Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Legal and Administrative Analysis of Ombudsman’s Role in Resolving Public Service Maladministration in Indonesia Jaka Maulana; Heru Wahyudi; Angga Rosidin
LEGAL BRIEF Vol. 15 No. 2 (2026): Juni: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v15i2.1647

Abstract

Public service maladministration remains a significant challenge in Indonesia because it undermines citizens’ rights, weakens administrative justice, and reduces accountability in public service governance. This study aims to analyze the legal and administrative role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in resolving public service maladministration. The research employs a normative juridical approach complemented by qualitative administrative document analysis, using statutory regulations, scholarly literature, and institutional documents related to the Ombudsman’s authority, complaint-handling mechanisms, and institutional effectiveness. The findings show that the Ombudsman holds a strategic position as an independent external oversight institution with authority to receive complaints, examine allegations of maladministration, conduct investigations, facilitate corrective actions, and issue recommendations. Administratively, the Ombudsman functions as a complaint-resolution mechanism, an accountability forum, and a preventive institution for improving public service governance. However, its effectiveness is constrained by uneven compliance with recommendations, limited coercive enforcement, incomplete regulatory support for certain remedies, restricted institutional capacity, and variations in bureaucratic responsiveness. This study concludes that the effectiveness of the Ombudsman in resolving maladministration depends on the interaction between legal authority, administrative capacity, institutional compliance, and sustainable follow-up mechanisms
Administrative Discretion and the Risk of Abuse of Authority in Indonesian Public Administration Heru Wahyudi; Jaka Maulana; Angga Rosidin
LEGAL BRIEF Vol. 15 No. 2 (2026): Juni: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v15i2.1648

Abstract

Administrative discretion is essential in public administration because government officials must often respond to concrete problems, regulatory gaps, urgent situations, and administrative stagnation that cannot be fully addressed through rigid legal rules. In Indonesia, discretionary authority is formally recognized under Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration as a lawful mechanism to maintain responsive governmental action. However, discretion also creates a risk of abuse of authority when it is exercised beyond its legal purpose, detached from public interest, or conducted without accountability and adherence to the General Principles of Good Governance. This study aims to analyze the legal position of administrative discretion in Indonesian public administration, examine its potential transformation into abuse of authority, and formulate a balanced legal and governance framework for controlling discretionary power. This research employs normative legal research supported by a conceptual public administration approach through statutory, conceptual, and analytical methods. The study finds that discretion is indispensable for adaptive governance, but its legitimacy depends on clear legal boundaries, transparent reasoning, proper documentation, effective oversight, and a precise distinction between lawful discretion and unlawful misuse of authority. This article concludes that strengthening these safeguards is necessary to support responsive, accountable, and rule-based governance in Indonesia
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL INKLUSIF DALAM PEMENUHAN AKSES PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA Febryan Ajeng Ramdani; Nindi Riyan Gustin; Angga Rosidin; Siska Marlina
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 7 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Juli 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i7.440

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan sosial inklusif dalam pemenuhan akses pelayanan publik bagi kelompok rentan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada lima dimensi utama, yaitu ketepatan sasaran, aksesibilitas pelayanan, kapasitas pelaksana, partisipasi dan penerimaan masyarakat, serta integrasi dan keberlanjutan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang diterbitkan pada periode 2016–2026 serta relevan dengan isu kebijakan sosial, perlindungan sosial, kelompok rentan, dan pelayanan publik inklusif. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, kredibilitas, dan ketersediaan teks lengkap. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan identifikasi, pengodean, pengelompokan tema, perbandingan temuan, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala berupa ketidakakuratan data penerima manfaat, kesalahan penargetan, prosedur administratif yang rumit, keterbatasan akses fisik dan digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan mekanisme pengaduan. Di sisi lain, keberhasilan kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kompetensi aparatur, integrasi program, dan kemampuan pemerintah menyesuaikan pelayanan dengan karakter kerentanan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan sosial inklusif perlu dilakukan melalui pemutakhiran data secara partisipatif, penyederhanaan prosedur, pelayanan multikanal, peningkatan kapasitas pelaksana, pelibatan kelompok rentan, penguatan sistem rujukan, serta evaluasi berbasis perubahan kondisi penerima manfaat.
Sosialisasi Peran Sentral Pemuda Dalam Mewujudkan Visi Generasi Emas Tahun 2045 di Provinsi Banten 2025 Angga Rosidin; Ilham Mustofa; Jaka Maulana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 8 (2026): Maret
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i8.259

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas kepemimpinan pemuda di Provinsi Banten dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Masalah utama yang dihadapi adalah minimnya literasi strategis di kalangan pemuda mengenai tantangan bonus demografi serta kurangnya keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan daerah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi partisipatif yang dikombinasikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan lokakarya kepemimpinan. Kegiatan dilaksanakan di Kota Serang dengan melibatkan 50 perwakilan organisasi kepemudaan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test, dengan kenaikan skor rata-rata sebesar 35%. Selain itu, terbentuklah forum komunikasi pemuda lintas organisasi yang berkomitmen untuk mengawal pembangunan daerah. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa pendekatan edukasi interaktif efektif dalam menumbuhkan motivasi dan kesiapan pemuda Banten untuk berperan sebagai agen perubahan menuju tahun 2045. Kegiatan ini merekomendasikan perlunya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan akademisi untuk menjaga momentum pergerakan pemuda.