Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Love Bombing : Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita Suriani Siagian; Ismail Ismail; Arinta Tracy Maria Siahaan; Nurul Fadilah Hasan; Nisrina Syah; Riksa Renata; Muhammad Rizky Siagian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.1204

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran  siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran terhadap praktik love bombing sebagai salah satu bentuk taktik dalam child grooming. Anak dan remaja merupakan kelompok rentan terhadap manipulatif, khususnya dalam interaksi digital yang minim pengawasan dan kontrol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi hukum dan edukasi partisipatif yang mencakup penyampaian materi, diskusi, serta sesi tanya jawab dengan peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan tahapan child grooming, karakteristik love bombing, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban, dasar perlindungan hukum anak di Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan apabila terjadi indikasi praktik grooming. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kewaspadaan, dan kesadaran hukum siswa/i terhadap pola relasi yang berpotensi membahayakan, yang tercermin dari tingginya antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, sosialisasi ini mendorong siswa/i untuk memahami kedudukan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara serta pentingnya keberanian untuk melapor apabila menghadapi atau mengetahui indikasi praktik child grooming. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah serta memperkuat upaya pencegahan child grooming melalui pendekatan edukatif berbasis perlindungan anak.
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nurliana Ritonga; Lady Anastasya; Dini Assyipah Aprilia; Nurul Fadilah Hasan; Sharina Sharina; Arinta Tracy Maria Siahaan; Amat Wiranto; Ridwan Wijaya
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.20178

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan dalam dunia bisnis karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Di Indonesia, pelaksanaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta mengkaji perbedaan pelaksanaan putusan arbitrase dengan pelaksanaan putusan perkara perdata di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan melalui tahapan pendaftaran putusan, pemeriksaan syarat formal oleh pengadilan, pemberian eksekuatur, dan pelaksanaan eksekusi sesuai hukum acara perdata. Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, berbeda dengan putusan perkara perdata yang masih membuka kemungkinan upaya hukum. Pelaksanaan putusan arbitrase tetap memerlukan peran pengadilan dalam proses eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.
Kendala Penegakan Hukum dalam Memberantas Praktik Illegal fishing di Wilayah Perbatasan Perairan Desa Pahlawan Emiel Salim Siregar; Lady Anastasya Putri Sani; Seli Rahmanita; Nurul Fadilah Hasan; Dita Sasika Rani; Aida Aida
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15662

Abstract

Praktik illegal fishing merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara maritim, terutama di wilayah perbatasan perairan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Desa Pahlawan sebagai kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan terbuka menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh aktivitas penangkapan ikan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala-kendala penegakan hukum dalam upaya pemberantasan illegal fishing di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang diperkaya dengan pendekatan empiris melalui analisis kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, luasnya wilayah pengawasan, faktor sosial ekonomi masyarakat pesisir, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi penanggulangan illegal fishing yang berkelanjutan.