Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sosialisasi Love Bombing : Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita Suriani Siagian; Ismail Ismail; Arinta Tracy Maria Siahaan; Nurul Fadilah Hasan; Nisrina Syah; Riksa Renata; Muhammad Rizky Siagian
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.1204

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran  siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran terhadap praktik love bombing sebagai salah satu bentuk taktik dalam child grooming. Anak dan remaja merupakan kelompok rentan terhadap manipulatif, khususnya dalam interaksi digital yang minim pengawasan dan kontrol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi hukum dan edukasi partisipatif yang mencakup penyampaian materi, diskusi, serta sesi tanya jawab dengan peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan tahapan child grooming, karakteristik love bombing, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban, dasar perlindungan hukum anak di Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan apabila terjadi indikasi praktik grooming. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kewaspadaan, dan kesadaran hukum siswa/i terhadap pola relasi yang berpotensi membahayakan, yang tercermin dari tingginya antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, sosialisasi ini mendorong siswa/i untuk memahami kedudukan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara serta pentingnya keberanian untuk melapor apabila menghadapi atau mengetahui indikasi praktik child grooming. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah serta memperkuat upaya pencegahan child grooming melalui pendekatan edukatif berbasis perlindungan anak.
Tanggungjawab Hukum Pelaku Pasar Modal dalam Melindungi Investor pada Transaksi Saham di Indonesia Emiel Salim Siregar; Nur Rahma Elza Ms; Arinta Tracy Maria Siahaan; Aida Aida; Amat Wiranto; Daniel Martin A Purba
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.19217

Abstract

Perlindungan investor merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pasar modal yang transparan, efisien, dan berintegritas. Meskipun kerangka regulasi pasar modal di Indonesia telah berkembang secara signifikan, efektivitas pertanggungjawaban hukum para pelaku pasar dalam memberikan perlindungan kepada investor masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku pasar modal serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada setiap pelaku dalam transaksi saham di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal telah mengatur tanggung jawab emiten, perusahaan efek, dan otoritas pengawas berdasarkan prinsip keterbukaan informasi, kehati-hatian, dan akuntabilitas untuk melindungi kepentingan investor. Namun, implementasi perlindungan hukum masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan, serta koordinasi kelembagaan agar mampu merespons dinamika dan kompleksitas transaksi pasar modal. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan penegakan hukum sebagai fondasi dalam meningkatkan kepercayaan investor dan keberlanjutan pasar modal Indonesia.
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nurliana Ritonga; Lady Anastasya; Dini Assyipah Aprilia; Nurul Fadilah Hasan; Sharina Sharina; Arinta Tracy Maria Siahaan; Amat Wiranto; Ridwan Wijaya
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.20178

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan dalam dunia bisnis karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Di Indonesia, pelaksanaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta mengkaji perbedaan pelaksanaan putusan arbitrase dengan pelaksanaan putusan perkara perdata di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan melalui tahapan pendaftaran putusan, pemeriksaan syarat formal oleh pengadilan, pemberian eksekuatur, dan pelaksanaan eksekusi sesuai hukum acara perdata. Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, berbeda dengan putusan perkara perdata yang masih membuka kemungkinan upaya hukum. Pelaksanaan putusan arbitrase tetap memerlukan peran pengadilan dalam proses eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.
Pengaturan Hak-Hak Nelayan dalam UU No 7 Tahun 2016 Emiel Salim Siregar; Eki Azwani Panjaitan; Nur Rahma Elza Ms; Arinta Tracy Maria Siahaan; Dewangga Jakti Aristya; Daniel Martin A. Purba; Amat Wiranto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16851

Abstract

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional, namun berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai risiko usaha. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memberdayakan nelayan melalui kebijakan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi dasar hukum utama dalam menjamin hak-hak nelayan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak nelayan serta implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur hak-hak nelayan secara komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan administratif, khususnya terkait sosialisasi, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah pusat dan daerah agar pemenuhan hak-hak nelayan dapat terwujud secara efektif.