Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pertimbangan Hakim dalam Perceraian Akibat Murtad : Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw Mayla Wati Kintoko; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5889

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw. Isu murtad dalam rumah tangga sering menjadi alasan putusnya perkawinan karena berkaitan dengan hilangnya keharmonisan dan dasar keagamaan dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perubahan agama salah satu pihak, serta implikasi hukumnya terhadap status perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek ketidakharmonisan, hilangnya tujuan perkawinan, serta dampak perubahan akidah terhadap keberlangsungan rumah tangga. Hakim juga menegaskan bahwa murtad dapat menjadi salah satu alasan kuat terjadinya perceraian apabila menimbulkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga
Penerapan Hukum Waris Islam Pada Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Shalshabilla Angraini Rozi; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5890

Abstract

Penerapan hukum waris Islam pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki merupakan isu penting dalam praktik pembagian harta warisan di masyarakat. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan hadis, termasuk bagian untuk anak perempuan, pasangan, dan ahli waris lainnya. Ketiadaan anak laki-laki seringkali menimbulkan permasalahan, baik dari segi pemahaman hukum maupun implementasinya di masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki, anak perempuan tetap memiliki hak sebagai ahli waris dengan bagian tertentu sesuai ketentuan hukum Islam, sedangkan sisa harta dapat diberikan kepada ahli waris lain seperti orang tua atau kerabat dekat. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta sosialisasi yang lebih luas guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan
Akibat Hukum Perubahan Data Orang Tua dalam Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Pemohon Reza Ali; Nunung Rodliyah; Kasmawati; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6012

Abstract

Perubahan data orang tua dalam akta kelahiran merupakan isu hukum yang memiliki implikasi signifikan terhadap status keperdataan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perubahan tersebut, khususnya terkait dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, termasuk hak waris, perwalian, dan identitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan data orang tua dalam akta kelahiran harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi status hubungan hukum antara anak dan orang tua yang tercantum sebelumnya, termasuk berimplikasi pada hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian serta dasar hukum yang kuat dalam setiap permohonan perubahan data akta kelahiran agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.
Pengaturan Hukum Terhadap Pencipta Manga Atas Praktik Manga Scanlation Di Indonesia Gendo Mulya Simorangkir; Elly Nurlaili; Harsa Wahyu Ramadhan; Selvia Oktaviana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6108

Abstract

Praktik manga scanlation di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap komik Jepang. Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pencipta manga atas praktik scanlation di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik scanlation bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak eksklusif pencipta dalam memperbanyak dan mendistribusikan karya. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan platform digital untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi pencipta manga.