Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

INTEGRASI PERENCANAAN ANGGARAN DAN STRATEGI BRANDING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GIANYAR Aulia Fitri Ramadani; Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Sri Ayu Nurul Fadilah; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
Jurnal Pariwisata Bisnis Digital dan Manajemen Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pariwisata, Bisnis Digital dan Manajemen Periode Mei 2026
Publisher : LPPM Universitas Nusa Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33480/jasdim.v5i1.8451

Abstract

Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah, khususnya di Kabupaten Gianyar, Bali, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Meskipun demikian, pengembangan pariwisata masih menghadapi banyak tantangan karena strategi branding dan perencanaan anggaran destinasi wisata dilakukan secara terpisah, sehingga pengelolaan pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi anggaran, strategi branding destinasi, dan hubungan antara keduanya dalam mendorong pengembangan pariwisata di Gianyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yang meliputi tahapan pengumpulan, pemilihan, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan kerangka POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Temuan studi menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek branding dan anggaran. Perencanaan anggaran tidak selalu digunakan untuk mendukung branding destinasi, sementara strategi branding digital masih memiliki tantangan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menghasilkan Model Manajemen Integratif Pariwisata Berkelanjutan yang mengintegrasikan digital branding, perencanaan anggaran, kolaborasi stakeholder, dan pemantauan berbasis data ke dalam satu sistem pengelolaan. ​Diharapkan model ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan daya saing daerah, dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di seluruh wilayah tersebut.
Urgensi Penghapusan Biaya Visum et Repertum dalam Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual : (Studi Kasus Kalimantan Timur) Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Sri Ayu Nurul Fadilah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penghapusan biaya visum et repertum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta laporan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki peran krusial sebagai alat bukti utama dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus yang minim saksi. Namun, kebijakan pembebanan biaya visum di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Timur, terbukti menjadi hambatan struktural yang signifikan bagi korban dalam mengakses keadilan. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pelaporan kasus, lemahnya pembuktian hukum, meningkatnya beban ekonomi korban, serta menurunnya efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan biaya visum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada korban dalam penyediaan layanan visum secara gratis dan mudah diakses.
Analisis Tata Kelola Keuangan Tahunan Daerah sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Kab. Bogor Jawa Barat 2025 Sri Ayu Nurul Fadilah; Moh. Ramadhani; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Journal Social Society Vol. 6 No. 4 (2026): Oktober - Desember 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.4.2026.1502

Abstract

Sustainable development at the regional government level requires effective financial governance to ensure that public resources are managed transparently, accountably, and oriented toward improving community welfare. This study aims to analyze the role of regional financial governance in supporting sustainable development in Bogor Regency until 2025. This research is important because regional governments still face challenges related to budget effectiveness, social inequality, and equitable distribution of development outcomes. This study employed a quantitative approach with a descriptive-causal design using secondary data for the 2021–2025 period obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and the Central Bureau of Statistics (BPS). The data were analyzed through descriptive analysis and regression analysis to examine the contribution of regional financial governance to sustainable development indicators. The results show that Bogor Regency achieved 96.14% realization of regional revenue and 87.23% realization of regional expenditure at the end of 2025, indicating improved fiscal capacity and relatively effective budget management. However, several challenges remain, particularly in reducing gender inequality and improving community welfare, as reflected in the Gender Inequality Index and poverty indicators. The findings imply that strengthening regional financial governance requires not only increasing fiscal capacity but also improving budget allocation quality, transparency, accountability, and performance-based evaluation to ensure that public spending generates sustainable social, economic, and environmental benefits. The implication of this study is that local governments should optimize budget planning and implementation strategies to support inclusive and sustainable development. Therefore, this study aims to provide empirical evidence regarding how regional financial governance contributes to achieving sustainable development goals at the local government level, particularly in Bogor Regency.