Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Islamic Law El Madani
Febrihadi Suparidho
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Konsep Makar Dalam Kuhp Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan) Yuni Ristanti; Febrihadi Suparidho
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.285

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan hukum kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan KUHP telah dilakukan dan KUHP Nasional baru resmi diberlakukan pada tahun 2026. Dalam konteks tindak pidana keamanan negara, KUHP lama membedakan antara makar dan pemberontakan, sedangkan KUHP baru mengintegrasikan pemberontakan ke dalam tindak pidana makar. Studi ini membandingkan pengaturan makar dan pemberontakan antara KUHP lama dan KUHP baru, menganalisis pergeseran konsep dan unsur, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum, termasuk pengaturan niat dan tindakan kolektif. Penelitian normatif komparatif ini juga mencermati dampak pembaruan KUHP terhadap perlindungan hak asasi dan demokrasi. Hasil analisis menunjukkan KUHP baru membawa penegasan dan modernisasi konseptual makar sebagai kejahatan politik dan tindak pidana terhadap kedaulatan negara, sekaligus menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Keyword: Treason, Rebellion, National Criminal Code, State Security
Legal Protection for the Citizenship Status of Children from Mixed Marriages in the Mandalika Special Economic Zone Ayang Afira Anugerahayu; Febrihadi Suparidho
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10715

Abstract

The development of the Mandalika Special Economic Zone as a global tourist destination has strengthened social interactions between Indonesians and foreigners, including through intermarriages. This phenomenon has given rise to various family law issues, particularly regarding the citizenship status of children from these marriages. The issues encompass not only child citizenship norms but also the implementation of population administration, immigration documents, and the actual guarantee of children's civil rights. This study aims to analyze the legal provisions for citizenship of children from intermarriages under Indonesian law and evaluate the effectiveness of legal protection for these children in the Mandalika Special Economic Zone (SEZ). The method used is a normative-empirical approach with a socio-legal approach. The normative analysis examines Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, along with regulations on population administration and child protection. Meanwhile, the empirical approach explores social and administrative practices in the Mandalika Special Economic Zone. The findings indicate that, normatively, limited dual citizenship has protected children from intermarriages. However, field practice remains hampered by delays in marriage registration, inconsistencies in documents between countries, lack of coordination between agencies, and limited public legal knowledge regarding the status of children. Recommendations include strengthening integrated administrative services based in international tourism areas, harmonizing population and immigration regulations, and providing legal education for mixed-marriage couples to ensure legal certainty and children's rights.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Hukum, Rukun, dan Syarat Talaq Ade Sultan Muhammad; Ayang Afira Anugerahayu; Febrihadi Suparidho
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v5i2.263

Abstract

Kedudukan talaq dalam hukum Islam serta rukun dan syaratnya merupakan aspek fundamental yang menentukan bagaimana perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat. Di Indonesia, masih banyak ditemukan praktik talaq yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam atau dilandasi oleh pemahaman yang keliru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang menyertainya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kedudukan talaq dalam hukum Islam, termasuk hukum asal dan variasinya dalam berbagai kondisi, serta (2) mengidentifikasi dan menjelaskan rukun dan syarat talaq agar dinyatakan sah secara syar’i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur’an, Hadis, dan kitab-kitab fikih, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum keluarga Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antar mazhab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum talaq bersifat dinamis dan kontekstual. Hukum asalnya adalah mubah atau makruh, namun dapat berubah menjadi wajib, sunnah, atau haram tergantung pada kondisi yang melatarbelakanginya. Keabsahan talaq ditentukan oleh terpenuhinya rukun, yaitu suami (mutalliq), istri (mutallaqah), dan sighat (lafaz), serta syarat-syarat yang melekat pada masing-masing unsur tersebut.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan, rukun, dan syarat talaq sangat penting untuk memastikan praktik perceraian sesuai dengan ketentuan syariat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah praktik talaq yang tidak sah serta melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan.
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah Elektronik di Indonesia: Role of Land Deed Officials in Electronic Land Registration in Indonesia Fatria Hikmatiar Al Qindy; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 3: Maret 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i3.10677

Abstract

Transformasi digital dalam bidang pertanahan di Indonesia ditandai dengan kehadiran sistem pendaftaran tanah secara elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Pergeseran pandangan ini menghasilkan sertifikat elektronik yang menuntut adaptasi menyeluruh dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku mitra strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PPAT dalam sistem pendaftaran tanah elektronik serta mengidentifikasi tanggung jawab hukum PPAT dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah berbasis digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki peran krusial dalam ekosistem pendaftaran tanah elektronik, yang mencakup empat dimensi utama: sebagai verifikator data tanah digital, operator Aplikasi Mitra BPN, penjamin autentisitas akta berbasis Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, dan agen sosialisasi transformasi digital kepada masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, PPAT memikul tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas PPAT dan harmonisasi regulasi merupakan prasyarat mutlak keberhasilan transformasi pendaftaran tanah elektronik di Indonesia.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Ayang Afira Anugerahayu Fatria Hikmatiar Al Qindy Ristanti, Yuni