Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Kolaboratif Sains Innovative: Journal Of Social Science Research
Ernesta Arita Ari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI MITIGASI BAHAYA GEMPA BUMI MELALUI PENYULUHAN RUMAH TAHAN GEMPA DI KELURAHAN REWARANGGA SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Yohanes Laka Suku; Mikael Wora; Veronika Miana Radja; Thomas Aquino A. S; Marselinus Y. Nissanson; Silvester M. Siso; Ernesta Arita Ari
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1866.147 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v6i2.6970

Abstract

Abstrak: Permasalahan utama mitra adalah adanya bangunan rumah tinggal yang rentan terhadap bahaya gempa bumi, dan belum adanya pengetahuan yang baik tentang tatacara membangun rumah tahan gempa sesuai standar yang berlaku. Tujuan kegiatan Pengabdian Masyarakat (PkM) ini untuk mencegah bencana akibat gempa melalui peningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat khususnya para tukang bangunan tentang rumah tahan gempa. Mitra kegiatan ini adalah Lurah Kelurahan Rewarangga Selatan dan kelompok sasarannya adalah masyarakat khususnya para tukang bangunan di RT 02 RW 01 Kelurahan Rewarangga Selatan. Peserta pelatihan dan bimbingan teknis berjumlah 30 orang, dan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningatan sebesar 16% terhadap kemampuan dan keterampilan peserta yang diperoleh dengan membandingkan hasil test awal dan akhir, sedangkan evaluasi kepuasan mitra terhadap pelaksanaan PkM menunjukkan 80% menyatakan sangat puas, dengan demikian PkM yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang mitigasi bencana gempa melalui bangunan rumah tinggal tahan gempa.Abstract: The partners' main problem is the existence of residential buildings that are vulnerable to earthquake hazards, and the lack of good knowledge about procedures for building earthquake-resistant houses according to applicable standards. The purpose of this Community Service (PkM) activity is to prevent earthquake-induced disasters by increasing the knowledge and skills of the community, especially the builders about earthquake-resistant houses. The partner of this activity is the Head of the South Rewarangga Sub-district and the target group is the community, especially the builders in RT 02 RW 01, South Rewarangga Sub-district. The participants of the training and technical guidance are 30 people, and the method used is counseling and training. The results of the evaluation showed an increase of 16% in the abilities and skills of the participants obtained by comparing the results of the initial and final tests, while the evaluation of partner satisfaction with the implementation of the PkM showed 80% stated that they were very satisfied, thus the PkM implemented succeeded in increasing the knowledge and skills of the community about mitigation. Earthquake disasters through earthquake-resistant residential buildings.
Penerapan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Ende Ernesta Arita Ari
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Civil servants as state servants and public servants are required to be loyal and obedient to Pancasila, the 1945 Constitution, the State and the Government. Therefore, every civil servant must have the ability, quality and high discipline. The ability referred to is not only the ability in the field of skill, but must be supported by the total level of self-quality, because the quality of a Civil Servant is determined by knowledge, skills, and mental attitude (Attitude). With that, it is necessary to increase the utilization of the state apparatus, especially those related to quality, service efficiency and protection to the community as well as professional skills in supporting the implementation of their duties. To achieve this goal, the government has issued a Regulation on Discipline, namely Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. In the regulation of Article 3 point 11 regulates the compulsory work attendance by complying with the working hours of Civil Servants. However, in practice there are still civil servants in the local government of Ende who violate this obligation.
Revitalisasi Tradisi Adat Zono (Upacara Syukur Panen) Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamata Bajawa Utara Kabupaten Ngada Arita Ari, Ernesta; Fiskotin Ngiso, Wilhelmus Teobal
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revitalisasi merupakan proses secara sistematik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman. Revitalisasi budaya sebagai suatu pekerjaan besar bukan sekedar kegiatan menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestariakanya. Adapun alasan penulis memilih judul ini karena terjadinya masalah kegiatan tradisi adat zono tidak di jalankan di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada tidak di jalankan dan upaya untuk revitalisasi tradisi adat zono di Desa Uluwae Kecamatan Bajwa Utara Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengkaji bagaimana tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Hasil penelitian yang di temukan adalah terjadinya hambatan dalam proses melaksanakan kegiatan tradisi adat zono yaitu ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tradisi adat zono di Desa Uluwae tidak di jalankan di sebapakan ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia hal inilah yang menghambat terjadinya proses ritual adat zono. Kemudian minimnya kekompakan dalam suku sehingga tidak ada niat dalam membangkitkan tradisi adat zono.
Revitalisasi Tradisi Adat Zono (Upacara Syukur Panen) Masyarakat Adat Desa Uluwae Kecamata Bajawa Utara Kabupaten Ngada Ari, Ernesta Arita; Ngiso, Wilhelmus Teobal Fiskotin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7662

Abstract

Revitalisasi merupakan proses secara sistematik dan metodologi untuk menggiatkan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapai perubahan zaman. Revitalisasi budaya sebagai suatu pekerjaan besar bukan sekedar kegiatan menggali peninggalan tradisi untuk kemudian melestariakanya. Adapun alasan penulis memilih judul ini karena terjadinya masalah kegiatan tradisi adat zono tidak di jalankan di Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada tidak di jalankan dan upaya untuk revitalisasi tradisi adat zono di Desa Uluwae Kecamatan Bajwa Utara Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengkaji bagaimana tradisi adat zono pada masyarakat adat Desa Uluwae Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada. Hasil penelitian yang di temukan adalah terjadinya hambatan dalam proses melaksanakan kegiatan tradisi adat zono yaitu ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tradisi adat zono di Desa Uluwae tidak di jalankan di sebapakan ketua adat serta sebagian pemuka adat telah meninggal dunia hal inilah yang menghambat terjadinya proses ritual adat zono. Kemudian minimnya kekompakan dalam suku sehingga tidak ada niat dalam membangkitkan tradisi adat zono.
Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online: Development of Civil Law in Online Agreement Dispute Resolution Ernesta Arita Ari; Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Nining Suningrat; Heri Purnomo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6361

Abstract

Artikel ini membahas perkembangan hukum perdata dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian online yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Transformasi ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan yurisdiksi, perlindungan konsumen, dan validitas bukti digital. Regulasi khusus, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, serta metode penyelesaian sengketa seperti Online Dispute Resolution (ODR) mulai diadopsi untuk menanggapi kebutuhan ini. Selain itu, teknologi seperti blockchain, smart contracts, dan kecerdasan buatan (AI) berpotensi meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelesaian sengketa online. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini memerlukan infrastruktur hukum yang adaptif serta kerja sama lintas sektor untuk menjamin keamanan dan keadilan proses penyelesaian sengketa. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan hukum perdata yang responsif terhadap inovasi digital dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik dalam transaksi daring.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia: The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia Ernesta Arita Ari; Firzhal Arzhi Jiwantara; Johny Koynja; Imalah; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6657

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia untuk menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memastikan sengketa pilkada diselesaikan secara adil, transparan, dan final. Penelitian ini menganalisis peran MK dalam menangani sengketa Pilkada , termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tantangan yang dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara dan kompleksitas kasus. Dengan mekanisme peradilan cepat, MK memberikan kepastian hukum melalui putusan final dan mengikat. Putusan seperti Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan permanen MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada , meskipun badan peradilan khusus belum terbentuk. Selain menyelesaikan konflik, MK berperan sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, yang berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan.
Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential Threshold" Perspektif Hukum Tata Negara: Presidential Threshold: A Constitutional Law Perspective Ernesta Arita Ari; Kevin Mario Immanuel; Fatma Faisal; Muchamad Taufiq; Faharudin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7: Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8061

Abstract

Ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia telah menjadi perdebatan yang terus-menerus dalam wacana hukum tata negara. Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ambang batas pencalonan dari sudut pandang hukum tata negara, dengan penekanan khusus pada demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan model sistem presidensial Indonesia. Metode normatif, yang melihat peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam UUD 1945, dan berpotensi membatasi hak partisipasi politik warga negara. Selain itu, ambang batas juga dianggap melemahkan fungsi pemilu sebagai instrumen sirkulasi elit secara demokratis. Artikel ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap presidential threshold agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.
Co-Authors Agnes Maria Janni Widyawati Edy Sony FAHARUDIN, FAHARUDIN Fatma Faisal Firzhal Arzhi Jiwantara Fiskotin Ngiso, Wilhelmus Teobal Heri Purnomo Imalah Johny Koynja Kevin Mario Immanuel Legowo, Mig Irianto Marselinus Y. Nissanson Mikael Wora Muchamad Taufiq Ngiso, Wilhelmus Teobal Fiskotin Nining Suningrat Silvester Masias Siso Thomas Aquino A. S Veronika Miana Radja Yohanes Laka Suku