Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora
Eka Turkiani
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN FINTECHBANK INDONESIA'S AUTHORITY IN FINTECH REGULATION AND SUPERVISION Akhyar Akhyar; Eka Turkiani; Herman Herman; Zuhrah Zuhrah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.724

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong munculnya inovasi signifikan dalam sektor jasa keuangan yang dikenal Financial Technology (Fintech). Bank Indonesia mengawasi perkembangan Teknologi financial (Fintech) di Indonesia dan telah menerbitkan regulasi khusus terkait finansial teknologi, yaitu Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis- normatif yang merupakan jenis penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Fokus penelitian adalah kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan Financial Technolgy (Fintech). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia menerbitkan regulasi Peraturan Bank Indonesia Tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dengan tujuan melakukan monitor dan mengembangkan serta mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Kata kunci: Kewenangan Bank Indonesia, Pengaturan Fintech Indonesia, Regulasi Pembayaran Digital
Kedudukan MPR dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Nur Mutmainnah; Eka Turkiani; Erham
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7589

Abstract

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun, setelah amandemen UUD 1945, MPR direposisi menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya berdasarkan prinsip supremasi konstitusi dan checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji implikasi perubahan kedudukannya pasca amandemen UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah mengubah MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga konstitusional dengan kewenangan yang lebih terbatas, terutama dalam perubahan konstitusi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemberhentian Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai problematika ketatanegaraan, seperti ketidakjelasan posisi kelembagaan MPR, perdebatan mengenai penghidupan kembali haluan negara, serta efektivitas peran MPR dalam sistem presidensial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi konstitusional MPR melalui optimalisasi kelembagaan, penguatan budaya konstitusional, dan pengembangan mekanisme checks and balances. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MPR tetap memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga konstitusional dalam menjaga stabilitas demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
Co-Authors Akhyar Akhyar Erham Herman Herman Nur Mutmainnah