Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Shariah Economic Law
Nur Rahmiani
Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWA KEBUN KELAPA DESA TELUK NANGKA KECAMATAN KUBU DALAM TINJAUAN KHES Ade Juniar; Abu Bakar; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1467

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kegiatan sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu dalam hal ini sewa-menyewa dilakukan dengan dua sistem akad yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. 2) Bagaimana tinjauan KHES terhadap praktik sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan hukum, maka peneliti menghubungkannya dalam pradigma penelitian hukum yaitu normatif-empiris. Sumber data primer berupa wawancara dari pihak Musta’jir (penyewa) dan Mu’ajir (menyewakan). Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai pihak seperti hasil buku jurnal, artikel-artikel, skripsi atau yang telah diterbitkan baik online maupun offline yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan melakukan triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pada praktik akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka menggunakan dua sisem, yakni secara bulanan dan tahunan. Sistem bulanan dengan membayar uang sewa setiap bulannya dan objek sewa dalam pemanfaatnya adalah hanya kebunnya saja. Sedangkan sistem tahunan adalah dengan pembayaran sekali biasanya dilakukan secara cash atau tempo berapa hari dengan diberikan bonus 1 bulan sehingga masa waktu sewa tahunan adalah 13 bulan. Akad perjanjian dilakukan secara lisan dan belum pernah menggunakan akad secara tertulis. 2) Bahwa praktik akad sewa menyewa yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Bab XI Pasal 295-320, mendukung terkait akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. Hanya saja perjanjian antara kedua belah pihak harus terdapat kesepakatan yang jelas agar transaksi penuh dengan kejujuran dan keadilan.
ASPEK HUKUM DALAM PERMAINAN LAYANAN VOUCER GRATIS ONGKIR XTRA SHOPEE PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Nabila Putri Wuryani; Abu Bakar; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk permainan layanan gratis ongkir XTRA pada Shopee yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menghindari penjual membayar biaya admin yang sudah di tentukan oleh pihak Shopee. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini dapat di simpulkan bahwa: 1) Bentuk permainan layanan gratis ongkir ini dimana penjual membebankan biaya admin kepada pembeli. Sehingga penjual tidak perlu menanggung biaya admin yang besar dari pihak Shopee dan pembeli dapat menikmati potongan gratis ongkir dari Shopee tanpa harus menanggung biaya ongkir yang besar. 2) Hukum permainan layanan gratis ongkir XTRA terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak memenuhi norma keabsahan fikih muamalah dan KHES pasal 26 huruf a. Sebagai akibatnya, akad tersebut masuk ke dalam kategori akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan. Akad fasad yang diatur dalam pasal 27 huruf b yaitu akad fasad/dapat dibatalkan yang penjelasannya diatur di pasal 28 angka 2. Ketentuan tentang asas akad yang diatur dalam pasal 21 tentang asas akad di atas memberikan konsekuensi hukum yang membatalkan keabsahan akad gratis ongkir yang telah memenuhi unsur pasal 22 tentang rukun akad dikarenakan tidak adanya unsur transparasi antara penjual dan market place Shopee sehingga menjadi akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan atau tidak sah.
ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI DI FACEBOOK PONTIANAK INFORMASI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 75/DSN/MUI/VII/2009 Imam Hadromi; Syahbudi Syahbudi; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1958

Abstract

The purpose of this research is to determine the buying and selling transactions, especially regarding mobile phones, carried out by sellers and buyers on Facebook Pontianak Informasi, considering the discovery of fraud issues therein. This study uses a qualitative method with a normative legal research type. The main data sources include interviews with the admin of Pontianak Informasi, sellers, and buyers. Meanwhile, secondary data used include primary legal materials such as the Fatwa of DSN-MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 and other materials such as books, journals, theses, and articles. The data collection techniques employed are interviews and documentation. Data analysis used a descriptive-qualitative approach through a series of activities including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate the following: 1) Buying and selling on Facebook Pontianak Informasi serves as a means for the Pontianak community and the surrounding area to carry out transactions with ease and competitive prices compared to other marketplaces. 2) Pontianak Informasi has a buying and selling mechanism through online advertisements and searching for information related to the transaction process. 3) The DSN-MUI Fatwa cannot be used absolutely to judge all transactions that take place on Facebook Pontianak Informasi because not all sellers violate this fatwa.
PENETAPAN TARIF TRANSAKSI OLEH AGEN BRILINK DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) Hergi Novfitrianingsih Azizah; Dahlia Haliah Ma'u; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i1.2720

Abstract

The focus of this research is to find out how BRILink Agents set BRILink transaction rates in Mempawah Hulu District and the implementation of setting transaction rates by BRILink Agents according to Sharia Economic Law. Researchers use qualitative methods that are qualitative perspectives, with the type of research type of field research, normative-empirical research approach. This research was conducted at the BRILink Agent of Mempawah Hulu District, Karangan Village, Landak Regency. The data sources of this research are BRI, BRILink agents and BRILink customers. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results showed that: 1) Determination of service rates on BRILink agents has been determined by Bank BRI, but there are differences in tariff implementation among BRILink agents due to operational cost factors that affect administrative costs; 2) From the perspective of Sharia Economic Law, the determination of service rates between Bank BRI and BRILink Agents is considered valid because it is in accordance with the mudharabah principle which emphasizes the fair distribution of profits and losses. Tariff setting between banks and agents uses a mudharabah contract with a profit ratio of 50:50. The agreement between BRILink customers and BRILink agents is also considered valid by using the ijarah method in accordance with the concept of its pillars and conditions. The determination of additional transaction rates by BRILink agents is caused by operational costs that affect administrative costs, and these costs are included in the costs informed to customers.
PEMBAGIAN HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA GALING: TINJAUAN ATAS PRINSIP MUSAQAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Silma Sawali; Syahbudi Syahbudi; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 5 No. 1 (2025): Al Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the implementation of the musaqah contract in the KHES review of cooperation for the production sharing of rubber plantation maintenance in Galing Village. This research uses qualitative research methods with a type of field research and a normative sociological paradigm approach. The data source uses primary data obtained from interviews with the owners and managers in Galing Village. The people of Galing Village rely heavily on the agricultural sector for economic growth. The agricultural sector is one of the sectors that greatly contributes to the economy in Galing Village. Plantation crops, namely rubber plantations, are one of the agricultural subsectors that can help meet the economic needs of the people of Galing Village. The owner and manager of the rubber plantation in Galing Village collaborate on the production sharing of rubber plantations with an oral agreement and use a musaqah contract. The pattern of profit sharing is based on the initial agreement, namely, using a profit-sharing system based on production results, with as much as 1/3 of the harvest. In the implementation of this profit sharing, there is a default committed by the owner against the manager by reducing the profit sharing for the manager. However, the implementation of this agreement violates the law of musaqah. This is because there is a reduction in profit sharing that is detrimental to the manager. According to Musaqah in the Compilation of Sharia Economic Law regarding the division of plantation yields, there is a violation of Musaqah law.
Co-Authors Abu Bakar Ade Juniar Anshori Anshori Dahlia Haliah Ma'u Dea Ananda Putri Ema Bela Hergi Novfitrianingsih Azizah Imam Hadromi Nabila Putri Wuryani Neisya Arrahmi Rafi'ah Rafi'ah Rasiam Rasiam Rusdi Sulaiman Silma Sawali Sopian Lubis Sukardi Sukardi Syahbudi Syahbudi Syarif Hidayatullah Tanti Paramita Umi Hani Wakiah Wakiah