Muhammad Anas Ulil Abshor Munif
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Privatisasi Ruang Laut dan Problematika Pengendalian Tata Ruang Pesisir: Studi Kasus Pagar Laut Tangerang Muhamad Febri Pribadi; Ngesti Mukti Rezeki; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2026): May: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan: Scripta Humanika
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/t2n5j463

Abstract

This study examines the juridical dynamics of marine spatial privatization and the weaknesses of coastal spatial control through the case of the Tangerang sea fence. The research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches supported by secondary legal materials, including legislation, court decisions, academic literature, and institutional reports. The findings indicate that marine spatial privatization occurred through physical restriction, administrative manipulation, and functional transformation of coastal areas that excluded traditional fishing communities from their living space. The study further reveals that regulatory fragmentation, post-HP3 normative gaps, overlapping institutional authority, and weak coastal supervision created structural vulnerabilities within Indonesia’s coastal governance system. Law enforcement mechanisms remained reactive and sectoral, resulting in delayed state intervention and inadequate protection of coastal communities. This study proposes reconstructing coastal spatial governance through integrated supervision, spatial technology, participatory monitoring, regulatory harmonization, and preventive law enforcement based on ecological governance and spatial justice principles.
Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan di Bawah Tangan Untuk Pembatalan Akta Jual Beli Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Muhammad Galih Sampurno; Alfiyan Rahmat Dani Utomo; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Rayi Kharisma Rajib
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat pernyataan di bawah tangan sering digunakan oleh para pihak sebagai dasar pembatalan perjanjian, termasuk akta jual beli yang bersifat autentik. Permasalahan muncul ketika surat pernyataan tersebut dihadapkan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat pernyataan di bawah tangan serta implikasi yuridisnya terhadap pembatalan akta jual beli autentik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena daya ikatnya sangat bergantung pada pengakuan para pihak dan dukungan alat bukti lain. Surat pernyataan tidak dapat secara langsung membatalkan akta jual beli autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang. Pembatalan akta hanya dapat dilakukan melalui akta autentik baru atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Implikasi yuridis dari penggunaan surat pernyataan dalam pembatalan akta jual beli menegaskan bahwa kepastian hukum dan perlindungan terhadap akta autentik tetap menjadi prinsip utama dalam sistem hukum perdata Indonesia.