Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Strategi Mitigasi Struktural Tsunami Aceh dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dengan Metode Analytical Hierarchy Proses Lathifatil Auniyah; Winda Dwi Cahyani; Melantika Dewi Kharisma; Assyifa Syanna Zhafira Dinar Putri; Evana Clairina Heriyanto; Emilda Putri Sania; Nuh Krama Hadianto; M.Noer Falaq Al Amin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6172

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi akibat letaknya pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, salah satunya adalah bencana tsunami. Provinsi Aceh menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap tsunami, terutama setelah terjadinya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang menimbulkan kerusakan besar serta korban jiwa dalam jumlah tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas kebijakan mitigasi bencana tsunami yang paling efektif di Aceh menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyusunan hierarki keputusan yang terdiri atas tujuan, kriteria, dan alternatif kebijakan. Kriteria yang digunakan meliputi anggaran, keberlanjutan, dampak, dan waktu pengerjaan, sedangkan alternatif kebijakan terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana kesiapsiagaan, pemasangan sirine Tsunami Early Warning System (TEWS) dan penanaman mangrove, serta optimalisasi tata ruang dan relokasi berbasis zonasi risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria dampak memiliki bobot tertinggi sebesar 0,43, diikuti keberlanjutan sebesar 0,33, anggaran sebesar 0,22, dan waktu pengerjaan sebesar 0,02. Berdasarkan sintesa evaluasi alternatif, kebijakan pemasangan sirine TEWS dan penanaman hutan pantai atau mangrove memperoleh nilai tertinggi sehingga menjadi alternatif prioritas dalam mitigasi tsunami di Aceh. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui kombinasi sistem peringatan dini dan perlindungan alami wilayah pesisir.
Implementasi Kebijakan RIPPARDA Dalam Pengembangan Kawasan Eduwisata Kampung Inggris Pare Emilda Putri Sania; Evana Clairina Heriyanto; Nia Nur Qur’any Agustin; Oktavia Kurnia Ramadhani; Sagita Happy Arida; Tjitjik Rahaju; Ardiyansah Ardiyansah
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.781

Abstract

Kampung Inggris Pare merupakan kawasan eduwisata berbasis pendidikan bahasa Inggris yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kediri Tahun 2019–2034. Meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan, terdapat kesenjangan antara target kebijakan dan kondisi di lapangan, terutama terkait infrastruktur, sosialisasi kebijakan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan RIPPARDA dalam pengembangan kawasan eduwisata Kampung Inggris Pare serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan kerangka analisis implementasi mengacu pada model Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RIPPARDA belum berjalan secara optimal karena minimnya sosialisasi kebijakan kepada pemangku kepentingan lokal, keterbatasan fasilitas publik, ketiadaan unit pelaksana teknis di lapangan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan Forum Kampung Bahasa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal tetap berkembang signifikan melalui inisiatif mandiri warga dalam sektor jasa dan perdagangan.