Garuda - Garba Rujukan Digital

PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK (STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) Ade Sultan Muhammad; Salim HS; Aris Munandar
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.538 KB)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian jual beli via elektronik di Indonesia dan Belanda serta bagaimana perbedaan dan persamaan substansi jual beli via elektronik di Indonesia dan Belanda. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa di Indonesia sudah terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang perdagangan elektronik dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Belanda terdapat Kode Sipil Belanda, Petunjuk Uni Eropa 2366/2015 tentang Layanan Pembayaran Di Pasar Internal, Peraturan Uni Eropa 679/2016 tentang Peraturan Perlindungan Data Umum, Petunjuk Uni Eropa 31/2000 tentang Perdagangan Elektronik, Peraturan Uni Eropa 1128 / 2017 tentang Peraturan Portabilitas, Peraturan Uni Eropa 644/2018 tentang Peraturan Pengiriman Paket Lintas Batas, Peraturan Uni Eropa 302/2018 tentang Peraturan Pemblokiran Geo.

The Position of Married Daughters in Adoption in the Ngada Tribe Indigenous Community (Study of Supreme Court Decision Number 407 K/Pdt/2019) Natigor Daulay, R. Fahmi; Muhammad, Ade Sultan
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8767

This research examines the position of married daughters in child adoption practices within the Ngada ethnic community through an analysis of Supreme Court Decision Number 407 K/Pdt/2019. Using normative legal research methods and a case approach, the study reveals that although the Ngada community adheres to a patrilineal system that traditionally prioritizes sons in child adoption, there exists an adaptive mechanism in the form of the concept "women can hold the machete" that enables the adoption of married daughters for the purpose of performing traditional rituals. The Supreme Court in its decision acknowledged this flexibility of customary law by rejecting the argument that adoption applies only to male children, while affirming that the practice of adopting married daughters does not contradict Ngada customary law as long as it is done to continue and perform traditional rituals. This research demonstrates that customary law is not a static system but rather dynamic and continuously evolving according to community needs, and highlights the important role of courts in harmonizing traditional values with principles of justice and equality within the context of legal pluralism in Indonesia.

Implementation of the Principle of Appropriateness in Determining the Amount of Iddah, Mut'ah, and Child Support for Civil Servants Based on Sema No. 3 of 2018 (Study of Supreme Court Decision Number 42 K/Ag/2024) Natigor Daulay, R. Fahmi; Muhammad, Ade Sultan
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8768

This research examines the application of the principle of appropriateness in determining post-divorce maintenance amounts for Civil Servants based on Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2018 through a study of Supreme Court Decision Number 42 K/Ag/2024. The regulation of iddah maintenance, mut'ah, and child support in Indonesian positive law has been established in various legal instruments, but its implementation often faces challenges in determining appropriate and fair amounts. Through a normative juridical research method with a case approach, this research analyzes how the Supreme Court applies the principle of appropriateness by considering factors such as the husband's economic capacity as a civil servant, the duration of marriage, the basic needs of the former wife and children, and the principle of a year's living costs as a benchmark for iddah maintenance and mut'ah. This decision becomes an important jurisprudence that corrects lower court decisions by improving the amount of iddah maintenance from Rp7,500,000 to Rp12,000,000, mut'ah from Rp30,000,000 to Rp48,000,000, and child support from Rp2,000,000 to Rp5,000,000 per month with a 10% increase each year, reflecting a progressive approach in religious court practice that prioritizes substantive justice and protection of women's and children's rights after divorce.

Legal Implications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock Suparidho, Febrihadi; Muhammad, Ade Sultan; Daulay, R. Fahmi Natigor
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8792

This study aims to determine the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the inheritance rights of illegitimate children. In the Indonesian legal system, referring to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it states that illegitimate children only have a civil relationship with their mother, so they are not entitled to inheritance from their father. However, the Constitutional Court's decision changed this paradigm by recognizing the civil relationship of illegitimate children with their biological father if it can be proven scientifically and technologically, such as through DNA testing. This study uses a normative legal research method with primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the legal implications of the Constitutional Court's Decision provide fairer and more equal legal protection for illegitimate children in obtaining recognition of inheritance rights from their father which can be proven scientifically from the science and technology recognized by applicable law.

Penyuluhan Hukum: Pencegahan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja di SMPN 2 Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Susilawati, Ika Yuliana; Anugerahayu, Ayang Afira; Mulyana, Septira Putri; Setiawan, Muhammad Rifaldi; Muhammad, Ade Sultan; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.352

Bullying tidak hanya ketika pelajar berada di lingkungan sekolah, namun juga dapat terjadi melalui media komunikasi yang dinamakan dengan cyberbullying, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada siswa maupun pihak sekolah mengenai bahayanya cyberbullyingterutama bagi korban sebagai orang yang mendapatkan prilaku tidak menyenangkan dan mengganggu kehidupan mereka. Metode penyuluhan ini akan dilaksanakan dengan metode penyuluhan langsung yaitu dengan pertemuan untuk mengadakan interaksi langsung antara penyuluh dan sasaran guna menyampaikan informasi dan bertukar pikiran. Cyberbullying dapat dicegah melalui pemenuhan pendidikan, pemberdayaan, anak-anak dan remaja, komunikasi antar orang tua, guru, dengan anak-anak dan remaja tentang aktivitas online, memberikan dukungan bagi korban, dan mempromosikan perilaku online yang positif. Kata kunci: Cyberbullying, Remaja.

Pembaharuan Aturan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Indonesia Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Tresna D, Lalu Panca; Muhammad, Ade Sultan
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7212

Penelitian ini menagalisa dan mengkaji apakah apakah aturan larangan kepemilikan tanah absentee masih relevan dengan konsidi situasi saat ini. hal ini bertujuan untuk menawarkan pembaharuan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan dibantu dengan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam tulisan ini. dalam tulisan ini mengahasilkan hasil, pertama, bahwa ratio legis dari adanya larangan kepemilikan tanah absentee ialah agar tanah pertanian dapat dikerjakan dan dikelola secara berkelanjutan (aktif) oleh pemiliknya guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini sebagai bentuk perwujudan asas tanah pertanian harus dikerjakan seacara aktif oleh pemiliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UUPA. Perlu adanya langkah pengawasan dan langkah pencegaha berupa penolakan berkas yang akan didaftarkan hal ini dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota guna mencegah adanya praktik pendaftaran tanah absentee yang saat ini masih kerap terjadi. Kedua, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan kondisi peraturan perundang-unadang yang lahir enam puluh tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Peraturan tentang larangan kepemilikan tanah absentee perlu adanya pembaharuan yang sebelumnya kepemilikan tanah pertanian hanya boleh tingkat kecamatan, diganti atau dicabut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga kepemilikan tanah pertanian dapat dilonggarkan menjadi tingkat kabupaten atau kota sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang secara dinamis dan menyawab semua permasalahan yang timbul semakin kompleks.

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SMP NEGERI 3 LABUHAN HAJI R. Fahmi Natigor Daulay; Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad; Muhammad Rifaldi Setiawan
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 5: Mei 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Drug abuse in Indonesia has become a serious threat that has spread not only in urban areas, but also to remote villages and school environments. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics defines narcotics as substances that can affect consciousness and the central nervous system, and have the potential to cause dependence. Lack of legal understanding and information about the impact of narcotics on health, social, and economic causes increased vulnerability of the community, especially students, to abuse of this illegal substance. One case that emerged was the arrest of a junior high school student in Purwakarta who was involved as a drug dealer. The case illustrates the urgency of early prevention through legal education among students, including at SMP Negeri 3 Labuhan Haji, East Lombok Regency. Effective prevention efforts involve education, strengthening the role of the family, creating a positive environment, and support from the government and law enforcement officers. Education about the dangers and legal sanctions of narcotics is an important step to save the younger generation from the threat of drugs for a better future

Edukasi Hukum: Trend Perkawinan Anak Usia Dini (Perkawinan Anak) Bukan Sebagai Solusi Untuk Mengubah Nasib Setiawan, Muhammad Rifaldi; Muhammad, Ade Sultan
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 6 No 3 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v6i3.2625

Perkawinan anak usia dini masih menjadi fenomena serius di Indonesia. Praktik ini dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, serta anggapan keliru bahwa perkawinan dini dapat “mengubah nasib”. Mengingat, dampaknya sangat merugikan, maka kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMPN 3 Labuhan Haji, Desa Korleko Selatan, Lombok Timur, dengan meberikan penyuluhan hukun bertujuan memberikan edukasi mengenai batas minimal usia kawin dan bahaya perkawinan dini. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, konsultasi, dan evaluasi (pre-test dan post-test). Kegiatan ini diikuti oleh 60 siswa siswi yang di SMPN 3 Labuhan Haji dengan hasil menujkan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan dengan efektif terlihat bahwa adanya peningkatan pengetahuan dari perkawinan dini dan implikasinya. Tindak lanjut dari penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan pendampingan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang terjadi pada siswa siswi pada SMPN 3 Labuhan Haji serta merubah paradigma bahwa perkawinan anak usia dini (perkawinan anak) bukan solusi untuk mengubah nasib.

Pembaharuan Aturan Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Indonesia Louk Fanggi, Prandy Arthayoga; Tresna D, Lalu Panca; Muhammad, Ade Sultan
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7212

Penelitian ini menagalisa dan mengkaji apakah apakah aturan larangan kepemilikan tanah absentee masih relevan dengan konsidi situasi saat ini. hal ini bertujuan untuk menawarkan pembaharuan aturan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan dibantu dengan data empiris dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam tulisan ini. dalam tulisan ini mengahasilkan hasil, pertama, bahwa ratio legis dari adanya larangan kepemilikan tanah absentee ialah agar tanah pertanian dapat dikerjakan dan dikelola secara berkelanjutan (aktif) oleh pemiliknya guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini sebagai bentuk perwujudan asas tanah pertanian harus dikerjakan seacara aktif oleh pemiliknya sebagaimana termuat dalam Pasal 10 UUPA. Perlu adanya langkah pengawasan dan langkah pencegaha berupa penolakan berkas yang akan didaftarkan hal ini dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota guna mencegah adanya praktik pendaftaran tanah absentee yang saat ini masih kerap terjadi. Kedua, relevansi mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dikarenakan kondisi peraturan perundang-unadang yang lahir enam puluh tahun yang lalu sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Peraturan tentang larangan kepemilikan tanah absentee perlu adanya pembaharuan yang sebelumnya kepemilikan tanah pertanian hanya boleh tingkat kecamatan, diganti atau dicabut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga kepemilikan tanah pertanian dapat dilonggarkan menjadi tingkat kabupaten atau kota sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat beradaptasi dengan kondisi yang terus berkembang secara dinamis dan menyawab semua permasalahan yang timbul semakin kompleks.

Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di SMPN 3 Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur: Legal Counseling in an Effort to Prevent Early Child Marriage at SMPN 3 Labuhan Haji, East Lombok Regency Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad; R. Fahmi Natigor
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9184

Pernikahan anak merupakan permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Labuhan Haji. Fenomena ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Labuhan Haji dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak pernikahan usia dini serta urgensi melanjutkan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, ceramah dan tanya jawab kemudian evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas VII, VIII dan IX yang berada pada usia rentan terhadap praktik pernikahan dini. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai risiko hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan anak. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif guru dan pihak sekolah dalam upaya pencegahan melalui pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai perlindungan anak. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum preventif yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lainnya.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search