Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Asria Wahyuni Ahmad
Universitas Tadulako
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM PENYALURAN SIARAN TELEVISI MELALUI KABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Ahmad, Asria Wahyuni; Surahman, Surahman; Bakri, Rahmat
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Penyaluran Siaran Televisi Melalui Kabel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” dengan rumusan masalah bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan bagaimanakah perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah prosedur perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Metode penelitian adalah peneltian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, pengaturan tentang TV kabel yang ada saat ini masih belum bisa mengatur dan melindungi semua permasalahan yang timbul karena adanya TV Kabel oleh karena itu terjadinya kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan jasa penyiaran televisi melalui kabel. Kedua, pelaksanaan prosedur perizinan, tahap-tahap yang harus dilewati oleh pihak pemohon terlalu dipersulit dan kurangnya aturan khusus mengenai syarat perizinan dan izin bersyarat dalam penyelenggaraan penyiaran TV Kabel.
IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN PRODUK HUKUM DPRD KOTA PALU TERHADAP PENGUATAN LEGISLASI DAERAH Ade Alya Revalina; Veren Indira; Mohammad Arif; Saron Tolego; Isman Bruaharja; Asria Wahyuni Ahmad; Bayu Febrianto
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.58983

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi fungsi Sub Bagian Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kota Palu dalam mendukung penguatan legislasi daerah. Sub Bagian Produk Hukum sendiri adalah unit khusus teknis yang memiliki peran dalam proses pendukung pembentukan peraturan daerah, mulai dari menyiapkan bahan hukum, hingga pengadministrasian produk legislasi, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data penelitian didapatkan melalui wawancara pihak-pihak terkait, dokumentasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sub Bagian Produk Hukum sebenarnya telah menjalankan sebagian besar tugas dan fungsinya sesuai ketentuan berlaku yang sebagaimana mestinya, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan atau realisasinya, yaitu seperti keterbatasan sumber daya manusia, adanya celah sehingga memunculkan sulitnya koordinasi antarbidang, serta sistem administrasi yang masih terbatas. Tentunya penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan fungsi legislasi daerah juga bergantung pada performa kerja Sub Bagian Produk Hukum sebagai pendukung teknis dan administratif di DPRD Kota Palu. Saran dari kami diperlu adanya peningkatan kemampuan maupun kapasitas kelembagaan dan tentunya penguatan koordinasi menjadi usulan utama dalam mengoptimalkan dukungan terhadap fungsi legislasi daerah
PERAN MAHASISWA MAGANG DALAM MENDUKUNG PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DPRD KOTA PALU: PKM Fadil Adithya Ramadhan; Ni Putu Anastacya Queenara; Muhammad Yusri Ramadhan; Isman Bruaharja; Asria Wahyuni Ahmad; Bayu Febrianto
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 1 (2026): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2026
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v6i1.5698

Abstract

DPRD memiliki fungsi representatif yang salah satunya diwujudkan melalui penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan penjaringan aspirasi dilakukan melalui kegiatan reses dan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Sekretariat DPRD melalui pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan, serta pengelolaan data aspirasi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk mendukung proses penjaringan aspirasi masyarakat di DPRD Kota Palu melalui keterlibatan mahasiswa pada program magang mandiri MBKM. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Palu selama periode Februari sampai Mei 2026 menggunakan metode partisipatif dan kolaboratif dengan analisis deskriptif kualitatif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa mahasiswa berperan dalam mendukung pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kundapil, meliputi dukungan administrasi, registrasi peserta, pendampingan masyarakat selama kegiatan berlangsung, serta pengelolaan aspirasi masyarakat secara digital melalui pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa membantu pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palu dalam mendukung fasilitasi dan pengelolaan aspirasi masyarakat secara lebih terstruktur dan sistematis.
Implications of the Constitutional Court Decision on the Authority of the Financial and Development Supervisory Board in Determining State Losses Ahmad, Asria Wahyuni; Na'a, Mohammad Feir Chalifardy
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Issue 3, May 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v6i3.3857

Abstract

Introduction: This research examines the authority of the Financial and Development Supervisory Board in auditing state financial losses following Constitutional Court Decision Number: 28/PUU-XXIV/2026 in corruption cases, as regulated under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The decision emphasizes that auditing state losses constitutes the constitutional authority of the Supreme Audit Board. Purposes of the Research: This study aims to examine and analyze the legal implications arising from Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026 on the authority of Financial and Development Supervisory Board in auditing state financial losses. It focuses on assessing how the decision reshapes institutional roles and affects the legal framework governing the determination of state losses in corruption cases. Methods of the Research: The research employs a normative juridical method (normative law research), which is based on legal norms applicable within society. This approach analyzes statutory regulations, legal principles, and relevant doctrines to understand how legal norms function as guidelines for behavior, particularly in relation to institutional authority in auditing state financial losses. Findings of the Research: The findings show that the Constitutional Court's decision functionally limits the Financial and Development Supervisory Board authority in determining state losses, shifting it to the role of investigating support and initial data provider. However, structural uncertainties have not been fully resolved due to derivative regulations, such as Presidential Regulation Number 192 of 2014, which recognizes that Financial and Development Supervisory Board authority is still in effect without a clear transition mechanism. The novelty of this research lies in an in-depth analysis of the normative void after the Constitutional Court's decision that has not been addressed by implementing regulations, as well as its practical implications for the effectiveness of corruption eradication.
Kontribusi Mahasiswa Magang dalam Melakukan Penginputan Laporan Keuangan DPRD Kota Palu guna Mendukung Pemeriksaan BPK: Contribution Of Intern Students in Inputting Financial Statements of the Palu City DPRD to Support BPK Audits Angelika Margaretha Natalia Lie; Sri Handayani; Zelda Safikha Bajamal; Puput Arianti Kaimudin; Isman Bruaharja; Asria Wahyuni Ahmad; Bayu Febrianto
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 10 NOMOR 2 JULI 2026 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jppm.v10i2.30854

Abstract

Abstrak Pengelolaan administrasi keuangan yang tertib merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan dan kelancaran pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).t DPRD Kota Palu sebagai mitra pengabdian masih menghadapi berbagai kendala administrasi berupa keterlambatan pengumpulan berkas, ketidaksesuaian dokumen pendukung, serta tingginya beban administrasi pada proses penginputan laporan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa melalui kegiatan magang memberikan dukungan administrasi kepada Sekretariat DPRD Kota Palu dalam proses penginputan laporan keuangan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui koordinasi dengan staf pengelola keuangan serta pelibatan mahasiswa dalam penginputan laporan keuangan, verifikasi dokumen pendukung, penyesuaian data, dan pengarsipan berkas administrasi keuangan untuk membantu mempersiapkan dokumen administrasi agar lebih lengkap, tertata, dan siap mendukung pemeriksaan oleh BPK. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang mampu meningkatkan ketelitian, sistematika administrasi, dan efektivitas proses penginputan data keuangan melalui pemeriksaan dokumen, penyesuaian data, serta pengarsipan berkas secara terstruktur. Selain itu, mahasiswa turut membantu mengatasi kendala administrasi berupa ketidaksesuaian dokumen dan keterlambatan pengumpulan berkas. Kontribusi tersebut meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga data menjadi lebih akurat, mudah diakses, dan mendukung kelancaran pemeriksaan oleh BPK. Kegiatan magang juga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, efektif, dan akuntabel.
Co-Authors Ade Alya Revalina Angelika Margaretha Natalia Lie Bayu Febrianto Bayu Febrianto Fadil Adithya Ramadhan Isman Bruaharja Mohammad Arif Muhammad Yusri Ramadhan Na'a, Mohammad Feir Chalifardy Ni Putu Anastacya Queenara Puput Arianti Kaimudin Rahmat Bakri Saron Tolego Sri Handayani Surahman Surahman Veren Indira Zelda Safikha Bajamal