Muhamad Febri Pribadi
Universitas Negeri Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Privatisasi Ruang Laut dan Problematika Pengendalian Tata Ruang Pesisir: Studi Kasus Pagar Laut Tangerang Muhamad Febri Pribadi; Ngesti Mukti Rezeki; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2026): May: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan: Scripta Humanika
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/t2n5j463

Abstract

This study examines the juridical dynamics of marine spatial privatization and the weaknesses of coastal spatial control through the case of the Tangerang sea fence. The research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches supported by secondary legal materials, including legislation, court decisions, academic literature, and institutional reports. The findings indicate that marine spatial privatization occurred through physical restriction, administrative manipulation, and functional transformation of coastal areas that excluded traditional fishing communities from their living space. The study further reveals that regulatory fragmentation, post-HP3 normative gaps, overlapping institutional authority, and weak coastal supervision created structural vulnerabilities within Indonesia’s coastal governance system. Law enforcement mechanisms remained reactive and sectoral, resulting in delayed state intervention and inadequate protection of coastal communities. This study proposes reconstructing coastal spatial governance through integrated supervision, spatial technology, participatory monitoring, regulatory harmonization, and preventive law enforcement based on ecological governance and spatial justice principles.
Analisis Penerapan Hardship Clause dalam Kontrak Sewa Komersial sebagai Bentuk Adaptasi Force Majeure Pasca Pandemi COVID-19 Rio Akbar Ahmad Pratama; Muhamad Febri Pribadi; Revian Jedha Arhansyah; Rayi Kharisma Rajib
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas pelaksanaan kontrak sewa komersial di Indonesia. Pembatasan aktivitas ekonomi mengakibatkan banyak penyewa mengalami penurunan kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran sewa. Dalam kondisi tersebut, penerapan force majeure sering kali belum mampu memberikan solusi yang adil bagi para pihak karena cenderung berorientasi pada pembebasan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hardship clause dalam kontrak sewa komersial sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pasca pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap praktik kontrak modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hardship clause memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi kontrak guna menyesuaikan keseimbangan prestasi yang terganggu akibat perubahan keadaan yang mendasar. Renegosiasi berbasis hardship terbukti lebih efektif dalam mempertahankan keberlangsungan hubungan sewa dibandingkan dengan pemutusan kontrak atau penyelesaian melalui litigasi. Penerapan hardship clause juga sejalan dengan asas itikad baik dan prinsip keseimbangan dalam hukum kontrak. Dengan demikian, hardship clause berperan penting sebagai instrumen hukum adaptif dalam mendukung pemulihan kegiatan ekonomi pasca pandemi COVID-19.