Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

FORMALISASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM PADA KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NAHDATUL ULAMA Dian Furqani Tenrilawa; Sitti Mutmainnah Syam; Ahmad Arif Syarif; Andi Aprasing
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v6i2.2960

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama tentang penerapan syari’at Islam menjadi konstitusi di Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki corak pemikiran moderat Pemikiran organisasi ini memiliki relevansi untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan syar’iat, selanjutnya jenis penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh berasal dari hasil interview dan library research. adapun sumber data penelitian ini adalah anggota maupun pengurus Nahdlatul Ulama Makassar di Makassar, selain itu tekhnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui beberapa tahap, yaitu mengorganisasi data, koding data, editing, interpretasi lalu menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Nahdlatul Ulama menginginkan syari’at di terapkan di Indonesia, akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak terlalu menuntut adanya formalisasi syari’at dalam konstitusi di Indonesia, Islam diharapkannya menjadi spirit dalam menjaga etika dan moral dalam bernegara, aplikasi syari’at secara tekstual dilakukan dalam civil society, tidak dalam Nation-State.
ANALISIS YURIDIS DEFISIT ANGGARAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE Tiara Arfadila; Putera Astomo; Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5748

Abstract

Defisit anggaran adalah pengeluaran daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Defisit anggaran merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencermikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam mengatasi defisit anggaran. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab defisit anggaran di Kabupaten Majene diantaranya belanja daerah lebih tinggi dibanding pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, tingginya beban belanja pegawai, perencanaan anggaran yang terlalu optimis, serta lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan APBD. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi defisit anggaran diantaranya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, pengembangan sektor pariwisata, efisiensi belanja dengan mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA Lisharyani; Salma Laitupa; Sitti Mutmainnah Syam
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i1.5859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa serta Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum, dan teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu Pemenuhan hak aksebilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa belum maksimal, dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penyandang disabilitas yang disiapkan. Adapun Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksebilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yaitu terbatasanya anggaran dana, kurangnya formasi penerimaan pegawai khusus yang melayani penyandang disabilitas, terbatasnya lokasi kantor dan kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. selanjutnya Faktor pendukung yaitu : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai, keberadaan gedung yang hanya satu lantai, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.