Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi dan Desain Ideal Pemberhentian Kepala Daerah yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Muhammad RM Fayasy Failaq; Mario Agritama S W Madjid; Nabila Azmi Rahmaningrum
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.2101

Abstract

Sanksi pemberhentian terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) menjadi kajian yang menarik. Sebab, konsepsi desentralisasi di Indonesia yang hadir sejak reformasi bukan didasarkan oleh keinginan pemerintah pusat yang secara sukarela membagi kewenangannya kepada daerah melainkan karena adanya tekanan publik melalui tuntutan reformasi yang tidak menginginkan tata kelola pemerintahan daerah yang sentralistik akibat kuatnya dekonsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, yakni implikasi dari pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional dan format ideal sanksi pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menerangkan bahwa Implikasi Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah yang tidak melaksanakan PSN dapat mendudukan posisi kepala daerah dalam resentralisasi, menghilangkan legitimasi rakyat terhadap kepala daerah, dan tidak adanya legitimasi yudisial. Oleh karenanya, kedepan diperlukan pengaturan ulang mengenai desain pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN, yakni indikator untuk pemberhentian tersebut harus berpegang pada RPJP Nasional, RPJPM, Nasional, dan RKP. Berikutnya, diperlukan mekanisme check and balances dengan melibatkan DPRD Prov/Kab/Kota dan Mahkamah Agung untuk menilai bagaimana ketidakpatuhan kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA-SISWI SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA Rizka; Muhammad RM Fayasy Failaq; Luthfiyyah Amalina Husna; Keenan Kadhafi Winarto; Didik Irawansah
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol. 8 No. 1 (2026): DedikasiMU Maret 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v8i1.11376

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja tetap menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan mekanisme penegakan hukum. Meningkatnya jumlah kasus, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah, menyoroti urgensi upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan program kesadaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan mekanisme perlindungan hukum di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, Sukoharjo. Program ini dilaksanakan melalui dua tahap utama: penilaian awal dan koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi masalah yang ada, diikuti dengan konseling hukum dan sesi pendidikan. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara akademisi, tenaga medis, dan Dewan Hak Asasi Manusia dan Urusan Hukum Aisyiyah Sukoharjo. Materi pendidikan meliputi bentuk dan dampak kekerasan seksual, kesadaran kesehatan reproduksi, pembentukan karakter, perlindungan hukum bagi korban, dan prosedur pelaporan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran siswa mengenai batasan pribadi, strategi pencegahan, dan layanan bantuan hukum yang tersedia. Partisipasi aktif selama diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan minat siswa dalam memahami mekanisme pelaporan dan upaya hukum. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat juga mendukung akses terhadap bantuan hukum dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, konseling hukum berbasis sekolah berfungsi sebagai pendekatan pencegahan yang efektif untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan remaja dan mempromosikan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.