Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Academica Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Cepalo Tadulako Master Law Journal Indonesia Law Review (ILREV)
Rahmat Bakri
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
URGENSI PENATAAN LEMBAGA KEPRESIDENAN Bakri, Rahmat
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.035 KB)

Abstract

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada hakikatnyamerupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam proses penentuankepemimpinan nasional. Meski demikian, pilihan atas sistem pemilihanlangsung yang dianut UUD 1945 hasil amandemen, dalam tataran praktissenantiasa memerlukan penyempurnaan. Salah satu di antaranya adalahpenataan lembaga kepresidenan untuk menghindari terjadinya grey areadalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden.Kata Kunci: Lembaga Kepresidenan
ASPEK HUKUM PENYALURAN SIARAN TELEVISI MELALUI KABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Ahmad, Asria Wahyuni; Surahman, Surahman; Bakri, Rahmat
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Penyaluran Siaran Televisi Melalui Kabel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” dengan rumusan masalah bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan bagaimanakah perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah landasan hukum penyiaran televisi melalui kabel dan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimanakah prosedur perizinan penyiaran televisi melalui kabel. Metode penelitian adalah peneltian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, pengaturan tentang TV kabel yang ada saat ini masih belum bisa mengatur dan melindungi semua permasalahan yang timbul karena adanya TV Kabel oleh karena itu terjadinya kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidak pastian hukum dalam penyelenggaraan jasa penyiaran televisi melalui kabel. Kedua, pelaksanaan prosedur perizinan, tahap-tahap yang harus dilewati oleh pihak pemohon terlalu dipersulit dan kurangnya aturan khusus mengenai syarat perizinan dan izin bersyarat dalam penyelenggaraan penyiaran TV Kabel.
URGENSI PENATAAN LEMBAGA KEPRESIDENAN Bakri, Rahmat
Academica Vol 2, No 1 (2010)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.035 KB)

Abstract

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada hakikatnyamerupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam proses penentuankepemimpinan nasional. Meski demikian, pilihan atas sistem pemilihanlangsung yang dianut UUD 1945 hasil amandemen, dalam tataran praktissenantiasa memerlukan penyempurnaan. Salah satu di antaranya adalahpenataan lembaga kepresidenan untuk menghindari terjadinya grey areadalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden.Kata Kunci: Lembaga Kepresidenan
AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE SUPERVISION SUPPLY ALLOCATION (ADD) BASED ON LAW OF NUMBER 6 YEAR 2014 ON THE VILLAGE Dg. Panggesa, Aldi Saputra; Thalib, Abdul Rasyid; Bakri, Rahmat
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang disalurkan kepada pemerintah desa untuk meninggkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi dana desa (ADD) perlu juga diawasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati/Walikota sehingga dalam penggunaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara. Oleh sebab itu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa kewenangan yang lebih dalam mengelolah keuangan desa dengan tambahan Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai tambahan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi para aparat pemerintah desa.       Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini meliputi proses tata cara pencairan, penyaluran, pemenfaatan, dan serta pertangunggjawaban. Oleh karena itu, dalam menganalisis masalah terkait dengan pengawasan alokasi dana desa (ADD) metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif sebagai bentuk menemukan pemasalahan yang terjadi didalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah selaku lembaga pengawasan yang dalam hal ini bupati/walikota perlu meminta pertangungjawaban kepada setiap desa terkait penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang telah dilaksanakan dan diperuntukan penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat desa. Village fund allocation is a balancing fund originating from the district / city government which is channeled to the village government to improve the welfare of the village community. Village fund allocations also need to be supervised by the local government in this case the Regent/Mayor so that in their use they are on target and does not cause state losses. Therefore, the establishment of Law No. 6 of 2014 concerning Village gives villages more authority in managing village finances with additional Village Funds provided by the central government as an additional budget in carrying out the duties and functions of village government officials.            Supervision carried out by the regional government in this case includes the process of disbursement, distribution, utilization and accountability. Therefore, in analyzing problems related to supervision of village fund allocation the method used is the normative approach method as a form of finding problems that occur in the channeling of village fund allocations. The local government as the supervisory body in this case the regent/ mayor needs to ask for accountability to each village regarding the use of village fund allocations that have been carried out and intended for their use for the welfare of the village community.
Rediscovery of The Living Law in Natural Disaster Mitigation in Majene Regency, West Sulawesi Province, Indonesia Bakri, Rahmat; Sulbadana, Sulbadana; Saharuddin3, Saharuddin; Ahmad, Asria Wayuni
Indonesia Law Review Vol. 12, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The living law and state law are two schools of law that are always dialectical in the development of law in a country. If the two can be synergized properly, then the legal function will run effectively and the legal objectives will be achieved. In the context of natural disaster mitigation in Indonesia, the synergy between the living law and state law can be proposed as a solution to streamline the various existing laws. This study aims to reidentify natural disaster mitigation models a previous result of the collective creativity of the people of Totolisi Sendana Village, Majene Regency, West Sulawesi Province in responding to the 1969 earthquake and tsunami. As a living law, mitigation models that have been institutionalized can remain relevant in the face of similar events in the future as long as they are adapted to the dynamics of community development and integrated with various positive laws established by the state.
REFORMING THE IDEAL ELECTION LAW THROUGH THE OMNIBUS LAW Bakri, Rahmat; Sulbadana, Sulbadana; Supriyadi, Supriyadi; Purnamasari, Andi Intan
Cepalo Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v8no2.3490

Abstract

The Omnibus Law concept consolidates multiple laws into a single legislative framework. In Indonesia, the regulation of elections is currently fragmented across separate laws for different types of elections and related sectoral laws. Consequently, various challenges often hamper its implementation. These challenges can be addressed by Omnibus Law which integrates all election-related laws into one comprehensive Election Law. This juridical-normative research examined this topic through legislative, conceptual, and case methods. The results of the analysis show that the Omnibus Law provides a solution to the overlapping regulations. In this context, Omnibus Law serves as a formal Gesetz within the legislative process and suggests that an ideal electoral system would merge the Election Law with relevant sectoral laws—such as the Population Administration Law, Political Party Law, Mass Organization Law, Administrative Court Law (PTUN), and Constitutional Court Law—into a unified legal framework.
Indivisibility Principle of Regional Financial Management In Indonesia Ansar; Lasatu, Asri; Bakri, Rahmat; Tampubolon, Muhammad Hatta Roma; Maddusila, Siti Fatimah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5918

Abstract

Regional budgets (APBD) have an important role in fulfilling human rights (HAM), but the integration of human rights principles in regional financial management still faces challenges. Separate budget management is contrary to efforts to fulfill human rights comprehensively. This study focuses on aspects of budget policy towards the fulfillment of human rights, especially how the principle of indivisibility as a state obligation is realized in policies and implementation of regional financial policies. This study is a normative legal study with a conceptual and legislative approach. The results of the study indicate that optimal and participatory regional financial planning ensures the fulfillment of basic rights in a comprehensive and interrelated manner, such as the right to health which includes health services, a healthy environment, and social security. The APBN and APBD reflect the sovereignty of the state and the aspirations of the people, with the main goal of achieving community welfare. Budget management must prioritize human rights principles, ensure equality, and integrate economic, social, and cultural rights into policies. Regional governments need to set budget priorities that support the fulfillment of relevant human rights, with the aim of realizing sustainable and equitable development
Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi Kasim, Aminuddin; Rahmat Bakri; Supriyadi; Purnamasari, Andi Intan; Rizal, Muhammad
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art2

Abstract

The existence of Covid-19 in Indonesia has now had its status changed from pandemic to endemic. However, its existence still poses a serious threat to the general health of Indonesian citizens. Since 2019, the government still pays close attention to the existence of Covid-19, by implementing various policies to ensure health protection for the citizens as a Constitutional mandate. In the light of that, this research discusses how the concept of protecting the right to health is understood in the Constitution and whether the vaccination policy is in line with the Constitution. This research uses normative methods. This research concludes that, first, the concept of protecting the right to health in the Constitutional takes the form of understanding with a social-solidarity dimension which is based on the protection of human rights as part of human dignity in achieving public benefits. Second, the vaccination policy implemented by the government is in line with Constitutional values considering it includes protection of the right to health.Keywords: Constitution; Covid-19; Policy; Vaccination. AbstrakKeberadaan Covid-19 di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan status dari pandemi menjadi endemi, akan tetapi keberadaannya masih memberikan ancaman yang serius bagi kesehatan warga negara Indonesia. Sejak Tahun 2019 hingga saat ini pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan Covid-19, dengan melakukan berbagai kebijakan guna memastikan perlindungan Kesehatan bagi warga negara sebagai amanat konstitusi. Sehingga penelitian ini membahas bagaimanakah konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi dan apakah kebijakan vaksinasi telah selaras dengan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini berkesimpulan, yakni, pertama, konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi bermatra sosial-solidaritas yang bertumpuh pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari harkat kemanusiaan dalam mengapai kemaslahatan. Kedua: kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah telah selaras dengan nilai–nilai konstitusi karena memuat perlindungan terhadap hak kesehatan.Kata Kunci: Covid-19; Kebijakan; Konstitusi; Vaksinasi
Co-Authors Ahmad, Asria Wahyuni Ahmad, Asria Wayuni Aminuddin Kasim Andi Intan Purnamasari Ansar Asri Lasatu Dg. Panggesa, Aldi Saputra Maddusila, Siti Fatimah Muhammad Hatta Roma MUHAMMAD RIZAL Saharuddin3, Saharuddin Sulbadana Sulbadana Supriyadi Supriyadi Supriyadi Surahman Surahman Thalib, Abdul Rasyid