Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Priviet Social Sciences Journal
Ayang Afira Anugerahayu
UNIVERSITAS MATARAM
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Regulatory reform of land acquisition for public interest after the omnibus law on job creation Muhammad Rifaldi Setiawan; Ayang Afira Anugerahayu
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1120

Abstract

Land acquisition for public interest constitutes a fundamental aspect of national development; however, it frequently generates conflicts owing to the tension between development objectives and the protection of community rights. Prior to the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, the legal framework governing land acquisition was regulated by Law Number 2 of 2012, which, despite providing a comprehensive statutory basis, continued to face obstacles, including lengthy procedures, high costs, and dissatisfaction with the compensation determination process. The enactment of the Job Creation Law introduced significant changes through the simplification of procedures, expansion of the definition of public interest, strengthening of institutional mechanisms, digitization of processes, and introduction of the land bank concept. This new regulation aims to accelerate infrastructure development while safeguarding community rights through more flexible compensation mechanisms and effective dispute resolution processes. However, these reforms raise concerns about a potential reduction in protection for vulnerable groups due to procedural acceleration. This study employs a normative and conceptual approach, drawing on statutory analysis and legal doctrine to assess the implications of the new regulatory framework. The findings indicate that although the Job Creation Law enhances the efficiency of land acquisition, the success of its implementation ultimately depends on the quality of on-the-ground execution, strict oversight, and the active participation of affected communities in the decision-making process.
The position of religious marriage guardians (wali muhakkam) in Islamic law and Indonesian positive law: Analysis of decision number 935/pdt.p/2024/pa.gm Ayang Afira Anugerahayu; Muhammad Rifaldi Setiawan
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.1134

Abstract

The existence of a marriage guardian (wali nikah) constitutes an essential pillar of marriage that must be fulfilled for a prospective bride under Islamic law and Indonesian positive law. However, in practice, there are marriages conducted without a lineage guardian (wali nasab) or a judicial guardian (wali hakim), instead utilizing a guardian from among religious figures or Islamic scholars (ustadz), commonly referred to as wali muhakkam. This practice is not regulated by the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), resulting in legal uncertainty. This article analyzes the legal standing of religious figure guardians and their sharīʿah and juridical foundations through a case study of the Decision of the Giri Menang Religious Court Number 935/Pdt. P/2024/PA.GM, which validated a marriage officiated by an ustadz acting as wali muhakkam. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that, from a fiqh perspective, the appointment of a wali muhakkam may be justified under emergency conditions, whereas under positive law, its existence only attains legal legitimacy through the mechanism of marriage legalization (nikah isbat). The analyzed decision demonstrates a degree of legal adaptability in accommodating social realities based on the principle of maslahah. Therefore, reconstructing the regulation concerning marriage guardians in national law is necessary to ensure that the practice of wali muhakkam no longer remains within a legal gray area.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri menurut Hukum Positif Ayang Afira Anugerahayu; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan siri di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin siri sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun tidak memiliki kekuatan hukum formil karena perkawinan siri tidak dapat dicatatkan. Legitimasi hukum penuh hanya berlaku bagi perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan sah dan tercatat menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditegaskan melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Mekanisme itsbat nikah berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk melegitimasi perkawinan siri sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan gagasan registrasi perjanjian privat perkawinan sebagai alternatif kebijakan untuk menjembatani dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum.
Analisis Hukum Norma Pembatasan Hak Beribadah Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia Prandy Arthayoga Louk Fanggi; Ayang Afira Anugerahayu
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.312

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembatasan hak beribadah bagi kelompok minoritas agama di Indonesia dengan menggunakan seluruh isi dokumen sebagai sumber tunggal. Meskipun konstitusi dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR menjamin kebebasan beragama dan beribadah, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya gangguan, diskriminasi, serta pembatasan administratif yang berdampak pada kelompok minoritas. PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 menjadi instrumen hukum paling dominan dan paling sering dipersoalkan, karena mekanisme syarat administratifnya—termasuk persyaratan 90 pengguna dan 60 dukungan warga sekitar—membuka ruang besar bagi mayoritas lokal untuk melakukan "veto sosial" terhadap pendirian tempat ibadat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas–minoritas bukanlah kategori tetap, melainkan bersifat geografis dan dinamis, sehingga diskriminasi berbasis PBM dapat menimpa kelompok agama apa pun tergantung konteks demografis lokal. Penelitian ini menekankan bahwa pembatasan hak beribadah sebagaimana terjadi saat ini tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, proportionality, dan nondiscrimination. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap regulasi pendirian rumah ibadat serta penguatan kewajiban positif negara untuk melindungi minoritas dari tekanan intoleransi.
Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian Di Indonesia: Implementation of the Principle of Good Faith in Marital Property Separation Agreements: A Review of Indonesian Contract Law Ayang Afira Anugerahayu; Hera Alvina
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian pisah harta sebagai bagian dari perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga, terutama kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip itikad baik masih bersifat formal dan belum menyentuh dimensi substantif, terutama ketika perjanjian dibuat setelah timbulnya kewajiban utang. Kondisi ini perpotensi menimbulkan penyelundupan hukum (fraus legis) dan merugikan pihak ketiga. Kebaruan (novelty penelitian terletak pada formulasi konsep itikad baik objektif sebagai alat uji validitas perjanjian pisah harta dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Penelitian ini rekomendasi kan penguatan peran notaris sebagai gataekeeper, serta perlunya mekanisme transparansi kontraktual guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Pengaturan Jasa Lingkungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia: The Regulation of Environmental Services from the Perspective of Positive Law in Indonesia Hera Alvina; Ayang Afira Anugerahayu
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jasa lingkungan dalam perspektif hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk jasa lingkungan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jasa lingkungan di Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai regulasi sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif Indonesia secara substantif telah mengakui beberapa bentuk jasa lingkungan, yaitu jasa penyediaan (provisioning services), jasa pengaturan (regulating services), jasa budaya (cultural services), dan jasa pendukung (supporting services). Namun demikian, pengaturan jasa lingkungan masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai regulasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kebijakan yang lebih integratif guna mendukung tata kelola jasa lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Legal Certainty of Marital Property in Mixed Marriages within the Mandalika Special Economic Zone: Marital Property in Mixed Marriages Ayang Afira Anugerahayu; Muhammad Rifaldi Setiawan; Hera Alvina Satriawan; Nathania Permata S; Rosyia Wardani; Muh. Rifki Fitriadi
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 6 (2026): June 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i6.1898

Abstract

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals in international tourism areas, such as the Mandalika Special Economic Zone, give rise to various legal consequences, particularly concerning the regulation of marital property and asset ownership. The increasing cross-border socio-economic interaction within the Mandalika Special Economic Zone has contributed to the growing prevalence of mixed marriages. This condition has generated legal issues relating to the certainty of property rights, land tenure, prenuptial and postnuptial agreements, as well as legal protection for Indonesian citizens. This study aims to analyze the legal regulation of marital property in mixed marriages under Indonesian law and to examine the effectiveness of legal protection afforded to Indonesian citizens in the Mandalika Special Economic Zone. The research employs a normative-empirical method with a socio-legal approach. The normative approach examines the Marriage Law, the Indonesian Civil Code, the Basic Agrarian Law, and the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marital agreements. Meanwhile, the empirical approach explores social and administrative practices relating to asset ownership within the area. The findings demonstrate that the regulation of marital agreements and the separation of property have undergone progressive legal development. Nevertheless, its implementation remains hindered by the low level of public legal awareness, the practice of nominee agreements, limited understanding of the legal consequences of mixed marriages, and the lack of optimal harmonization between family law and agrarian law. Therefore, this study recommends strengthening legal education, optimizing the role of notaries, and reformulating regulations that are more adaptive to the dynamics of international tourism zones. These measures are expected to provide greater legal certainty and more effective legal protection for Indonesian citizens involved in mixed marriages.
Legal Protection for the Citizenship Status of Children from Mixed Marriages in the Mandalika Special Economic Zone Ayang Afira Anugerahayu; Febrihadi Suparidho
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10715

Abstract

The development of the Mandalika Special Economic Zone as a global tourist destination has strengthened social interactions between Indonesians and foreigners, including through intermarriages. This phenomenon has given rise to various family law issues, particularly regarding the citizenship status of children from these marriages. The issues encompass not only child citizenship norms but also the implementation of population administration, immigration documents, and the actual guarantee of children's civil rights. This study aims to analyze the legal provisions for citizenship of children from intermarriages under Indonesian law and evaluate the effectiveness of legal protection for these children in the Mandalika Special Economic Zone (SEZ). The method used is a normative-empirical approach with a socio-legal approach. The normative analysis examines Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, along with regulations on population administration and child protection. Meanwhile, the empirical approach explores social and administrative practices in the Mandalika Special Economic Zone. The findings indicate that, normatively, limited dual citizenship has protected children from intermarriages. However, field practice remains hampered by delays in marriage registration, inconsistencies in documents between countries, lack of coordination between agencies, and limited public legal knowledge regarding the status of children. Recommendations include strengthening integrated administrative services based in international tourism areas, harmonizing population and immigration regulations, and providing legal education for mixed-marriage couples to ensure legal certainty and children's rights.
Internalization Of Gender Equality Values In Family Law As An Effort To Prevent Violence Against Women Ayang Afira Anugerahayu; Nathania Permata S; Ika Yuliana Susilawati; Ade Sultan Muhammad; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Lalu Panca Tresna; Ahwan Ahwan
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/1rwhqm42

Abstract

Violence against women within the family remains a complex social issue in Indonesia, influenced by patriarchal culture and limited public understanding of gender equality in family law. This community service aims to internalize gender equality values through legal education in family law as a preventive effort against violence toward women. The methods used include legal counseling, participatory discussions, and community assistance in Penujak Village, Central Lombok Regency. The results indicate an increased public understanding of equal rights and obligations between spouses and greater legal awareness regarding women's protection. The implication of this activity is the formation of a more inclusive and gender-just mindset in family life. Therefore, the internalization of gender equality values can serve as a preventive strategy to reduce violence against women in society. The main output of this activity focuses on strengthening public legal literacy and establishing a collective awareness among villagers to independently prevent gender-based violence
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Ahwan Ahwan Febrihadi Suparidho Hera Alvina Hera Alvina Hera Alvina Satriawan I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha Ika Yuliana Susilawati Lalu Panca Tresna Muh. Rifki Fitriadi Muhammad Rifaldi Setiawan Muhammad Rifaldi Setiawan Nathania Permata S Nathania Permata S Prandy Arthayoga Louk Fanggi R. Fahmi Natigor Daulay Rosyia Wardani