Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PRINSIP CHECKS AND BALANCES DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK FAHARUDIN, FAHARUDIN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.684 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.97

Abstract

The purpose of this research is to get a full description about the parliament concept in Indonesia that no clear enough use Threecameralism system (MPR, DPR, DPD) Bicameralism (DPR and DPD), or Unycameralism (MPR). Similarly, if use Bicameralism form (DPR and DPD) so is not make check and balances of character between DPR and DPD make Bicameralism concept in Indonesian only Weak Bicameralism not Strong Bicameralism. Result of this research is power phenomenal more arbitrarily that’s why the power must be limited and restriction of the power must be regulated and limited in certainty of legislation or constitution that purpose no happen accumulation power to one branch of power. Trias Politica doctrine divide three branch of power that is Legislative as make the rule, executive to ride of it, and Judicative to investigate that follow with checks and balances mechanism, so that it’s impress the arbitrarily or maybe make escaped from arbitrarily.
Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential Threshold" Perspektif Hukum Tata Negara: Presidential Threshold: A Constitutional Law Perspective Ernesta Arita Ari; Kevin Mario Immanuel; Fatma Faisal; Muchamad Taufiq; Faharudin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8061

Abstract

Ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia telah menjadi perdebatan yang terus-menerus dalam wacana hukum tata negara. Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ambang batas pencalonan dari sudut pandang hukum tata negara, dengan penekanan khusus pada demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan model sistem presidensial Indonesia. Metode normatif, yang melihat peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam UUD 1945, dan berpotensi membatasi hak partisipasi politik warga negara. Selain itu, ambang batas juga dianggap melemahkan fungsi pemilu sebagai instrumen sirkulasi elit secara demokratis. Artikel ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap presidential threshold agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.