Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pentingnya Literasi Politik untuk Penguatan Kesadaran Kewarganegaraan Zakaria Habib Al-Ra'zie; Nida Silvia Lestari; Nindi Riyan Gustin; Ahmad Solehudin; TB A Rizki Agustina; Mohammad Faiq Al-Thifaal
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 3 No. 9 (2026): Juli
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/sa4z9994

Abstract

Literasi politik adalah elemen krusial dalam usaha membangun kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif di kalangan warga negara, terutama di kalangan generasi muda. Saat ini, terdapat beberapa isu yang dihadapi, antara lain kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum, serta tantangan dalam pelaksanaan pendidikan politik di lingkungan sekolah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini direncanakan akan dilaksanakan di SMAS Nurul Fatah, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum memperoleh materi pendidikan politik yang memadai selama masa pendidikan mereka di sekolah. Sebagian besar pembelajaran politik yang mereka terima berasal dari media sosial tanpa adanya penyaringan yang baik untuk memastikan keakuratan informasi yang diterima, yang berpotensi membentuk kesadaran politik siswa. Hal ini sulit dihindari mengingat media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari siswa di era digital. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah rendahnya kesadaran politik di kalangan siswa, yang tercermin dari minimnya partisipasi mereka dalam kegiatan politik seperti pemilu dan organisasi siswa maupun kepemudaan. Dengan demikian, analisis situasi di SMAS Nurul Fatah menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pemahaman politik siswa. Diperlukan upaya literasi politik yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kondisi siswa agar dapat membentuk generasi muda yang lebih kritis dan aktif. Metode yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan politik di SMA meliputi ceramah dan diskusi interaktif. Adapun hasil yang didapatkan dari kegiatan PkM ini adalah peningkatan pemahaman siswa SMAS Nurul Fatah tentang pentingnya literasi politik untuk kesadaran kewarganegaraan. Hal ini terukur dari dinamika tanya jawab yang muncul selama diskusi pasca sosialisasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL INKLUSIF DALAM PEMENUHAN AKSES PELAYANAN PUBLIK BAGI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA Febryan Ajeng Ramdani; Nindi Riyan Gustin; Angga Rosidin; Siska Marlina
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 7 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Juli 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i7.440

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan sosial inklusif dalam pemenuhan akses pelayanan publik bagi kelompok rentan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada lima dimensi utama, yaitu ketepatan sasaran, aksesibilitas pelayanan, kapasitas pelaksana, partisipasi dan penerimaan masyarakat, serta integrasi dan keberlanjutan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang diterbitkan pada periode 2016–2026 serta relevan dengan isu kebijakan sosial, perlindungan sosial, kelompok rentan, dan pelayanan publik inklusif. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, kredibilitas, dan ketersediaan teks lengkap. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan tahapan identifikasi, pengodean, pengelompokan tema, perbandingan temuan, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala berupa ketidakakuratan data penerima manfaat, kesalahan penargetan, prosedur administratif yang rumit, keterbatasan akses fisik dan digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan mekanisme pengaduan. Di sisi lain, keberhasilan kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kompetensi aparatur, integrasi program, dan kemampuan pemerintah menyesuaikan pelayanan dengan karakter kerentanan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan sosial inklusif perlu dilakukan melalui pemutakhiran data secara partisipatif, penyederhanaan prosedur, pelayanan multikanal, peningkatan kapasitas pelaksana, pelibatan kelompok rentan, penguatan sistem rujukan, serta evaluasi berbasis perubahan kondisi penerima manfaat.
Sosialisasi Tentang Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di RSIA Fadhila Batusangkar Nida Silvia Lestari; Zakaria Habib Al-Ra’zie; Nindi Riyan Gustin; Dentapraja Dentapraja; Chrystin Lidia Nauli Waruwu
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 3 No. 1 (2026): Agustus
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v3i1.340

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah untuk Meningkatkan pengetahuan terkait implementasi kebijakan SPM pada pelayanan publik Bidang Kesehatan. Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun permasalahan yang ditemukan di lapangan bahwa pencapaian indikator SPM di RSIA Fadhila Batusangkar masih belum memenuhi target indikator SPM. Kendalanya yakni terbatasnya jumlah sumber daya  manusia  yang  memadai.  Kekurangan  sumber daya manusia  ini  menyebabkan  beban  kerja  tidak  seimbang  sehingga  pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal. Ketidakseimbangan antara beban kerja dengan jumlah tenaga kesehatan ini menjadi kendala utama dalam pencapaian target indikator pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan SPM. Metode yang digunakan adalah sosialisasi melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok dan refleksi terstruktur dengan peserta berjumlah 20 karyawan manajemen. Kegiatan dilaksanakan pada 26 Maret 2026 di RSIA Fadhila Batusangkar, Jalan Baringin Nomor 5, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas karyawan manajemen dalam menerapkan standar pelayanan minimal pada pelayanan publik bidang kesehatan di RSIA Fadhila Batusangkar.