Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Nawira Rizka Ramadhani
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam serta Implikasinya terhadap Status Anak dan Harta Bersama Siti Rofiyaningsih; Nawira Rizka Ramadhani; Madina Lintang Tsalatsa; Regina Ratri Azizah Pratiwi; Tiara Aurelia Shafira; Sulistari; Rossy Aprilia Maulani; Shierly Anindya Sahya Renata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6758

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang akan terus berkembang di tengah Masyarakat Indonesia yang majemuk, namun hingga saat ini belum mendapat pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian in bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan penerapannya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, serta mengkaji akibat hukum terhadap status anak dan harta benda apabila perkawinan beda agama tersebut tidak dicatatkan di negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta teknik pengumpulan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normative Hukum Islam dan hukum nasional pada umumnya menolak atau membatasi perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kendala pencatatan administrasi. Ketidakpencatatan ini berdampak signifikan kepada anak yang lahir beresiko kehilangan pengakuan sebagai anak sah dan jaminan hukum terkait nasab, waris, nafkah, serta perwalian, dan untuk harta benda yang diperoleh selama hidup besama menjadi rentan terhadap ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang pembuktian hubungan perdata, namun tidak mengubah posisi nasab menurut hukum islam secara substansial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan menjadi pondasi penting bagi kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Analisis Dualisme Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi DIY dengan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan oleh Rakyat Devi Anugrahi Rahmawati; Isnaini; Nawira Rizka Ramadhani; Anisa Finda Solihah; Heni Puji Lestari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya dua sistem dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Fokusnya adalah membandingkan cara penetapan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan sistem pemilihan langsung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak warga negara. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara deskriptif, serta menggunakan pendekatan hukum dan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui penetapan otomatis yang berdasarkan garis keturunan dari Kasultanan dan Kadipaten. Secara resmi, cara ini tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ini karena konstitusi Indonesia mengakui adanya desentralisasi yang tidak sama dan juga ada pemerintahan yang memiliki sifat khusus atau istimewa. Namun, dari sudut pandang demokrasi liberal-prosedural dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum—juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum—sistem ini menimbulkan dilema normatif karena menutup ruang bagi partisipasi politik warga negara umum. Melemahnya tekanan politik dari bawah ke atas dan pengurangan hak pilih langsung warga di tingkat provinsi adalah hasil dari sistem penetapan ini. Tetapi sistem ini memiliki legitimasi tradisional-kultural yang kuat dan berfungsi sebagai alat konstitusional untuk melestarikan warisan budaya, tata ruang, dan kearifan lokal Yogyakarta. Menurut penelitian ini, penghargaan terhadap keistimewaan daerah harus diimbangi dengan meningkatkan mekanisme akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Co-Authors Anisa Finda Solihah Devi Anugrahi Rahmawati Heni Puji Lestari Isnaini Kuswan Hadji Madina Lintang Tsalatsa Regina Ratri Azizah Pratiwi Rossy Aprilia Maulani Shierly Anindya Sahya Renata Siti Rofiyaningsih Sulistari Tiara Aurelia Shafira