Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

INTEGRASI PENDEKATAN REHABILITATIF DALAM KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PROGRESIF Benny Gunawan; Ifrani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1764

Abstract

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan penanganan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah mengakomodasi upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, namun dalam praktiknya masih ditemukan dominasi pendekatan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pemulihan terhadap penyalahguna dengan implementasi penegakan hukum yang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana serta merumuskan pengaturan ke depan berdasarkan perspektif hukum pidana progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi belum sepenuhnya sejalan dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, karena masih terdapat inkonsistensi dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan pembaruan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih menegaskan kedudukan rehabilitasi sebagai prioritas utama dalam penanganan penyalahguna narkotika. Dalam perspektif hukum pidana progresif, pendekatan rehabilitatif harus dikedepankan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya pemulihan sosial bagi penyalahguna.
Regional Investment Policies Based on Local Potential to Strengthen a Sustainable Sharia Economy in South Kalimantan Muhammad Hendri Yanova; Parman Komarudin; Ifrani; Muhammad Rifqi Hidayat; Muhamad Rahmani Abduh
Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law Vol. 5 No. 1 (2026): Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law
Publisher : Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Sultanah Nahrasiyah State Islamic University, Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/al-hiwalah.v5i1.7601

Abstract

The urgency of this research lies in strengthening the role of investment by the Government of South Kalimantan Province as an instrument for both economic growth and equitable regional development. Normatively, such investment has been directed to generate economic and social benefits and to enhance public welfare, as stipulated in Article 2 paragraphs (1) and (2) and Article 3 letters (a) to (c) of Minister of Home Affairs Regulation No. 52 of 2012. However, it has not yet been fully integrated with the development of the Islamic economy, despite its significant potential in the region. This study employs a normative juridical method with statute approach and conceptual approach. The primary legal materials include regulations on regional government investment under Minister of Home Affairs Regulation No. 52 of 2012, provisions on regional capital participation within the local government legal framework, and regulations on regional investment incentives and facilities under Government Regulation No. 24 of 2019. These materials are analysed systematically through the lens of maqāṣid sharī‘ah. The results of this study indicate that regional investment policy should be directed as a selective instrument to promote both growth and equitable distribution through investments in sectors based on local potential, thereby increasing income and employment absorption, under the supervision of the regional head. Furthermore, regional investment policies can be sustainably integrated with Islamic principles by emphasising a maṣlaḥah-oriented approach.
International Arbitration in Indonesia after Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024: The Urgency of Resolving Enforcement Challenges Yati Nurhayati; Ifrani; M. Yasir Said; Muhammad Hendri Yanova; Parman Komarudin
El-Mashlahah Vol 16 No 1 (2026)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v16i1.10669

Abstract

Despite the issuance of Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024, legal uncertainty concerning the recognition and enforcement of international arbitral awards remains a significant challenge to the effectiveness of international arbitration in Indonesia. The particular study examined the legal implications of the Constitutional Court's removal of the term “deemed” from Article 1(9) of the Arbitration Law. Moreover, it proposed an ideal framework for determining the international character of arbitral awards under Indonesian law. The research employed a mixed method that combines normative legal research and case analysis through statutory, conceptual, case, and historical approaches. The findings revealed that Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024 has not fully resolved the legal uncertainty surrounding the distinction between domestic and international arbitral awards. While the decision reinforces a territorial approach based on the place where an award is rendered, it does not establish clear criteria for determining the international character of arbitral awards, thereby hindering the harmonization of their recognition and enforcement. The study further found that the Indonesian Arbitration Law remains inconsistent with the UNCITRAL Model Law on the definition and classification of international arbitral awards. To address this issue, the study proposed a broader territorial approach aligned with the UNCITRAL Model Law, incorporating international elements as determining factors, including the application of foreign law, the selection of foreign arbitral institutions or arbitrators, international civil legal relationships, and foreign elements within the factual circumstances of a dispute. This framework contributed to strengthening legal certainty and enhancing the recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia.
Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah oleh Pegawai Bank Dyta Artamevia Putri Larisya; Ifrani
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i1.56

Abstract

Kebocoran data pribadi nasabah oleh pegawai bank merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi sekaligus mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal lembaga perbankan. Data yang seharusnya dijaga sering kali disalahgunakan dalam lingkup kerja sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas pasif, melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai secara struktural, baik karena pembiaran, kegagalan pencegahan, maupun tidak adanya sistem kontrol yang memadai. Penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bank sebagai Pengendali Data wajib menjaga keamanan data yang diproses. Apabila pegawai membocorkan data dalam lingkup kerja dan bank lalai mengawasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada bank maupun anak perusahaan seperti AXA Mandiri. Kedua, asas vicarious liability relevan diterapkan untuk menentukan kapan korporasi turut bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya. Jika pegawai bertindak dalam tugasnya dan terjadi kelalaian pengawasan, maka dapat dikenakan dual liability. Direksi dan komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban bila pelanggaran terjadi akibat lemahnya kebijakan perlindungan data.