Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Student Research Jurnal Ilmiah Nusantara
Nita C. Ganap
Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Antara Perlindungan dan Risiko: Analisis Normatif terhadap Kerugian Institusional dalam Kontrak LPK–PMI Liony Leontin Mongi; Joice Jane Umboh; Pingkan Dewi Kaunang; Nita C. Ganap; Kristiane Paendong
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Mei 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9866

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis ketimpangan kontraktual dalam perjanjian pra-penempatan antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun kerangka regulasi menitikberatkan pada perlindungan PMI, orientasi tersebut secara tidak langsung menimbulkan blind spot dengan mengabaikan kerentanan hukum dan ekonomi LPK sebagai aktor institusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta mengintegrasikan teori keadilan kontraktual (Atiyah dan Rawls), analisis ekonomi hukum (Posner), dan teori kontrak relasional (Macneil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian LPK–PMI secara formal memenuhi syarat sah kontrak, namun secara substantif mengalami ketidakseimbangan dan lemahnya daya paksa. Orientasi perlindungan yang berlebihan terhadap PMI menyebabkan distribusi risiko yang tidak proporsional, sehingga LPK menanggung beban finansial tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini memicu moral hazard, menurunkan efisiensi ekonomi, serta melemahkan kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, ketiadaan mekanisme normatif yang jelas terkait penegakan klausul penggantian biaya menunjukkan adanya kekosongan hukum. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kerangka hukum dan kontraktual berbasis keseimbangan risiko dan perlindungan proporsional. Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan protektif yang sepihak menuju pendekatan perlindungan yang seimbang (balanced protection approach), guna menjamin keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem penempatan pekerja migran Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TIDAK HADIR TANPA IZIN MELALUI HUKUM DISIPLIN MILITER Wilbertus Wilbertus; Johanis L. S. S. Polii; Rinny Ante; Nita C. Ganap
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 2 (2026): April: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i2.9828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) melalui saluran hukum disiplin militer dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022. Permasalahan utama terletak pada adanya ketegangan normatif antara kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana militer dengan mekanisme penyelesaiannya yang dialihkan ke hukum disiplin militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak menegasikan sifat pidana dari perbuatan THTI, melainkan menempatkan hukum pidana militer sebagai ultimum remedium. Hakim menggunakan diskresi yudisial secara terukur dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk tingkat kesalahan, motif pelaku, serta kepentingan pembinaan prajurit. Pengalihan penyelesaian ke hukum disiplin militer bukan merupakan bentuk depenalisasi, tetapi merupakan pilihan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih proporsional dalam kerangka sistem hukum militer yang bersifat komplementer.Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memperkuat fungsi pembinaan dalam sistem militer tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Namun demikian, tanpa pedoman yang jelas, praktik ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan multi-tafsir dalam penegakan hukum militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka normatif dan pedoman yudisial untuk memastikan bahwa penggunaan hukum disiplin tetap berada dalam batas-batas yang terukur, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum militer di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEWENANGAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Yeane Laluyan; Jantje D. Suoth; Johanis L. S. S. Polii; Rinny Ante; Nita C. Ganap
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): Juni: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.10366

Abstract

. Menganalisis kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam perspektif yuridis normatif serta mengidentifikasi kendala normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan guna mewujudkan good governance merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Utara secara normatif telah memiliki legitimasi konstitusional dan dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem desentralisasi. Menegaskan pula bahwa kewenangan tersebut telah selaras dengan prinsip good governance, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa implementasi pengawasan belum berjalan optimal akibat adanya normative gap berupa lemahnya pengaturan teknis, tidak adanya kewajiban tindak lanjut yang mengikat, belum tersedianya sanksi administratif, serta lemahnya integrasi antar lembaga pengawasan daerah.Merekomendasikan penguatan regulasi pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, digitalisasi sistem pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif sesuai prinsip good governance.
Co-Authors Jantje D. Suoth Johanis L. S. S. Polii Joice Jane Umboh Kristiane Paendong Liony Leontin Mongi Pingkan Dewi Kaunang Rinny Ante Wilbertus Wilbertus Yeane Laluyan