Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurnal Pariwisata, Bisnis Digital dan Manajemen Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ahmad Dwi Rifani
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
INTEGRASI PERENCANAAN ANGGARAN DAN STRATEGI BRANDING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GIANYAR Aulia Fitri Ramadani; Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Sri Ayu Nurul Fadilah; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
Jurnal Pariwisata Bisnis Digital dan Manajemen Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Pariwisata, Bisnis Digital dan Manajemen Periode Mei 2026
Publisher : LPPM Universitas Nusa Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33480/jasdim.v5i1.8451

Abstract

Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah, khususnya di Kabupaten Gianyar, Bali, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Meskipun demikian, pengembangan pariwisata masih menghadapi banyak tantangan karena strategi branding dan perencanaan anggaran destinasi wisata dilakukan secara terpisah, sehingga pengelolaan pariwisata tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi anggaran, strategi branding destinasi, dan hubungan antara keduanya dalam mendorong pengembangan pariwisata di Gianyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yang meliputi tahapan pengumpulan, pemilihan, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan kerangka POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Temuan studi menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek branding dan anggaran. Perencanaan anggaran tidak selalu digunakan untuk mendukung branding destinasi, sementara strategi branding digital masih memiliki tantangan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Penelitian ini menghasilkan Model Manajemen Integratif Pariwisata Berkelanjutan yang mengintegrasikan digital branding, perencanaan anggaran, kolaborasi stakeholder, dan pemantauan berbasis data ke dalam satu sistem pengelolaan. ​Diharapkan model ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan daya saing daerah, dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di seluruh wilayah tersebut.
PENGUATAN KEMANDIRIAN FISKAL MELALUI DIVERSIFIKASI PAD: STUDI STRUKTUR PENDAPATAN KABUPATEN SLEMAN 2019–2024 Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur pendapatan daerah sekaligus menilai tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal Kabupaten Sleman selama periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis dilakukan dengan menghitung rasio kemandirian fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah, serta rasio ketergantungan fiskal yang dihitung dari perbandingan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap total pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah masa pandemi. Namun, peningkatan tersebut belum mampu secara optimal meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Tingkat kemandirian fiskal masih berada pada kategori sedang, sedangkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, fluktuasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan TKDD menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih cukup rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, peningkatan PAD secara nominal belum cukup untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti diversifikasi sumber PAD, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap.
Urgensi Penghapusan Biaya Visum et Repertum dalam Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual : (Studi Kasus Kalimantan Timur) Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Sri Ayu Nurul Fadilah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penghapusan biaya visum et repertum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta laporan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki peran krusial sebagai alat bukti utama dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus yang minim saksi. Namun, kebijakan pembebanan biaya visum di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Timur, terbukti menjadi hambatan struktural yang signifikan bagi korban dalam mengakses keadilan. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pelaporan kasus, lemahnya pembuktian hukum, meningkatnya beban ekonomi korban, serta menurunnya efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan biaya visum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada korban dalam penyediaan layanan visum secara gratis dan mudah diakses.
Co-Authors Aulia Fitri Ramadani Eva Hany Fanida Firre An Suprapto Indah Prabawati Meirinawati Meirinawati Revienda Anita Fitrie Sri Ayu Nurul Fadilah Trenda Aktiva Oktariyanda Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono