Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemikiran Sosiologi JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Kalijaga Journal of Communication GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Pubmedia Social Sciences and Humanities Indonesian Journal of Public Administration Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Joong-Ki QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Fullah Jumaynah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Melawan Kredo Aborsi: “Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan” Ade Yulfianto; Fullah Jumaynah
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 2 (2016): Tantangan Gerakan Sosial
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.908 KB) | DOI: 10.22146/jps.v3i2.23536

Abstract

Aborsi di Indonesia masih menjadi perdebatan panjang dan selama itu pula perempuan kerap kali menjadi pihak yang ada dalam posisi rentan nan riskan. Pasalnya, banyak aborsi yang berlangsung secara tidak aman. WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan per tahun, 750.000 hingga 1,5 juta dilakukan di Indonesia, 2.500 orang di antaranya berakhir dengan kematian (Wijono, 2000). Aborsi juga kerap dikaitkan dengan persoalan moral, budaya, sosial, hingga agama. Perempuan yang melakukan aborsi dapat serta merta divonis tidak bermoral dan menjadi bagian dari pelaku seks bebas. Padahal kehamilan yang tidak diinginkan tentu disebabkan oleh banyak faktor. Dewasa ini, barulah mulai tumbuh gerakan-gerakan yang membawa pada harapan yang lebih cerah mengenai isu aborsi. Gerakan #AbortionIsNotaCrime merupakan gerakan sosial dan aktivisme digital global yang menentang kriminalisasi perempuan terhadap aborsi. LSM Samara merupakan salah satu lembaga swadaya yang membawa gerakan ini ke Indonesia. Mereka hadir guna mengurai simpul kusut akan penyelesaian isu aborsi yang sarat akan ketidakadilan sosial. Perempuan sebagai sebuah entitas sosial, tak pernah luput dari dominasi kuasa pengetahuan, baik yang sifatnya patriarkis hingga yang sifatnya politis. Penelitian ini bermaksud melihat dan memahami bagaimana Gerakan #AbortionIsNotaCrime ini berlangsung dan praktik-praktik aktivisme seperti apa yang dilakukan oleh LSM Samara dalam melawan wacana dominan tentang aborsi di Indonesia.
The Nationalist-Religious Political Image in the Construction of the News of Ganjar Pranowo's Appointment as a Presidential Candidate Fullah Jumaynah
Kalijaga Journal of Communication Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Communication and Islamic Broadcasting Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/kjc.51.02.2023

Abstract

This article attempts to read the political image that was highlighted by Ganjar Pranowo when he was appointed as the presidential candidate of the PDI-P by analyzing news framing from two mass media with quite different ideologies, namely Kompas.com and Republika.co.id. This study uses a descriptive-qualitative approach using the Robert N. Entman framing analysis model. From the research that has been done, it can be interpreted that Kompas.com displays aspects that are embedded directly with symbols that are identical to the PDI-P, such as Soekarno's cap and the venue of for the determination event at the Batu Tulis Palace, which was Soekarno's residence. Apart from that, Kompas.com also displays sources from internal PDI-P. Meanwhile, Republika.co.id displays several emphases linking religious symbols related to Megawati's beliefs and mentioning her attitude as a statesman. In addition, the news displayed by Republika.co.id tends to choose sources from political observers as the title choice, compared to direct opinions from actors or parties who understand.
Framing Women's Politics "Wadon Wadas" Against Mine Resistance National Strategy Project in Wadas Village Purworejo Jumaynah, Fullah; Subekti, Valina Singka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5505

Abstract

Munculnya konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari kehadiran gerakan sosial termasuk gerakan perempuan. Wadon Wadas merupakan gerakan perlawanan perempuan terhadap penambangan andesit. Penambangan tersebut adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan bahan baku pembangunan Bendungan Bener salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di Purworejo. Wadon Wadas menolak penambangan bahan baku berupa andesit untuk kebutuhan menjaga alam Wadas yang merupakan warisan turun temurun penopang kehidupan warga Wadas. Beragam aksi kolektif dilakukan Wadon Wadas mulai dari mujahadah, membesek, aksi demonstrasi, dan lain sebagainya. Aksi-aksi yang dilakukan mendapatkan sorotan publik yang masif yang kemudian membesarkan kampanye gerakan tersebut. Melaui studi literatur, penelitian ini menunjukan framing gerakan perlawanan yang merupakan satu bagian penting dari struktur politik perlawanan (contentious politics) telah berhasil dilakukan Wadon Wadas melalui framing ketidakadilan. Ketidakadilan yang dihadapi Wadon Wadas kemudian melahirkan perlawanan kolektif perempuan Wadas dan menunjukan politik perempuan yang lahir dari tradisi dan kebutuhan domestik.
ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN UU POKOK AGRARIA NO.5 TAHUN 1960 TERHADAP KONFLIK TANAH ADAT DI IBU KOTA NUSANTARA Azka Alycia Yahya; Amalia Pratiwi; Santi Mulyady; Dr. Nurdin; Fullah Jumaynah, M.I.P
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cj2yx458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). No. 5 Tahun 1960 terhadap konflik tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara khusus studi ini mengkasi sejauh mana prinsip keadilan agraria UUPA mampu melindungi hak masyarakat adat di tengah pembangunan strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana data dikumpulkan melalui studi literatur yang bersumber dari berbagai tulisan ilmiah terdahulu yang relevan. Dengan menggunakan teori konflik milik Karl Marx peneliti berusaha untuk memahami pertentangan kepentingan dan relasi kekuasaan struktural antara negara, investor dan masyarakat adat. Hasilnya adalah implementasi UUPA di IKN bersifat kontradiktif. Meskipun UUPA mengakui Hak Ulayat, namun pengakuan tersebut bersifat kondisional dan mudah dibantah dengan doktrin Hak Menguasai dari Negara (HMN) atas nama kepentingan nasional. Lambatnya pendaftaran hak Ulayat membuat masyarakat adat membuat komunitas masyarakat adat rentan atas klaim tanah negara. Hal ini kemudian diperburuk oleh pendekatan top-down dimana pemerintah minim melibatkan masyarakat adat. Konflik ini merupakan manifestasi pertarungan struktural antara kelas yang menguasai sumber daya dan masyarakat rentan, memperlihatkan bahwa UUPA memiliki celah hukum yang melegitimasi pengambilalihan lahan.
Negara, Korporasi, dan Masyarakat Sipil: Dinamika Demokrasi dalam Konflik Agraria Kendeng, Jawa Tengah Mega Arinda Pramessella; Tias Rahma Dewi; Revalyza Misbah; Nurdin Nurdin; Fullah Jumaynah
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2680

Abstract

The agrarian conflict in the Kendeng Mountains, Central Java, arose due to the construction of a cement factory by PT Semen Indonesia, which was supported by the state through the issuance of environmental permits, even though several permits had been revoked by court decisions. The local community rejected the project because it threatened their water sources, environment, and livelihoods. This study aims to analyze the relationship between the state, corporations, and civil society in the agrarian conflict in Kendeng, as well as the role of civil society movements in responding to this conflict. The research uses qualitative methods with a literature study of journals and related news reports. Using Karl Marx's theory of conflict and Charles Tilly's theory of social movements, the study finds that the state tends to side with corporate interests, while civil society continues to build resistance through collective action, legal advocacy, public campaigns, and ecofeminist movements. The Kendeng conflict reflects the imbalance of power relations and the weakness of substantive democracy in natural resource management. The need for increased transparency in licensing, community participation, and ecological protection are the main solutions.
Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat Huwayda Rahmania; Haifa Luthfi; Dwi Hadinugroho; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.
Politik Agraria dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Papua: Studi Kasus Konflik Lahan di Kabupaten Boven Digoel Kayla Azalia Putri Rasono; Devira Egistin; Andini Nathania Putri; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3495

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian politics and the expansion of oil palm plantations in forest areas of Papua, with a specific focus on land conflicts in Boven Digoel Regency. The research examines how agrarian regulations, licensing practices, and power relations between the state, corporations, and Indigenous peoples shape social, economic, and ecological outcomes. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on academic journals, policy documents, NGO reports, and legal sources relevant to agrarian governance and oil palm development in Papua. Data were analyzed thematically using the frameworks of Political Ecology and Property Rights Theory to understand structural inequalities and overlapping land claims.The findings indicate that oil palm expansion in Boven Digoel has resulted in extensive deforestation, ecological degradation, and the erosion of Indigenous customary land rights. Non-transparent licensing processes, weak enforcement of environmental regulations, and violations of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle have intensified land conflicts between Indigenous communities, the state, and corporations. Economically, the expansion has shifted Indigenous livelihoods from subsistence-based forest management to precarious wage labor, increasing dependency and vulnerability. Socially and culturally, land conversion has disrupted sacred spaces, cultural identity, and collective social structures of Indigenous peoples.
THE FAILED INSTITUTIONALIZATION OF GENDER EQUALITY UNDER LOCAL ELITE CAPTURE IN VILLAGE GOVERNANCE STRUCTURES Hartika Arbiyanti; Afgan Fadilla; Surfian Rahmat AP; Fullah Jumaynah; Chomariyana Kartika Hesti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.889

Abstract

The decentralization of village governance is expected to create inclusive democratic spaces and promote gender equality at the grassroots level. However, these normative ideals frequently collide with the reality of local power dynamics. Based on a critical literature review, this article investigates how local elite capture and rent-seeking motives hijack gender mainstreaming policies in village governance. The study finds that in the planning phase (Musrenbangdes), women's participation is reduced to "false inclusion" a mere administrative checklist to fulfill requirements for the release of Village Funds, while their strategic proposals are systematically ignored. This exclusion smoothly paves the way for local elites to massively divert the village budget (APBDes) into capital-intensive physical infrastructure projects. This budget hijacking is driven by rent-seeking opportunities and financial kickbacks for elite networks, leaving women's empowerment and human development programs severely underfunded. Ultimately, this study concludes that without strict structural oversight and the active strengthening of women's independent political agency, gender equality in village governance will remain an empty document serving only to preserve local oligarchic power..
Stuck in the Smoke: When Carbon Meets Capital in the Global South Luthfi Hasanal Bolqiah; Fullah Jumaynah
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2025): Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.5.2.2025.128-151

Abstract

Over the past decade, carbon taxation has emerged as a central instrument in global emission reduction efforts. Yet in many developing countries of the Global South, its implementation has fallen short of the urgency posed by the climate crisis. A significant gap in the literature remains: how industrial resistance and domestic power configurations shape the design and enactment of carbon tax policies. This study examines the dynamics of industrial resistance to carbon taxation in four Global South countries—India, South Africa, Mexico, and South Korea—by highlighting the strategic alliances forged between the state and carbon-intensive industries. This study adopts a qualitative approach, employing a comparative research design to analyze policy documents, statistical data from the World Bank, IEA, and Carbon Pricing Dashboard, along with relevant academic literature. Findings indicate that in all four cases, the state tends not to act as a transformative agent, but rather as a facilitator of fiscal and political compromises with industrial actors. The resulting policies are largely symbolic—characterized by low tax rates, broad exemptions, and the absence of escalation strategies. Framed through the lens of strategic state–capital alliances, this study argues that state–market relations in the Global South cannot be understood purely in technocratic terms, but must be seen as configurations of power that shape the trajectory of energy transitions. These findings offer important theoretical implications for climate policy research and the political economy of development.
Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Adat dalam Konflik Agraria Mesuji Nia Ayu; Amanda Ilmi; Marcello Evandy; Nurdin; Fullah Jumaynah
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 3 (2026): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v3i3.542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa negara terbentuk dalam konflik tersebut, serta bagaimana posisi kerentanan dan strategi perlawanan masyarakat lokal muncul sebagai respons terhadap struktur kekuasaan yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan data sekunder berupa laporan lembaga advokasi, pemberitaan media, regulasi agraria, serta penelitian terdahulu mengenai konflik agraria dan politik sumber daya. Analisis dilakukan melalui teknik reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi teoritik berbasis pendekatan politik agraria kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara membangun konfigurasi dominasi melalui kebijakan penetapan kawasan hutan negara, pemberian konsesi kepada PT Silva Inhutani Lampung, serta penggunaan kombinasi koersi dan hegemoni untuk mempertahankan klaim penguasaan. Aliansi ekonomi-politik antara negara dan korporasi memperkuat marginalisasi masyarakat lokal, terlihat dari stigmatisasi sebagai “perambah”, kriminalisasi, eksklusi administratif, dan keterbatasan akses terhadap tanah maupun layanan publik. Di sisi lain, masyarakat lokal menunjukkan berbagai bentuk resistensi melalui advokasi, aksi kolektif, dan upaya mempertahankan ruang hidup, meskipun ruang tawarnya tetap lemah dalam struktur kekuasaan yang asimetris. Temuan ini menegaskan bahwa konflik agraria di Register 45 bukan sekadar sengketa klaim tanah, tetapi mencerminkan struktur politik agraria nasional yang menempatkan masyarakat lokal sebagai kelompok paling rentan dalam relasi kuasa negara.
Co-Authors Ade Yulfianto Adinda Sekar Kinanthi Afgan Fadilla Afghan Fadilla Amalia Pratiwi Amanda Ilmi Amanda Jingga Rambadani Andini Nathania Putri Aniqotul Ummah Arbiyanti, Hartika Azka Alycia Yahya Chomariyana Kartika Hesti Devira Egistin Dwi Hadinugroho Efrida Primani Sunarto Gema Pertiwi Gladys Rotua Marito Manullang Haifa Luthfi Huwayda Rahmania Kayla Azalia Putri Rasono Khalifa Nur Khaliq Pohan Luthfi Hasanal Bolqiah Marcello Evandy Mega Arinda Pramessella Nabila Fitria Ariyanti Nia Ayu Nurdin Rahma Apasha Raisha Sizdah Revalyza Misbah Rinny Puspitasari Santi Mulyady Surfian Rahmat AP Teddy Chrisprimanata Putra Tias Rahma Dewi VALINA SINGKA SUBEKTI, VALINA SINGKA