Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Iskatrinah
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1   2 
Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Iskatrinah; Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ebhtgt23

Abstract

The existence of state direction in the history of the Indonesianconstitutional system has changed. In the Old Order and New Order eras,the role of state policy became very vital as a guide to state development,which at that time, its formal form was called the Outline of State Policy(GBHN). However, after the reform, the existence of state policy was lostas the 1945 Constitution was amended which eliminated the existence ofstate policy in the constitution. State direction is a national developmentconcept that refers to the state's goals to be achieved through a planningsystem that has future projections in order to realize state goals as themain foundation of the state's policy concept.Keywords: Amendments, State Policy, State GoalsAbstrak. Keberadaan haluan negara dalam sejarah sistemketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era Orde Lamadan Orde Baru, haluan negara perannya menjadi sangat vital sebagaipedoman pembangunan negara, yang kala itu, wujud formalnyadisebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun,setelah reformasi eksistensi haluan negara menjadi hilang seiringdiamandemen UUD 1945 yang menghilangkan eksistensi haluannegara dalam konstitusi. Haluan negara adalah konsep pembangunannasional yang merujuk pada tujuan negara yang hendak dicapaimelalui sebuah sistem perencanaan yang memiliki proyeksi ke depandalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagai fondasi utama darikonsep haluan negara.Kata kunci: Amandemen, Haluan Negara, Tujuan Negara
Pelayanan Jam Kunjungan Warga Binaan Di LembagaPemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Priliska Salsabila; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.a7d0kc38

Abstract

This research aims to determine the visiting hours service for inmates atthe Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary and to find out theobstacles faced in the visiting hours service for Inmates at the Class IIBNusakambangan Open Penitentiary. The approach method used in thisresearch is a normative juridical research method and the analysis in thisresearch uses a qualitative analysis method. The results of the research atthe Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary, namely that visitinghours services for inmates at the Class IIB Nusakambangan OpenPenitentiary were carried out in accordance with the rules stipulated inthe Operational Standards, Service Standards and GovernmentRegulation No. 99 of 2012 concerning Requirements and Procedures forthe Implementation of the Rights of Inmates in Prisons with theimplementation of visiting schedules, guarantees provided and servicesfrom other visiting hours and obstacles faced in serving visiting hours forinmates at the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary, namelylimited crossings for to the Nusakambangan Open Prison location in thespecial Nusakambangan Island Correctional Area and strict procedures,namely administration regarding the Village Head's certificate. However,despite the obstacles, the Class IIB Nusakambangan Open Penitentiary isworking as a solution, namely providing relief for the Village Head'scertificate to be followed up on the next visit provided that the visitor stillhas one Family Card and continues to provide the best service byproviding video call services so that the WBP can still communicate withtheir families.
Rekomendasi Untuk pengesahan RUU KUHP Priliska Salsabila; Esti Ningrum; Haris Kusumawardana; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ds5sxw62

Abstract

Pembaharuan   hukum   pidana      (Penal Reform) terus  diupayakan  oleh   pemerintah untuk    mewujudkan   bangunan   negara Indonesia    sebagai   negara   hukum   yang berdasarkan    Pancasila   dan   UUD   1945. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan pembentukan undang-undang hukum pidana yang  sesuai  dengan  kebutuhan  waktu  dan jaman     hingga   sekedar     meng-insert (menyisipkan)  pasal  tertentu  dalam produk perundangan yang sudah ada.  Namun semua usaha tersebut belum menjadi sebuah kerjua besar   bagi  kegiatan  pembaharuan  hukum pidana di Indonesia. Sebuah kerja besar yang banyak dinanti adalah terwujudnya kodifikasi hukum pidana Indonesia yang baru yaitu Kitab Undang-undang   Hukum   Pidana   (KUHP) sebagai  ganti  atas   Kitab   Undang-undang Hukum    Pidana    (KUHP)    positif    yang merupakan  terjemahan  dari   Wetboek  van Strafrechtvoor Netherlands Indie (WVSNI).Kodifikasi dan unifikasi  hukum merupakan kebutuhan  dalam upaya membangun sistem  hukum nasional.  KUHP adalah produk perundangan yang diharapkan dapat meujudkan cita-cita suatu kodifikasi dan unifikasi    hukum   pidana    di   Indonesia Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (RKUHP) memiliki karakteristik yang unik karena merupakan basil dari rekodifikasibukum   pidana     nasional      Indonesia. Karakteristik ini berbeda dengan Rancangan Undang-Undang   (RUU)   lainnya.    Dengan adanya rekodifikasi hukum pidana nasional ke dalam  RKUHP  ini,    maka  segala  macarn ketentuan    perundang-undangan   pidana menjadi     tersatukan    (terunifikasikan) (Moeljatno,2008: 18)  secara sistematis dalam satu buku khusus.  
HARMON/SAS/ PElAKSANAAN DEKONSENTRASI DENGAN DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN "HARMONIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION WITH DECENTRALIZATION IN GOVERNANCE" Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.zedezq77

Abstract

Pelaksanaan   dekonsentrasi    di   tengah otonomi luas yang merupakan aktualisasi dari Sentralisasi, clipandang oleh beberapa akandulkan  otonomi.      Daerab  terkesan aJefgi  terhadap  pelaksanaan   dekonsentrasi ag secara normatif sab karena diatur dalamperaturan    perundang-undangan      tentang pemerintahan daerah.   Dekonsentrasi sebagai alat   pusat  dan desentralisasi   sebagai  alat daerah,   meskipun  berada  pada  lingkungan egara Kesatuan,  dalam praktek selalu  tarik menarik hubungan antara keduanya. Tujuan   penelitian    ini    dalam   rangka mengharmonisasikan  hubungan  Pusat  dan daerah  (dekonsentrasi    dan   desentralisasi) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia.   Melalui pendekatan teori bentuk aegara, desentralisasi,  dan dekonsentrasi diolah  secara yuridis  kwalitatif ,  diharapkan dapat mengkonstruksi upaya harmonisasi pelaksanaan dekonsentrasi di tengah otonomi .uas (desentralisasi).Hasil penelitian menunjukkan babwa suatu negara  yang  menganut  asas  desentralisasi tidak berarti negara tersebut tidak menganut asas   sentralisasi   dan   atau   dekonsentrasi, karena sesungguhnya daerah yang diberi desentralisasi adalah tetap merupakan bagian dari negara pemberi desentralisasi  tersebut, yang diberikan  hanya sebagian kewenangan pemerintaban dan bukan kedaulatan negara .  
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA KONTRAK OUTSOURCING Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xfjpe916

Abstract

Pertumbuhan kegiatan usaha yang begitu cepat dan adanya kecenderungan liberalisasi ekonomi, yang diikuti kemajuan teknologiyang demikian pesat memaksa adanya persaingan usaha yang sangat ketat di dunia usaha/bisnis. Berbagai pemikiran yang mengarah kepada efisiensi terus berkembang didorong oleh tuntutan pasar yang kurangmemperhatikan kepentingan para pencari kerja/ pekerja. Diharapkan dengan jalan efisiensi pengusaha mampu memenangkan danbertahan di pasar tetapi dapat melayani dengan baik, menghasilkan produk yang baik, dengan biaya serendah mungkin, dan dapat menekanwaktu pelayanan. Dalam pergerakan dunia usaha /jalannya perusahaan sangat dipengaruhi oleh pihakpihak yang terlibat dalam kegiatan usahatersebut, dalam hukum Ketenagakerjaan pihakpihak tersebut adalah Pengusaha/Organisasi Pengusaha, Pekerja/Serikat Pekerja danPemerintah. Dalam praktek berusaha pihak yang mempunyai kemampuan bergaining tinggi adalah pihak Pengusaha selanjutnya Pemerintah dalam hal penerbitan regulasi yang kecenderungannya sarat/ lebih melihatkepentingan pengusaha. Melalui berbagai regulasi, pemerintahtelah membuat perangkat hukum bagi berkembangnya investasi di dunia usaha. Seiring dengan itu pula, pengusaha terus berupaya untuk dapat menangkap setiap peluang usaha yang ada, antara lain denganpemanfaatan berbagai kemudahan usaha yang diberikan pemerintah maupun melalui upayaupaya internal seperti yang telah dikemukakanyaitu efisiensi untuk menghemat biaya operasional usaha. Tindakan pengusaha berkaitan dengan efisiensi tersebut berdampakpada kondisi pekerja baik secara ekonomis, sosiologis, psychis dan yang paling relevan dengan kajian ini adalah perlindunganhukumnya. Salah satu hal yang sedang menjadisorotan saat ini adalah keberadaan pekerjakontrak outsourcing yang tumbuh subur diIndonesia, sementara perlindungan hukumnyamasih banyak diperdebatkan. Keberadaanpekerja kontrak outsourcing ini justru sangatmenguntungkan bagi pengusaha untukmendukung langkah efisiensinya. Mempekerjakankaryawan dalam ikatan kerjaoutsourcing nampaknya sedang menjadi trendatau model bagi pemilik perusahaan baik diperusahaan milik negara maupun perusahaanmilik swasta.
Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusiaterhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKIdi Arab Saudi) Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7eejpm18

Abstract

Berbicara hukuman mati yang terjadi di Saudi Arabia, makasangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Pasalnya, sebagian dariseluruh penduduk Indonesia yang saat ini berada diluar negerisekitar 494.609 Jiwa dari 4.694.484 Jiwa penduduk Indonesia yangsaat ini terdata tahun 2012 berada di Arab Saudi. Dari data kemudianbisa dilihat bahwa antusias warga Negara Indonesia yang mencarinafkah di luar negeri pada tahun 2012 sangat signifikan. Banyaknyakasus-kasus yang terjadi seperti vonis hukuman mati yang menimpapara Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadi salah satu analisisyang kemudian perlu untuk dicermati dan dibahas dari berbagaipersoalan yang muncul. Maka dari kasus- kasus yang sudah penulisjelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas keterkaitanantara dengan Hak Asasi Manusia dalam kasus Hukuman Mati yangmenimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia
Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yangIkut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari HukumHumaniter Internasional Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.n81s1159

Abstract

Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut olehmasyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnyakebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untukmembentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yangbesar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorangmenjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karenakesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya.Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan ituperang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studidokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal,artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitandengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalamsengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai denganKonvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidakberhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentarabayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetapmemiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlakudinegara penahan tentara bayarantersebut. Penegakan hukum terhadaptentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikandengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atautermasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang
Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan ArahKebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia Aniek Periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.60mg3371

Abstract

k. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untukmeningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala dirimanusia. Pendidikan juga dapatmenunjang kemajuanbangsa melaluiperantara para pemuda generasi penerus bangsa. PemerintahIndonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakanNegara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politikhukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuanuntuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembanganpendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalampenelitian iniyaitu metode deskriptif analisis metode penelitiandengancara mengumpulkan data-data sesuaidengan yang sebenarnyakemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untukdapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.
Asap Lintas Batas dan Kebakaran Hutan: Pertanggungjawaban Negara di Hadapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7fpczb82

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi permasalahan lingkungan serius di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kabut asap yang dihasilkan oleh karhutla berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ekosistem. 1.Bagaimana tanggung jawab hukum Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas sesuai dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti moratorium izin lahan gambut dan perkebunan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, serta restorasi lahan gambut yang rusak. Namun, lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas lembaga terkait membuat kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum menjadi aspek penting dalam tanggung jawab Indonesia dibawah AATHP. hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP bersifat struktural, ekonomi, dan teknis
Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah Terhadap Rencana Pembangunan Ekonomi di Indonesia Riski Nur Jamali; Iskatrinah; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xssyv219

Abstract

Sejatinya setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya tidak terkecuali Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menarik minat investor adalah dengan dibentuknya Badan Bank tanah, sebuah lembaga khusus negara atau sui generi Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, lembaga ini lahir dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah. Namun, pembentukan lembaga baru ini dinilai sebuah upaya kontra produktif yang justru dampak buruk dari lahirnya lembaga baru ini mengancam ekonomi masyarakat kelas bawah khususnya petani, dan lembaga baru ini juga dikhawatirkan akan mengaktifkan kembali asas domein verklaring yang dapat menghambat upaya reforma agraria di Indonesia.
Co-Authors Aniek Periani Aniek Periani Esti Ningrum Esti Ningrum Gholibudin Zuhaermanto Haris Kusumawardana Priliska Salsabila Priliska Salsabila Puja Kirana Riski Nur Jamali Wahyu Hariadi Wiwin Muchtar Wiyono