Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Program Kamis Ber-Adat di SMA Negeri 14 Bandar Lampung Sabrina Birri Sintia; Susilo Susilo; Rizka Nurlita; Rita Fatma Syafira; Anisia Rianti Tamara; Riska Meilisa; Ichwan Karunia; Hendi Efrianto Harianja; Prita Laura; Mira Puji Astuti; Femas Erlangga Dwi Saputra; Nabia Dilla Derma Pratiwi; Putut Ari Sadewo
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/mhgdzz63

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Program Kamis Ber-Adat di SMA Negeri 14 Bandar Lampung dalam perspektif sosiologi hukum sebagai upaya pelestarian budaya Lampung di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Program ini dilaksanakan melalui pembiasaan penggunaan Bahasa Lampung, penggunaan pakaian adat, serta penanaman nilai-nilai budaya lokal di lingkungan sekolah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosialisasi, penyebaran angket, dan studi literatur. Data diperoleh melalui kegiatan sosialisasi “Ruang Jejama Kamis Ber-Adat”, observasi, angket kepada peserta didik kelas X.6 dan X.7, serta kajian terhadap berbagai sumber pustaka dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kamis Ber-Adat mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran budaya peserta didik terhadap pentingnya Bahasa Lampung sebagai identitas budaya daerah. Peserta didik memberikan respons positif terhadap pelaksanaan program dan mulai memahami pentingnya menjaga budaya lokal. Meskipun demikian, implementasi penggunaan Bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal karena dipengaruhi dominasi Bahasa Indonesia, kurangnya pembiasaan di lingkungan keluarga, serta rendahnya rasa percaya diri peserta didik dalam menggunakan bahasa daerah. Dalam perspektif sosiologi hukum, program ini menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk membentuk kebiasaan masyarakat dalam menjaga budaya lokal. Keberhasilan program memerlukan dukungan berkelanjutan dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar pelestarian budaya Lampung dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.
Dilema Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima: Antara Pemenuhan Hak Ekonomi Pedagang Dan Ketertiban Ruang Publik Di Pasar Smep Tanjung Karang Bandar Lampung Rucy Hayuningrat Arum Puspita; Mira Puji Astuti; Wilda Efendi Ruslan; Ziya Ibnuwafi; Abdul Halim
Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): PAKEHUM- April
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/pakehum.v3i1.1615

Abstract

This study aims to analyze the implementation of street vendor (SV) management policies at SMEP Market, Tanjung Karang, Bandar Lampung, and to examine the dilemma between fulfilling vendors’ economic rights and maintaining public order in urban spaces. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving members of the Municipal Police Unit (Satpol PP), street vendors, consumers, and parking attendants as key informants. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, while source triangulation was applied to ensure data validity. The findings indicate that the government has implemented street vendor management policies through guidance, supervision, and relocation measures in accordance with existing regulations. However, policy implementation has not yet been fully effective due to low levels of compliance among vendors and the public, parking-related issues, and the less strategic location of relocation sites, which has led some vendors to reoccupy public spaces for commercial activities. These conditions reflect the conflict between the government's objective of maintaining public order and the vendors’ need to sustain their livelihoods. This study concludes that the management of street vendors cannot rely solely on law enforcement approaches. Instead, it requires more comprehensive, participatory, and balanced policies that accommodate both the orderly use of public spaces and the protection of vendors’ economic rights. Collaboration among government institutions, law enforcement agencies, vendors, and the community is essential to achieve effective, equitable, and sustainable street vendor management.