Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SYSTEM PUBLIKASI POSITIF DALAM PENDAFTARAN TANAH Othman Ballan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/09r0n768

Abstract

Penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan bagian dari transformasi digital administrasi pertanahan yang diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya dimaknai sebagai perubahan bentuk sertifikat dari fisik ke digital, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pergeseran sistem pendaftaran tanah menuju sistem publikasi positif. Dalam sistem publikasi positif, negara memberikan jaminan kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat, sehingga sertifikat menjadi alat bukti yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sertifikat tanah elektronik sebagai upaya mewujudkan sistem publikasi positif dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan,. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki potensi kuat untuk mendekati karakter sistem publikasi positif melalui integrasi data pertanahan, penggunaan sistem elektronik terpusat, serta pengamanan data berbasis teknologi informasi. Namun demikian, penerapan sertifikat tanah elektronik masih berada dalam sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena negara belum sepenuhnya memberikan jaminan absolut atas kebenaran data. Oleh karena itu, sertifikat tanah elektronik dapat dipandang sebagai langkah progresif dan transisional menuju sistem publikasi positif, yang mensyaratkan penguatan regulasi, peningkatan akurasi data, serta tanggung jawab negara yang lebih tegas dalam pendaftaran tanah.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Child Grooming Sebagai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Ruang Digital di Indonesia Maydaria S; Afifah Devi Nabilah; Othman Ballan; Eka Ermala
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8580

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk kejahatan baru terhadap anak, salah satunya child grooming yang dilakukan melalui ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan child grooming sebagai kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia belum secara eksplisist mengkriminalisasi child grooming, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada terbatasnya intervensi hukum pada tahap awal kejahatan. Selain itu, terdapat kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum yang menghambat efektivitas penanggulangan kejahatan ini. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi upaya penal dan non penal. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana yang adaptif serta peningkatan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam mempekruat perlindungan anak di ruang digital.