance in supporting the government policies with an indication of the political importance of the media itself. So it can be inferred that the resistant stance toward government is not the valid standard in order to assess that a commercial media running the political economy of the media has been fighting for the interests of the wider community. 
POSITIONING POLITIK KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DALAM IKLAN VIDEO MUSIK YOUTUBE Nahrul Hayat; Hasrullah Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.5 No.1 Januari - Juni 2016
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v5i1.1893

Abstract

The study aims to reveal representation of meaning of the Indonesia's presidential election campaign in 2014 within the Youtube music video advertisement; and explain the construction of political positioning in the advertisement. The study method used is descriptive qualitative research method through direct observation of the object and the study of literature. The data were analyzed by using semiotic analysis of Roland Barthes which consists of two signification level, namely first level of signification (denotation level) and the second level of signification (connotation level). Primary data consists of verbal text and non-verbal text (visual) of the music video. Secondary data consists of books and related documents. The results showed that the main connotative meaning contained in the music video advertisement of presidential election campaign 2014 is that each pair of candidates is the best and most worthy partner to lead Indonesia. The results of the analysis of the connotative sign also found that the construction of political positioning of Prabowo is a presidential candidate who has a decisive and courageous self-image as well as respected and honored candidate;possess military background and has a formal –procedural leadership style; and has militaristic nationalism ideology. As the opposite, Jokowi’s political positioning construction is a presidential candidate who has particularly honest and populist self-image as well as liked and favored; possess civilian background with informal-spontanious leadership style; and has the dominant ideology of democratic socialism.  Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap representasi makna yang ada dalam iklan video musik Youtube kampanye pemilihan presiden Indonesia 2014; dan menjelaskan konstruksi positioning politik dalam iklan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pengamatan langsung terhadap objek dan kajian pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang terdri dari dua tingkat sistim penandaaan, yakni penanndaan tingkat pertama (level denotasi) dan penandaan tingkat kedua (level konotasi). Data primer terdiri dari teks verbal dan non-verbal (visual) video musik. Data sekunder terdiri dari buku dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konotatif makna utama yang terkandung dalam iklan video musik kampanye pemilihan presiden 2014 adalah bahwa masing- masing pasangan kandidat merupakan pasangan terbaik dan paling layak untuk memimpin Indonesia. Hasil analisis tanda konotatif juga menemukan bahwa konstruksi positioning politik Prabowo adalah sebagai calon presiden yang memiliki citra diri tegas dan pemberani serta disegani dan disukai; berlatar belakang militer dan memiliki gaya memimpin yang formal-prosedural; serta berideologi nasionalisme-militeristik. Sebaliknya konstruksi positioning politik Jokowi adalah sebagai calon presiden yang meiliki citra diri jujur dan merakyat serta disenangi dan disukai; berlatar belakang sipil dengan gaya memimpin yang informal-spontanious; serta memilki ideologi dominan sosialisme-demokratis. 
PEMBATASAN KAMPANYE DAN RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK 2015 DI TIGA KABUPATEN DI SULAWESI SELATAN Andi Ayatullah Ahmad; Hafied Cangara; Hasrullah Hasrullah
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.6 No.1 Januari - Juni 2017
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v6i1.5165

Abstract

Kampanye pilkada 2015 berbeda dengan pilkada sebelumnya. Tiga metode kampanye yaitu Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye sudah dibatasi, dibiayai oleh APBD dan diambil alih KPU Kabupaten. Hasil pilkada menunjukkan partisipasi pemilih rendah, sehingga muncul asumsi bahwa pembatasan kampanye berkorelasi terhadap menurunnya partisipasi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembatasan kampanye terhadap rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Bulukumba, Pangkep dan Gowa. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, bagaimana potret pelaksanaan kampanye, serta faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih. Pengumpulan data menggunakan teknis purposif dengan wawancara 27 informan. Pembahasannya menggunakan pendekatan Model Komponensial Kampanye dan Teori Perilaku Pemilih Richard R. Lau dan David P. Redalawsk (2006).  Hasil penelitian menunjukkan, beberapa permasalahan terjadi saat kampanye. Sejumlah APK yang rusak atau hilang tidak digantikan oleh KPU Kabupaten, urutan nomor urut kandidat pada pemasangan APK terbalik, dan minimnya jumlah dan kualitas APK. Adapun faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih di tiga kabupaten bukan karena faktor pembatasan kampanye melainkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggelembung, serta adanya kejenuhan dan sikap apatis masyarakat sebagai pemilih. Permasalahan pelaksanaan kampanye tersebut muncul akibat regulasi pilkada yang tidak mengatur secara jelas teknis pelaksanaannya secara detail.Dengan demikian disarankan untuk mengembalikan pelaksanaan metode kampanye tersebut kepada para pasangan calon, KPU hanya menentukan ukuran, durasi, jumlah dan titik lokasi pemasangan APK dengan mempertimbangkan letak wilayah dan jumlah penduduk.
PERAN PERSONAL BRANDING NURDIN ABDULLAH DALAM PEMBENTUKAN TIM RELAWAN Andi Wirangga LBM Sungkawawo; Hasrullah Hasrullah; Andi Subhan Amir
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.6 No.1 Januari - Juni 2017
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v6i1.5176

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan peran personal branding Nurdin Abdullah dalam pembentukan tim relawan; 2) Mendeskripsikan bentuk personal branding Nurdin Abdullah melalui persepsi relawan. Penelitian dilaksanakan di kota Makassar, dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada informan. Informan ditentukan dengan cara purposive sampling, dengan menentukan satu informan kunci yang menjelaskan peran Nurdin Abdullah. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi non partisipan, serta data sekunder dikumpulkan melalui referensi buku, jurnal penelitian sebelumnya, dan internet yang terkait dengan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Peran personal branding Nurdin Abdullah dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi relawan, kekita menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng, merupakan salah satu aset yang dimiliki untuk meraih kekuasaan yang lebih besar. Tim relawan terbentuk karena melihat keberhasilan yang dilakukan Nurdin Abdullah ketika menjadi Bupati Bantaeng dengan panggilan hati nurani. Tim relawan terbentuk jauh sebelum pemilihan Gubernur, guna untuk meminta Nurdin Abdullah menjadi calon Gubernur, kemudian memenangkan, lalu mengawasi kinerja ketika terpilih. 2) Relawan melihat terdapat delapan konsep personal branding yang dimiliki oleh Nurdin Abdullah ketika sebagai Bupati Bantaeng. Spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, keteguhan, dan nama baik diperoleh Nurdin Abdullah ketika menjabat sebagai Bupati Bantaeng.