<![CDATA[Abstract: Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan perdagangan merupakan instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen dalam sistem ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum utama yang memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, perkembangan perdagangan modern, khususnya perdagangan melalui sistem elektronik, memperlihatkan bahwa tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks dan menuntut penguatan regulasi maupun implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan, menelaah tantangan implementasinya, serta merumuskan arah penguatan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan di Indonesia telah memiliki fondasi yang cukup kuat melalui UUPK dan penguatan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Meski demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan penyelesaian sengketa, serta munculnya risiko baru dalam perdagangan digital dan lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi konsumen, dan penyesuaian sistem pengawasan terhadap dinamika perdagangan modern.]]>
