Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLICY EVALUATION AND THE ROLE OF NARCOTICS REHABILITATION INSTITUTION S IN NORTH SULAWESI Joke Punuhsingon; Pinta Simamora; Kristiane Paendong; Joni Kutu' Kampilong; Arie Andes; Rohyani Sumilat; Christie Gumansing; Janesandre Palilingan
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6748

Abstract

This study examines how narcotic rehabilitation policies were implemented and how effective they were in North Sulawesi, Indonesia, at a time when the number of drug users increased nationally and regionally. Using a 12 month longitudinal quasi-experimental design, this study followed 400 persons with a history of narcotics use in 15 different districts. Primary and secondary data were combined in an ETL pipeline and using path analysis and structural equation modeling to investigate the relationship between policy harmonization, integration of local cultural values, community support, and relapse outcome. The results suggest that national and regional policies, if properly aligned, along with some culture-related practices, have a strong impact on strengthening formal and informal support mechanisms by and for communities. As a result, this reduced the rate of relapse by approximately 15%, as well as social reintegration indicators. Community-based involvement and the cultural practices of the community were shown to foster program legitimacy, adherence, and sustainability. The research concludes that effective narcolept rehabilitation must include not only institutional coordination and real-time data monitoring but also can only be realized through systematic valuation of local values and local community networks. These results provide evidence-based recommendations for strengthening rehabilitation governance in North Sulawesi and show the possibility of using this as a scalable model for the context-sensitive implementation of a narcotics policy that propels the country's development and is matched to its national priorities and Sustainable Development Goals.
Antara Perlindungan dan Risiko: Analisis Normatif terhadap Kerugian Institusional dalam Kontrak LPK–PMI Liony Leontin Mongi; Joice Jane Umboh; Pingkan Dewi Kaunang; Nita C. Ganap; Kristiane Paendong
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Mei 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9866

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis ketimpangan kontraktual dalam perjanjian pra-penempatan antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun kerangka regulasi menitikberatkan pada perlindungan PMI, orientasi tersebut secara tidak langsung menimbulkan blind spot dengan mengabaikan kerentanan hukum dan ekonomi LPK sebagai aktor institusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta mengintegrasikan teori keadilan kontraktual (Atiyah dan Rawls), analisis ekonomi hukum (Posner), dan teori kontrak relasional (Macneil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian LPK–PMI secara formal memenuhi syarat sah kontrak, namun secara substantif mengalami ketidakseimbangan dan lemahnya daya paksa. Orientasi perlindungan yang berlebihan terhadap PMI menyebabkan distribusi risiko yang tidak proporsional, sehingga LPK menanggung beban finansial tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini memicu moral hazard, menurunkan efisiensi ekonomi, serta melemahkan kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, ketiadaan mekanisme normatif yang jelas terkait penegakan klausul penggantian biaya menunjukkan adanya kekosongan hukum. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kerangka hukum dan kontraktual berbasis keseimbangan risiko dan perlindungan proporsional. Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan protektif yang sepihak menuju pendekatan perlindungan yang seimbang (balanced protection approach), guna menjamin keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem penempatan pekerja migran Indonesia.